Keterbukaan informasi juga diperlukan dalam rangka menjaga kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian Keuangan selaku bendahara negara.
Minister of Finance, Sri Mulyani: “Accurate, credible, and detailed information and transparency is something that the public is entitled to obtain from the government, not only from the ministries, but also from all public institutions and agencies,” she said.
The minister also admitted that it would be very risky nowadays to keep open the state’s financial data without providing education on understanding it due to the rise of misinformation that can sometimes cause confusion in the society.
“Transparansi publik soal keuangan menjadi amanat UUD UU Keuangan dan UU Keterbukaan Informasi serta bisa memberikan dampak positif bagi pemerintah dan masyarakat,” Meski demikian, satu hal yang lebih penting setelah melaksanakan keterbukaan informasi adalah mendidik masyarakat dalam membaca data-data yang dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Tantangan bukan hanya menyajikan tapi juga mengedukasi. Banyak yang tidak mengerti data yang disajikan, jadi kita tingkatkan analisa kualitatif juga. Jadi menyajikan dengan lebih mudah,” ujar Sri. Di tengah era keterbukaan informasi seperti sekarang, pemerintah juga perlu terus memerangi disinformasi mengingat mudahnya bagi oknum-oknum untuk membuat informasi yang salah. “Saya harap di Kemenkeu dan Kementrian/Lembaga (K/L) lain punya passion bukan hanya keterbukaan informasi tapi the battle againts disinformasi. Bagaimana mengurangi segala informasi yang tidak baik,” lanjutnya
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta para pejabat kementeriannya tidak hanya sekadar mengunggah data keterbukaan informasi, tanpa peduli masyarakat bisa mengerti atau tidak akan informasi tersebut. Karenanya, ia mendorong para Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Keuangan terus menggali dan mendapat wawasan.
Berdasarkan Global Open Data Index 2018, ujar Sri Mulyani, Indonesia baru mencapai peringkat 61 dari 94 negara. Indonesia ketinggalan dari negara tetangga, antara lain Singapura di peringkat 13, Thailand di peringkat 51, dan Filipina peringkat 53. “Sinergi antara PPID (Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi) menjadi penting, inovasi dan kreativitas menjadi penting agar bisa mengisi ruang publik dengan informasi yang baik.”
Salah satu kendala dalam penyebaran informasi dari Kementerian Keuangan, kata bekas Direktur Bank Dunia itu, adalah karena data kementeriannya kebanyakan berupa tabel dan angka. Sehingga, masyarakat acapkali malas atau tidak bisa mengerti data tersebut. Jadi tantangannya bukan hanya meng-upload tapi juga mengedukasi, jadi kami meningkatkan dari hal analisa kualitatif juga, sehingga penyajiannya lebih mudah,” kata Sri Mulyani.
Penyebaran informasi publik, tutur dia, harapannya juga bisa menciptakan check and balance, karena data tersebut bisa saja di analisis dan menghasilkan kesimpulan berbeda dalam hal akademik.
diposting oleh gandatmadi46@yahoo.com