Apa yg sedang dialami Duniatex, Perusahaan Tekstil Terbesar di Indonesia ?

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank dan Himpunan Bank Negara (Himbara) masih mencari kesepakatan terbaik untuk Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Duniatex Group. “Kami dengan Himbara sedang berdiskusi karena ada aspek-aspek yang sifatnya keberlangsungan ekonomi supply chain yang bergantung pada industri ini,” ujar Direktur Eksekutif LPEI Sinthya Roesly seperti dikutip dari Antara, Jumat (4/10).

Ia menambahkan pihaknya berkomitmen untuk mencari skema penyelesaian terbaik bagi produsen tekstil terbesar di Indonesia itu agar tidak berimbas pada industri. Di saat yang sama, lembaganya tetap menjunjung prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Duniatex Group

Perusahaan yang dikonsolidasikan Grup Duniatex termasuk PT Delta Dunia Tekstil (DDT) dan PT Delta Merlin Sandang Tekstil (DMST) yang sama-sama didirikan pada 2006, berdasarkan profil perusahaan (company profile) Duniatex.

DDT dan DMST bersama dengan PT Delta Dunia Sandang Tekstil (DDST) yang didirikan pada 2010 sama-sama bergerak di bidang pemintalan (spinning) atau proses membuat benang dan serat dari kapas atau bahan lain seperti bahan sintetis.

Lini bisnis lain dari Duniatex adalah bisnis pewarnaan (dyeing) dan bisnis hilir produk akhir (finishing) yang dikelola oleh PT Damaitex Ltd yang diambilalih pada 1992 dan PT Dunia Setia Sandang Asli (DSSA).  Satu perusahaan yang disebut milik Duniatex tetapi tidak dikonsolidasikan di laporan keuangan kelompok usaha tersebut adalah PT Dunia Sandang Abadi yang didirikan pada 1998.

Duniatex sendiri didirikan dengan nama CV Duniatex sejak 1974 di Surakarta (Solo). Pada awalnya, perusahaan bergerak dalam bisnis pencelupan, tekstil dan finishing dengan total 130 karyawan.  Pada 1988, Duniatex Industri Tekstil mengakuisisi PT Wijayatex, sebuah perusahaan tekstil tenun. Bersama PT Wijayatex, Duniatex Industri Tekstil membentuk PT Duniatex, yang nanti menjadi induk usaha dari Duniatex Grup.

Pelanggaran Hak Cipta

Jau Tau Kwan tak bisa menahan kegembiraannya setelah masa penahanannya di Rutan Kelas I Solo berakhir. Direktur PT Delta Merlin Dunia Textile (DMDT) ini tiba-tiba nyebur ke kolam renang dengan tetap memakai baju dan celana panjang.  “Saya tidak merencanakan sebelumnya. Nyebur ke kolam renang sebagai upaya untuk membuang sial. Semoga saja saya dibebaskan dari segala tuntutan,” katanya, dilansir Solopos pada 14 Februari 2012.

Jau Tau Kwan menghuni sel sejak Oktober 2011. Ia menjadi terdakwa kasus dugaan pelanggaran hak cipta kain grey rayon kode benang kuning, di mana hak ciptanya dimiliki PT Sri Rejeki Isman Tbk. Meski sudah keluar dari sel, kasus tersebut tetap berjalan. Pada 22 Maret 2012, Jau Tau Kwan diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Karanganyar. Ia dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun, dan denda Rp1 miliar.

Tak terima dengan keputusan itu, Jau Tau Kwan mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung (MA). Pada 14 Agustus 2012, MA memutuskan membatalkan putusan dari PN Karanganyar tersebut.

Gagal bayar utang

Selang tujuh tahun, DMDT kembali diuji. Kali ini, perusahaan di bawah bendera Duniatex Grup ini terancam gagal bayar surat utang lantaran sedang menghadapi persoalan likuiditas yang signifikan. Bloomberg melaporkan, persoalan ini bermula ketika DMDT menerbitkan obligasi dalam bentuk dolar AS sebesar 300 juta USD pada Maret 2019. Surat utang global bertenor lima tahun itu memiliki kupon sebesar 8,62 persen.

Surat utang DMDT awalnya disambut positif oleh investor global. Bahkan, permintaan untuk obligasi tersebut dikabarkan mencapai 1 miliar dolar AS atau sekitar tiga kali lipat dari nilai obligasi 300 juta USD. Empat bulan kemudian, prospek surat utang DMDT mendadak suram. Pasalnya, lembaga pemeringkat utang S&P Global Ratings tiba-tiba memangkas peringkat obligasi yang dijual DMDT menjadi CCC- atau turun 6 level dari sebelumnya BB-.

