Dr Soedjatmoko alm menerima penghargaan Bintang Budaya Pratama Dharma 2017 dari Presiden Joko Widodo. Soedjatmoko dikenal sebagai filosof dan cendekiawan terkemuka yg dimiliki Indonesia.
Almarhum Soedjatmoko menjadi salah satu penerima penghargaan Bintang Budaya Parama Dharma 2017 dari Presiden Joko Widodo. Soedjatmoko dikenal sebagai filsuf dan juga cendekiawan terkemuka yang dimiliki Indonesia.
Pada tahun 1951, Soedjatmoko pindah ke Washington D.C. untuk mendirikan seksi politik di Kedutaan Besar Republik Indonesia di kota itu, ia juga menjadi Wakil Indonesia Alternat di PBB. Tahun 1968 sebagai Dubes Indonesia untuk Amerika Serikat.
Dibidang intelektual dan akademisi, jebolan sekolah dokter ini pada tahun 1978 menerima penghargaan Ramon Magsaysay dari Pemerintah Filipina. Selama di New York menjadi guest lecturer pada Cornell University,Ithaca NY. Menjadi anggota dari Club of Rome dan pada tahun 1980 ia diangkat sebagai rektor Universitas Perserikatan Bangsa Bangsa di Tokyo, Jepang.
Dr Soedjatmoko speaks in the Philodemic Room in Georgetown University
Soedjatmoko lahir di Sawahlunto pada 10 Januari 1922. Dia merupakan anak kedua dari 4 bersaudara yaitu Siti Wahyunah Sjahrir (istri Sutan Syahrir) Soedjatmoko, Prof. Miriam Budiardjo (pakar politik UI), dan Nugroho Wisnumurti (anggota Komisi Hukum Internasional PBB).
Artikel kali ini fokus masalah ekonomi, yg mungkin belum banyak menjadi pertimbangan yg mendalam dewasa ini yaitu:
PEMBANGUNAN EKONOMI SEBAGAI MASALAH KEBUDAYAAN
Dr. Soedjatmoko
….samubarang ana kang kardhi, lamun waniya ing gampang, wediya ing pakewuh, sabarang nora tumeka, yen antepen gampang ewuh dadi siji, ing purwa nora nana. (Yasadipura).
Tidak perlulah kiranya membentangkan, di sini secara panjang lebar betapa pentingnya pembangunan ekonomi untuk Indonesia. Harapan bangsa kita akan kehidupan yang lebih luas dan lebih baik, yang begitu kuat dorongannya di dalam revolusi kita, belum terpenuhi. Harapan itu menyertai dan merupakan akibat perubahan-perubahan sosial besar yang sedang kita alami.
Susunan masyarakat yang tertutup tidak dapat bertahan menghadapi masuknya kehidupan ekonomi moderen. Lingkungan desa tidak lagi dapat memberi jaminan hidup yang cukup dan suasana, kehidupan ini dirasakan sebagai kungkungan. Akibatnya ialah runtuhnya susunan sosial yang lama, pemboyongan ke kota-kota, keinginan para petani untuk mencoba cara-cara yang baru, atau untuk bertindak sendiri memperbaiki nasibnya antara lain dengan turut dalam gerombolan-gerombolan. Dipandang dari sudut ini, maka masalah kemerdekaan serta pembangunan negara yang merdeka, tidak lain dari pada menyusun kembali masyarakat kita atas tingkat produksi yang lebih tinggi dengan pembagian penghasilan yang lebih merata. Di dalam keadaan seperti sekarang ini susunan masyarakat serta sistem politik, negara yang akan dapat bertahan, hanyalah suatu susunan masyarakat serta sistem politik yang sanggup mengatasi masalah kemelaratan di negeri kita. Jelaslah kiranya, cara-cara kita membangun ekonomi kita akan menentukan bentuk dan sifat negara kita, dan akan menentukan isi kemerdekaan kita.
Apabila kita meninjau kedudukan negara kita di dunia internasional, maka terlihatlah bahwa pada tingkat kehidupan ekonomi kita sekarang nasib, kita sebagai bangsa untuk sebagian besar masih ditentukan sebagai obyek oleh faktor-faktor di luar kekuasaan kita. Selama demikian halnya maka sebenarnya asas menentukan nasib sendiri itu tidak lain daripada suatu pengertian yang hampa bagi kita. Memang untuk beberapa waktu mungkin untuk memperkuat kedudukan kita dan melindungi kepentingan bangsa kita dengan berbagai tindakan politik. Akan tetapi hasil-hasilnya sangat terbatas dan sementara. Jaminan yang mulak bagi asas menentukan nasib kita sendiri terletak pada kekuatan ekonomi yang besar. Urgensi pembangunan ekonomi lebih nyata lagi jikalau kita mengingat bahwa sebagian besar negara-negara lain telah berhasil memulihkan keadaan ekonominya pada tingkat sebelum perang, malahan tingkat itu dapat dilampauinya.
