Bagaimana Pihak Asing melihat Indonesia

Belum lupa ketika Paslon 02 mengundang para Duta Besar negara2 MEE pada bulan Januari 2019. Duta besar negara MEE seperti Rumania, Inggris, Slovakia, Belanda, Italia, Denmark, Hungaria, Belgia, Spanyol, Swedia, Ceko, Prancis, Portugal, Jerman, Finlandia, dan Irlandia. Terpetik berita negara2 MEE menyampaikan kekuatiran tentang hubungan RI dengan China di pemerintahan Jkw.JK kepada BPN Paslon 02.

Sempat viral di medsosdengan tulian….Negara2 MEE justru sedang menjalin hubungan lebih dekat  ekonomi dengan China, lebih dari USA yg sedang menciptakan Trade War dengan sejumlah negara maju termasuk negara2 MEE. Tidak berapa lama minyak kelapa sawit Indonesia dan Malaysia dicekal.

Koresponden CNBC Yen Nee Lee menulis tgl 24 April 2019 dengan mengutip tulisan Priyanka Kishore dari Research firm Oxford Economics,:

A fragmented parliament and external vulnerabilities have held back Jokowi’s ambitious reforms and infrastructure spending plans over the last five years,” said Priyanka Kishore, head of India and Southeast Asia economics at research firm Oxford Economics. “Both of these factors are likely to continue casting a shadow over his second term as well,” she wrote in a Wednesday report. Kishore projected the Indonesian economy to grow by an average 5.1 percent per year from 2019 to 2027.

Lebih menarik tulisan William A. Adler, LTC, US Army dari U S Naval War College yg diterbitkan pada bulan Maret 2019 berjudul True Believers: Religious Intolerance and Instability. Saya cuplik bagian dari tulisan tersebut  dengan terjemahan bebas:

The Way Ahead for the Government: The Middle Path

Dalam waktu dekat, pendekatan pemerintah Indonesia akan tetap tegang dengan keyakinan yang dinyatakan dari gerakan konservatif yang berkembang. Tantangan utama bagi orang-orang moderat adalah meyakinkan orang Indonesia bahwa versi Islam yang toleran itu diinginkan tetapi juga penting bagi ROI (Republik Indonesia) yang berkembang pada abad ke-21. Ini akan membutuhkan perhatian berkelanjutan dari pemerintah pusat untuk mengurangi risiko bahwa interpretasi fundamentalis terhadap keyakinan hadir demi persatuan nasional, demi kebebasan sosial, dan perlindungan hak asasi manusia. Pemerintah pusat memiliki peran penting dalam mendukung mekanisme yang sudah ada dalam konstitusi Indonesia.

Namun, seperti yang ditunjukkan oleh kasus Ahok, sekadar menegaskan cita-cita konstitusional mungkin tidak cukup. Presiden Joko “Jokowi” Widodo yang sedang duduk mungkin mengindikasikan satu pendekatan dalam pemilihan Ma’ruf Amin baru-baru ini sebagai calon wakil presiden untuk pemilihan 2019. Ada kemungkinan bahwa pada tahun 2019 koalisi Presiden Widodo akan memegang kursi kepresidenan dengan menawarkan suara yang lebih besar kepada Muslim yang lebih konservatif. Ma’ruf Amin mewakili Majelis Ulama Indonesia (MUI), salah satu organisasi yang mendukung tuntutan terhadap Ahok pada tahun 2016.

Keputusan untuk memilih  Amin adalah penghargaan kepada koalisi partai politik. Dimasukkannya suara-suara yang lebih konservatif ini mungkin merupakan upaya untuk menetapkan beberapa tingkat konsensus mengenai peran Islam dalam kehidupan politik Indonesia. Bagi Presiden Widodo, pilihan Amin telah membuahkan hasil dalam waktu dekat. Dimasukkannya MUI pada tiket petahana mengesampingkan beberapa agitator sektarian dan konservatif, setidaknya untuk pemilihan 2019

Dalam jangka panjang, menjamurnya suara-suara konservatif tentang peran Islam dalam kehidupan publik dan politik mungkin membutuhkan upaya bersama dari orang-orang moderat untuk mempertahankan konsensus yang mengakomodasi pandangan minoritas.

Koalisi Presiden Widodo juga dapat menunjukkan pandangan ekonomi positif Indonesia sebagai insentif lebih lanjut untuk mempertahankan pendekatan moderat terhadap kebijakan agama. Bangkitnya kelas menengah Muslim dapat bertindak sebagai faktor penstabil dalam politik Indonesia. Tepatnya  ada komponen ekonomi terhadap unrest, ada juga komponen ekonomi untuk stabilitas.

Jika narasi moderat dapat mengaitkan stabilitas sosial dengan stabilitas ekonomi, maka narasi tersebut dapat menghambat dukungan bagi potensi kebijakan destabilisasi yang diadvokasi oleh kelompok-kelompok seperti MUI.

Kemungkinan melemahnya konsep Pancasila yang didukung negara adalah pertanda dari keributan sosial yang dapat menahan pertumbuhan dan stabilitas jangka panjang. Kampanye Widodo dapat menghubungkan stabilitas ekonomi dan toleransi beragama sebagai penanda  jalan kedepan, setelah hampir dua dekade kerusuhan etnis-agama yang telah merusak pengalam ROI dengan demokrasi.

Conclusion

Dominasi sosial dan politik Islam di ROI akan terus berlanjut di masa mendatang. Persimpangan agama dan politik akan tetap menjadi titik tekanan untuk ketidakstabilan di masa depan di mana komunitas Kristen dan Muslim bertabrakan. Pemerintah pusat harus mendukung dan menegakkan pendekatan inklusif mengenai toleransi beragama untuk meningkatkan stabilitas domestik.

Tantangan itu kemungkinan akan bertahan selama sebagian dari mayoritas Muslim di Indonesia mempromosikan pendekatan fundamentalis terhadap kebijakan dan hukum yang bertentangan dengan ide-ide pluralisme agama. Di negara yang mengakui kepercayaan akan “Satu Tuhan” sebagai prinsip yang mengatur, kekuatan politik akan selalu memiliki nada agama. Hubungan antara Kristen minoritas dan tetangga Muslim mereka akan tetap menjadi ujian bagi kepercayaan Indonesia terhadap masa depan yang seragam.

Lt. Col. Adler joined the National Security Affairs Department in 2016. He is a graduate of the University of Massachusetts with a bachelor’s in political science. He received his master’s in Military Arts and Science (History) through the Command and General Staff College at Fort Leavenworth in 2008

Note:

A.

1.Ekonomi Indonesia masih sangat dikuasai BUMN, posisi2 penting sangat Bhineka Tunggal Ika. Perusahaan Asing mulai banyak menempatkan  warga Indonesia di posisi puncak juga tidak membedakanan sara.

2.Pejabat di Kementrian dan Lembaga Tinggi Negara  sudah Bhineka Tunggal Ika, berbeda di masa lampau ; Kementrian A jatahnya Pejabat Beragama B, di Kementrian lain jatahnya Beragama C dari mazab tertentu dst.

3.Perusahaan Nasional skala besar masih dimiliki dari suku China namun CEO beragam karena tuntutan bisnis moderen.

4.Perusahaan UMKM yang memperkerjakan 100 juta tenaga kerja dimiliki Pribumi.

B

Sudah waktunya cendekiawan muda tampil menjawab tulisan2 yang di rilis media Asing. Media nasional harus mampu menyuguhkan diskusi2, debat yang berkualitas dengan mengundang pakar2 dalam dan luar negeri berkwalitas.

gandatmadi46@yahoo.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.