Kasus gagal bayar kupon obligasi Delta Merlin ini mengagetkan karena selama ini Duniatex belum pernah terlambat memenuhi kewajiban keuangannya. PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) memiliki eksposur kredit ke Duniatex Rp 5,5 triliun pada 2015 dan saat ini tersisa Rp 2,2 triliun. Adapun PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) memiliki eksposur kredit ke Duniatex sebesar Rp 301 miliar.

Kabar terkait anak usaha Duniatex yang gagal membayar kewajibannya tampaknya menjadi tanda bahwa industri tekstil nasional tengah kelimpungan saat ini. Bagaimanapun, Duniatex adalah salah satu pelaku utama dalam industri tekstil di Indonesia.

Mendunia dari Solo

Duniatex didirikan oleh Sugeng Hartono pada 1974 di Surakarta, Jawa tengah dengan nama CV Duniatex Industri Tekstil. Pada awalnya, perusahaan bergerak dalam bisnis pencelupan, tekstil dan finishing dengan total 130 karyawan. Setelah malang melintang di industri pertekstilan, Sugeng pensiun pada 1996, dan digantikan oleh putranya, Sumitro sebagai orang nomor satu di Duniatex Grup. Di tangan Sumitro, usaha Duniatex kian berkembang.

Induk usaha yang memiliki kantor pusat di Karanganyar, Solo, Jawa Tengah tersebut saat ini sudah membawahi sedikitnya 18 perusahaan terbatas yang tersebar di beberapa lokasi dengan luas lahan mencapai 150 hektare.

Jumlah karyawan yang bekerja di Duniatex Grup semakin besar. Dari awalnya 130 karyawan, kini sudah mencapai lebih dari 40.000 karyawan. Produk yang dihasilkan juga tidak hanya kain mentah dan kain jadi saja, namun juga sudah merambah ke pemintalan benang, knitting, printing hingga denim.

Pasar Duniatex Grup tak hanya menyasar domestik saja, namun juga internasional. Saat ini, Duniatex mengklaim sudah melayani konsumen dari empat benua, seperti Asia, Eropa, Afrika dan Amerika.

Selain bergulat di industri pertekstilan, Duniatex di bawah kepemimpinan Sumitro juga mulai menggarap bisnis properti. Salah satunya adalah mendirikan Hartono Mall di Solo melalui PT Delta Merlin Dunia Properti, seperti dikutip dari Grid.

Duniatex kemudian mendirikan Hartono Mall ke-2 di Yogyakarta. Dibuka pada 20 November 2015, Hartono Mall Yogyakarta menjadi salah satu mal terbesar di Yogyakarta dan Jawa Tengah dengan total tenant sebanyak 300 unit.

hartono mall

Selain mal, PT Delta Merlin Dunia Properti juga membangun beberapa hotel seperti The Alana Solo, Best Western Solo, dan pusat perbelanjaan Hartono Trade Center. Tak hanya itu, Duniatex juga mendirikan sebuah rumah sakit, yakni RS Indriati. Rumah sakit yang didirikan di atas lahan seluas 18.291 m2 ini berlokasi di desa Langenharjo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Rumah sakit swasta ini ditargetkan menjadi sebuah rumah sakit pendidikan, terakreditasi nasional dan internasional.

RS IndratiRS Indrati Solo Baru

Mengapa bisnis Duniatex jatuh?

Dari Katadata.com, Fitch Ratings menyebutkan, peringkat utang Delta Merlin kembali dipangkas dari B- menjadi CCC- alias masuk kategori junk bond. Dana kas Delta Merlin yang sebesar Rp 700 miliar per Maret 2019 diperkirakan tidak cukup untuk menghadapi pembayaran bunga, amortisasi, dan utang yang jatuh tempo pada kuartal III 2019 sebesar Rp 400 miliar-Rp 450 miliar.

Associate Director Fitch Ratings Singapura Bernard Kie, mengatakan seretnya kondisi likuiditas Delta Merlin disebabkan oleh kebutuhan modal kerja yang lebih tinggi, melambatnya penjualan, dan penyelesaian kontrak opsi valas dengan skema Out of The Money (OTM). Dalam kontrak OTM, harga opsi beli lebih tinggi dibandingkan dengan harga pasar aset yang menjadi jaminannya. Delta Merlin menerbitkan obligasi senilai US$ 300 juta atau sekitar Rp 4,2 triliun pada Maret 2019. Obligasi dolar dengan kupon 8,625% per tahun itu akan jatuh tempo pada 2024. Perusahaan harus membayar bunga obligasinya pada 21 September 2019. Namun, perusahaan tidak mampu menyisihkan dana ke dalam rekening pembayaran bunga. Kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban berikutnya terhadap obligasi tersebut pun terancam tak terpenuhi.

