Menkeu SriMulyani bicara ttg ekonomi global serta antisipasi mengatasi dampaknya.

“It’s awful. Why did nobody see it coming?” asked Queen Elizabeth II in November 2008 during a visit to the London School of Economics, wondering why nobody had predicted the Global Financial Crisis.Ten years on, it remains difficult to forecast financial instability. However, progress is afoot to improve the understanding of important links between the financial sector and the economy. We now understand better how financial vulnerabilities can amplify negative shocks and hurt output and employment.

 Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan Perang dagang Amerika Serikat-China dan kekhawatiran mengenai kemungkinan AS akan mengarah ke resesi, pemerintah Jerman menyusun rencana darurat untuk menghadapi potensi krisis di negara berekonomi terbesar di Eropa ini. Pergolakan politik di Hong Kong juga disebut-sebut sebagai titik kritis potensial bagi ekonomi global. Hal itu  sekarang menjadi apa yang saya sebut tren, ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya. Semua orang berbicara tentang resesi.

Pemerintah membutuhkan beberapa fundamental yang tengah diperbaiki yaitu produktivitas, competitiveness terkait dengan current account deficit, financial deepening dan dari sisi kebijakan struktural untuk memperbaiki investasi. Bauran kebijakan tersebut diharapkan akan membuat Indonesia mempunyai daya lentur (resilienc) dalam menghadapi gejolak global maupun perubahan di dalam negeri yang seringkali tidak bisa diprediksi [unpredictable] dan dinamis.

Langkah Antisipatif

1.Menjaga agar PDB Indonesia tetap tumbuh, diproyeksikan pada kisaran 5,3%.

Melakukan kebijakan countercyclical di mana pelonggoran kebijakan telah dimulai dan BI diperkirakan akan kembali memotong suku bunga acuan sebesar 75bps (kumulatif 100bps).

2.Menjaga konsumsi tetap sehat dan inflasi sesuai target (3,5%).

Defisit anggaran diperkirakan akan berada di bawah 1,8 persen dari PDB – dalam batas yang dimandatkan sebesar 3 persen. Ini berarti ada ruang yang cukup untuk stimulus lebih lanjut.

3.Efek spillover perang dagang berakibat pada menurunnya export – kenaikan current account deficit (CAD).

4.Meningkatkan Investasi

 

Kebijakan berikut diharapkan mampu mengatasi efek spillover yang menyebabkan naiknya CAD:

Pemerintah segera  menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) badan dari saat ini sebesar 25 persen menjadi 20 persen. Sebagian dari tujuan langkah pemotongan pajak adalah untuk membantu Indonesia memikat perusahaan-perusahaan yang ingin pindah dari China di tengah perang dagang.

Migas

PMK No 122/PMK.03/2019 diundangkan pada 27 Agustus 2019. Payung hukum ini merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 berisi ketentuan perpajakan dan daftar insentif bagi perusahaan migas yang menggunakan skema kontrak kerja sama (production sharing contract/PSC) biaya investasi yang dapat dikembalikan (cost recovery).

Melalui PMK tersebut, KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) berhak memperoleh fasilitas perpajakan berupa pajak pertambahan nilai (PPN) atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) tidak dipungut. pembebasan PPN dan PPnBM serta pengurangan PBB migas hingga 100 persen yang berlaku pada tahap eksplorasi tersebut juga masih dapat dinikmati dalam tahap eksploitasi.

Dengan catatan dalam tahap eksploitasi, pemberian fasilitas fiskal baik pembebasan PPN dan PPnBM bagi BKP, JKP, maupun BKP tak berwujud yang diimpor maupun yang tidak, penentuannya akan disesuaikan dengan pertimbangan nilai keekonomian proyek oleh Kementerian ESDM.

Melalui PMK juga KKKS mendapat pengurangan hingga 100 persen pajak bumi dan bangunan (PBB) dari PBB Migas terutang yang tercantum dalam SPT terutang.

Note: Sebagai pedoman sederhana menurut definisi,  Resesi adalah kontraksi dua kwartal berturut turut dalam tahun yang sama.

dari beberapa sumber informasi

gandatmadi46@yahoo.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.