Bloomberg pada 3 Januari 2018 menulis bahwa PDB Indonesia tahun 2017 telah menembus US$ 1 Trilyun lebih tepatnya US$ 1.007. Bloomberg, mengenai realisasi Penerimaan Negara Rp 1.655,8 Trilyun ( 95,4% dari target). Pendapatan dari sektor Pajak hanya 14% dari PDB, dibawah negara2 lain.
Menanggapi hal itu Menkeu mengatakan, the government has to strike a balance in chasing its revenue goals, and doesn’t want to increase pressure on companies that are already taking strain because of volatile commodity prices. Jika kita lihat kembali 2014, 2015 dan 2016 target pajak terlalu tinggi sehingga menciptakan keraguan kredibilitas tentang anggara negara (State budget). Kedepan kita akan perbaiki proses koleksi dan meningkatkan kordinasi dengan pihak2 terkait.
Berdasarkan PP no 34, 2016 secara berturut turut dikeluarkan peraturan baru oleh Dirjen Pajak a.l. Nilai Harta berdasarkan harga wajar yang ditentukan sendiri ( bukan menurut harga pasar), petugas Pajak tidak diizinkan koreksi. Rumah atau mobil atau harta lainnya dari income yang sudah bayar pajak tidak usah bayar tax amnesty tapi ikut pembetulan laporan.
Begitu juga dengan harta warisan dan hibah, jika belum masuk SPT cukup dilakukan pembetulan Laporan Pajak. Pensiunan yg pendapatannya kurang dari Rp 4,5 juta perbulan tidak perlu punya NPWP, tidak wajib ikut Tax Amnesty dan tidak akan kena sangsi TA ataupun sangsi lain. Isian formulir yang sekarang tentang Harta dan Utang tidak perlu dirinci, cukup jumlahnya.
Industri
Menperin menegaskan, investasi menjadi harapan besar untuk mendongkrak PDB nasional tahun 2017 yang ditargetkan tumbuh sekitar 5,1-5,4 persen. “Agar ekonomi kita bisa mencapai 5,6 persen, butuh investasi Rp800 Triliun. Dari total investasi, 50 persennya akan disumbang dari sektor industri,” ujarnya. Berdasarkan catatan BKPM, target investasi tahun 2017 sebesar Rp678 Triliun dan tahun 2018 sebesar Rp863 Triliun.
Kemenperin mencatat, mulai tahun 2017-2020 sudah ada 89 proyek investasi dengan nilai mencapai Rp527,5 Triliun dan ditargetkan menyerap tenaga kerja sebanyak 544 ribu orang. Pada tahun 2016, nilai investasi PMDN sektor industri mencapai Rp106,78Triliun atau tumbuh19,92 persen dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp89,04 Triliun. “Investasi sektor industri tersebut memberikan kontribusi 49,38 persendari total investasi PMDN tahun 2016 sebesar Rp 216,23 Triliun,” ungkap Airlangga.
Sedangkan, untuk nilai investasi PMA,sektor industri tahun 2016 memberikan sumbangan sebesar USD16,68 Miliar atau meningkat 41,86 persen dibandingkan tahun 2015 yang mencapai USD11,76 Miliar.Investasi PMA ini memberikan kontribusi 57,61 persen dari total investasi PMA tahun 2016 sebesar USD28,96 Miliar. Per September 2017, pertumbuhan sektor industri dasar tercatat sebesar 10,6%, sektor industri makanan dan minuman sebesar 9,49% dan industri alat-alat transportasi sebesar 5,63%.
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memperkirakan total tenaga kerja di sektor manufaktur tercatat sebanyak 17 juta orang pada 2017, atau naik sekitar 9,4% dibandingkan pada 2016 sebanyak 15,54 juta orang. Pada 2017, industri makanan dan minuman menyerap 3,3 juta tenaga kerja, industri otomotif sebanyak 3 juta tenaga kerja, industri tekstil dan produk tekstil sebanyak 3 juta tenaga kerja, industri tekstil dan produk tekstil sebanyak 2,73 juta tenaga kerja serta industri furniture berbahan kayu dan rotan sebanyak 2,5 juta tenaga kerja.