Menurut Fitch, kemampuan Delta Merlin untuk mencari pinjaman dari perbankan dan pasar modal pun berpotensi terhambat. Dokumentasi obligasi DMDT tidak termasuk klausul cross default yang menghubungkan kemampuan finansial perusahaan dengan kinerja perusahaan afiliasnya. Namun, Fitch yakin akses Delta Merlin ke bank dan pasar modal akan dibatasi karena tekanan terhadap kinerja satu perusahaan akan berdampak pada perusahaan yang beroperasi di bawah Duniatex Grup. Salah satu anak usaha Duniatex, yakni PT Dunia Delta Dunia Sandang Tekstil (DDST) terlambat membayar kewajibannya dan harus melakukan restrukturisasi. Kondisi ini mempersulit upaya Delta Merlin untuk mencari pinjaman baru untuk menutup utangnya. Perusahaan juga kesulitan memenuhi kebutuhan modal kerja sehari-hari. Jika perusahaan memiliki kewajiban lain di luar obligasi dolarnya senilai lebih dari US$ 10 juta, hal itu bisa memicu klausul gagal bayar (default) terhadap obligasinya.

Tarif impor sebesar 25% yang dikenakan Amerika Serikat (AS) terhadap produk-produk Tiongkok menyebabkan produsen dari negara Tirai Bambu itu mengalihkan ekspor produknya ke negara-negara lain di Asia, termasuk Indonesia.

Beberapa perusahaan tekstil Indonesia yang menerbitkan obligasi dolar memiliki peringkat yang lebih baik dibandingkan Delta Merlin. PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) memiliki peringkat BB- dengan prospek stabil. Begitu pula dengan PT Pan Brothers Tbk (PBRX) yang memiliki peringkat B dengan prospek stabil.

Tempo.Co, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau Bank BRI Suprajarto mengatakan, perseroan telah menaikkan status kredit Duniatex Group menjadi level kolektabilitas 2 atau kredit dalam perhatian khusus. Kenaikan status kredit tersebut berkaitan adanya potensi gagal bayar Duniatex Group. Kendati statusnya naik, Suprajarto mengatakan, ia tak terlalu khawatir. Sebab, sampai Juni 2019 kemarin Duniatex Group masih membayar kewajiban utangnya kepada BRI. Selain itu, BRI juga telah menetapkan biaya pencadangan sebesar 20 persen dari eksposure kredit untuk memitigasi gagal bayar.

“Kami juga memegang jaminan dengan rasio 127 persen dari eksposur kredit. Jaminan tersebut juga masih marketable, sehingga kami juga tidak terlalu khawatir-khawatir amat ada dampak yang signifikan,” kata Suprajarto saat mengelar konferensi pers di Gedung BRI, Jakarta Selatan, Rabu 14 Agustus 2019. Adapun, menurut Suprajarto, total utang yang diberikan BRI kepada Duniatex Group mencapai angka Rp 1,8 triliun. Angka itu terbagi dalam utang cash loan senilai Rp 1,4 triliun dan non cash loan senilai Rp 0,4 triliun.

Sebelumnya, Duniatex Group dikabarkan tengah menghadapi persoalan keuangan. Hal ini terjadi karena keterlambatan pembayaran bunga dan utang pokok kredit anak usaha PT Delta Dunia Sandang Tekstil (DDST) sebesar US$ 13,4 juta. Utang itu berasal dari sindikasi bank yang dipimpin HSBC dan BNP Paribas. Selain itu, Duniatex Group juga dikabarkan tengah kesulitan untuk membayar obligasi PT Delta Merlin Dunia Textile (DMDT) senilai US$ 300 juta. Apalagi, kupon pembayaran pertama bakal jatuh tempo pada September 2019.

Sementara itu, menanggapi isu miring gagal bayar utang, Duniatex Group memastikan bahwa seluruh utang bakal dibayar perusahaan. Perusahaan juga memastikan bahwa tak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan meski ada isu gagal bayar. “Kami ingin meluruskan berita-berita terkait persoalan keuangan dihadapi Duniatex bahwasanya sampai saat ini perusahaan dan produksi masih berjalan seperti biasa tidak mengalami gangguan,” kata Manajer Humas Duniatex Group, Donalia S. Erlina di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Sabtu, 10 Agustus 2019

PKPU

Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau PKPU yang diajukan oleh PT Shine Golden Bridge terhadap Duniatex Group telah dikabulkan Pengadilan Niaga atau PN Semarang. Kuasa hukum Duniatex Group Aji Wijaya mengatakan PN Semarang memutuskan permohonan PKPU sejumlah anak usaha Duniatex pada Senin, 30 September 2019. Dia menegaskan Duniatex Group siap menghadapi restrukturisasi utang melalui pengadilan. “Iya, sudah putus pada 30 September 2019, terhadap 6 perusahaan Duniatex dan 1 perusahaan sukarela,” ungkap Aji kepada Bisnis, Kamis, 3 Oktober 2019.

Dia menerangkan sejak awal, pihaknya sudah siap menghadapi keputusan apapun, termasuk apabila Duniatex harus berujung pada restrukturisasi utang di pengadilan. Restrukturisasi terhadap Duniatex melibatkan banyak bank yang terkait penyaluran kredit secara sindikasi dan bilateral. Adapun rapat kreditur pertama, yang mempertemukan para kreditur dengan pengurus PKPU Duniatex, dijadwalkan digelar pada Rabu, 9 Oktober 2019.

Sebagaimana diketahui, sejumlah anak usaha Duniatex dimohonkan PKPU oleh PT Shine Golden Bridge di PN Semarang pada awal bulan lalu. Shine Golden Bridge mengajukan permohonan PKPU dengan perkara No. 22/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Smg pada 11 September 2019. Ada enam anak usaha Duniatex yang dimohonkan PKPU yakni PT Delta Merlin Dunia Textile, PT Delta Dunia Tekstil, PT Delta Merlin Sandang Tekstil, PT Delta Dunia Sandang Tekstil, PT Dunia Setia Sandang Asli Tekstil, serta PT Perusahaan Dagang dan Perindustrian Damai.

PKPU dimohonkan karena Delta Dunia Sandang Tekstil memiliki utang kredit sindikasi senilai US$260 juta dengan bunga pinjaman senilai US$13,4 juta. Anak usaha Duniatex Group lainnya juga memiliki pinjaman dengan total mencapai Rp 18,8 triliun, yang berasal dari sejumlah bank dan berbentuk pinjaman bilateral, sindikasi, serta obligasi.

Perbankan siap melakukan kredit restrukturisasi thd nasabah bermasalah

Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian interim BRI, hingga akhir semester I/2019 nilai kredit yang sudah direstrukturisasi naik 21,03 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp52,93 triliun. Namun, Haru menyebut nilai kredit yang direstrukturisasi relatif stabil per Agustus 2019. “Sampai Agustus 2019 kredit restrukturisasi BRI sebesar Rp52 triliun atau sekitar 6 persen dari total kredit bank. Angka ini relatif stabil dibandingkan periode sama tahun lalu,” ujarnya.

Tanggapan lain diberikan PT Bank OCBC NISP Tbk. Presiden Direktur OCBC NISP Parwati Surjaudaja mengatakan, pelaksanaan restrukturisasi masih akan berlanjut melihat kondisi perekonomian yang belum kondusif hingga kuartal III/2019. Berdasarkan laporan keuangan OCBC NISP, hingga akhir semester I/2019 pembiayaan yang telah direstrukturisasi mencapai Rp2,28 triliun. Nilai ini menurun 31,73 persen secara tahunan dibanding restrukturisasi semester I/2018 senilai Rp3,34 triliun.

“Risiko kredit masih menjadi fokus perbankan saat ini, dimana restructuring menjadi salah satu opsi. Kedepan kelihatannya hal ini masih akan berlanjut karena kondisi makro yang belum kondusif,” ujar Parwati kepada Bisnis, Selasa, 1 Oktober 2019.

Sementara itu, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. mengaku sudah memiliki langkah guna meminimalisir dampak perlambatan ekonomi global terhadap debitur khususnya di sektor pertambangan. Bank memitigasi risiko sejak dini melalui loan exposure limit atau pembatasan penyaluran kredit. Menurut SEVP Remedial and Recovery BNI A. A. G. Agung Dharmawan, pada tahap paling dini bank melakukan upaya restrukturisasi kredit agar menjaga status kolektibilitas tetap lancar. Pada tahap selanjutnya, bila proses sebelumnya tidak optimal, bank melakukan program recovery atau jual jaminan dalam upaya mengoptimalkan tingkat pengembalian atas kreditnya (recovery rate).

dikutip dari beberapa sumber informasi

gandatmadi46@yahoo.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.