Kementerian Perindustrian menargetkan pertumbuhan industri non minyak dan gas bumi (non migas) 2018 bisa mencapai 5,67 persen . Pertumbuhan tersebut didukung oleh beberapa sektor. Sektor industri yang akan mendukung adalah makanan dan minuman, kimia, farmasi (dibutuhkan penelitian), logam dasar, alat angkut, elektronika dan didukung dengan pembangunan kawasan industri di berbagai daerah di Indonesia. Airlangga mengungkapkan, industri otomotif Indonesia memiliki potensi menguasai pasar Australia. Di negara kangguru tersebut sangat meminati kendaraan jenis sedan.
Namun untuk mendorong ekspor sedan membutuhkan kebijakan fiskal dengan menurunkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Dengan insentif tersebut maka harga mobil yang diproduksi di Indonesia dapat bersaing dengan negara lain. Kita lihat pasar Australia di sana keluarga kecil pasarnya sedan, tapi memang untuk menyasar di sana membutuhkan insentif,” tutur Airlangga.
Industri Perkebunan dinilai menjadi kekuatan dan penopang ekonomi nasional. Pada 2016 memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar Rp 429 triliun. Pendapatan sektor perkebunan ini telah melebihi sektor minyak dan gas(migas) yang nilainya hanya Rp 365 triliun. Dari 127 komoditas perkebunan, hanya 15 komoditas saja yang menghasilkan devisa. Dari 15 komoditas tersebut, sumbangan terbesar berasal dari kelapa sawit yang mencapai Rp 260 triliun,” ujar Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan) Bambang, Senin (11/12/2017).
PT Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) yang juga holding perkebunan nusantara mencatatkan laba bersih konsolidasi per Oktober 2017 sebesar Rp 921 miliar atau tumbuh 214 persen dibandingkan periode yang sama pada 2016 yang masih merugi Rp 806 miliar. Peningkatan kinerja karena sejumlah faktor seperti perubahan budaya kerja, peningkatan penjualan, produktivitas tanaman, efisiensi untuk menekan harga pokok, serta kenaikan harga komoditas.
Program Restrukturisasi Keuangan yang bertujuan meningkatkan kinerja dan repayment capacity juga telah membantu menumbuhkan kinerja keuangan di semua PTPN,” tambah Dasuki. Beberapa PTPN yang tadinya mengalami kerugian, tambah dia, kini mengalami perbaikan kinerja keuangan yang ditunjukkan dari menurunnya kerugian dibandingkan periode yang sama di tahun 2016. Misalnya, PTPN I dari semula kerugian Rp 105 miliar pada 2016 menjadi Rp 45 miliar pada 2017.
BUMN
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pemerintah menargetkan setoran badan usaha milik negara (BUMN) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 sebesar Rp 43,697 triliun. Angka tersebut naik 6,6 persen dari target APBN Perubahan 2017 yang mencapai Rp 41,2 triliun. Dividen ini akan masuk ke penerimaan negara bukan pajak.
Sri Mulyani menjelaskan, target dividen itu berasal dari 26 BUMN yang sudah melantai di bursa (Tbk) sebesar Rp 23,14 triliun, kemudian dari 81 BUMN non-Tbk Rp 19,5 triliun, 18 BUMN yang merupakan shareholder pemerintah bersifat minoritas Rp 112 miliar, serta 5 BUMN di bawah Kementerian Keuangan Rp 906 miliar. Sri Mulyani mengatakan BUMN juga dapat berkontribusi terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan laporan kinerja Kementerian BUMN hingga semester pertama 2017, dari 118 BUMN, telah didapatkan setoran dividen Rp 32 triliun dan pajak Rp 97 triliun atau total Rp 129 triliun. Sedangkan laba bersih total mencapai Rp 87 triliun dengan total aset Rp 6.694 triliun.
Laba bersih 118 BUMN ditargetkan mencapai Rp 180-197 triliun atau naik dari laba bersih 2016 sebesar Rp 164 triliun, dan laba bersih 2015 Rp 149 triliun.
24 BUMN rugi:
Ditaksir kerugian sekitar Rp 5 Trilyunan
BUMN yang merugi karena kalah saing termasuk PT Garuda Indonesia, Perum Bulog, dan PT Krakatau Steel, PT Energy Management Indonesia, PT Pos Indonesia dan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. Direktur Utama Garuda Indonesia, Pahala N. Mansury, menjelaskan kenaikan rugi bersih tersebut karena di April 2017 ada pencatatan transaksi tax amnesty sebesar US$137 juta dan denda kasus hukum di Australia sebesar US$8 juta.