Angka-angka yang dimajukan oleh Dr. Daniel Neumark dalam laporannya kepada Biro Perancang Negara beberapa bulan yang lalu telah menunjukkan bahwa kita belum berhasil mencapai kembali atau melebihi penghasilan nasional sebelum perang, malahan angka-angkanya membuktikan bahwa kita tidak berhasil menahan mundurnya tingkat kehidupan, yang sudah mulai merosot sebelum perang. Perbedaan kekuatan yang diakibatkan oleh keadaan ini dari yang berbahaya itu, lebih terang lagi jikalau kita menginsyafi bahwa makin tinggi tingkat ekonomi sesuatu negara, makin besar kemampuan dan kecepatannya untuk mempertinggikannya lagi. Dengan perkataan lain, negara-nepara yang terbelakang ekonominya makin lama makin jauh perbedaan tingkat ekonominya dengan negara-negara yang sudah lebih maju dan makin sukarlah bagi negara-negara yang terbelakang ekonominya itu untuk menyamai pesatnya kenaikan tingkat ekonomi itu. Bahaya bahwa negara-negara yang terbelakang ekonominya ini makin lama makin ketinggalan dan relatif makin lemah bukan suatu bahaya yang kosong.
Maka kemerdekaan kita dan kemungkinan bagi kita untuk benar-benar menentukan nasib kita sendiri tergantung dari kesanggupan, kita untuk meluncurkan pembangunan ekonomi yang proporsi serta kecepatannya sepadan dengan urgensi serta luasnya masalah ini. Dan juga bentuk politik negara serta kemerdekaan kita akan ditentukan olehnya.
Meskipun di dalam tahun-tahun yang akhir ini kita telah mencapai sekedar kemajuan dalam lapangan pembangunan ekonomi, namun orang tidak dapat melepaskan diri dari kesan bahwa kemajuan itu tidak memegang peranan dalam alam pikiran bangsa kita. Memang harus dikatakan bahwa kemajuan itu belum mencukupi untuk memenuhi tuntutan zaman seperti digambarkan di atas tadi. Hasil-hasil pembangunan ekonomi hingga kini belum merupakan sesuatu yang dapat memupuk kepercayaan diri-sendiri kita, dan menambah kesanggupan kita untuk membangun secara bersemangat. Seolah-olah rencana-rencana pembangunan dari pemerintah tidak merupakan suatu barang yang hidup untuk masyarakat kita sebagai kebulatan, meskipun pentingnya hal itu diterima juga oleh daerah-daerah yang bersangkutan langsung. Kesan umum ialah bahwa, pembangunan ekonomi itu tinggal sebagai rencana-rencana Pemerintah saja, di mana setiap Kementerian berusaha sendiri-sendiri dan bukannya sebagai pelaksanaan sebagian dari suatu rencana pembangunan umum yang integral. Begitu pun dengan partai-partai politik. Partai-partai politik umumnya menyokong pembangunan, ekonomi sebagai suatu semboyan umum. Akan tetapi kita melihat juga bahwa masalah pembangunan ekonomi tidak memegang peranan dalam pikiran kaum politikus partai sekarang.
Dalam menghadapi keadaan Indonesia sekarang, percaturan perang didahulukan dan pembangunan ekonomi seolah-olah dikesampingkan sebagai sesuatu yang kurang urgensinya. Maka tidak mengherankanlah bahwa juga di kalangan khalayak-ramai tidak ada bayangan yang terang tentang apa yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi, dan apa yang harus dikerjakannya sebagai sumbangan untuk pembangunan ekonomi ini. Aktivitasnya tidak kurang, di dalam lingkungannya sendiri, akan tetapi’ sering keaktifan itu timbul dari kekecewaan terhadap usaha pembangunan pemerintah di daerahnya, sehingga ia merasa terpaksa mengambil inisiatif sendiri. Bagaimanapun juga, umumnya tidak ada perasaan pada khalayak-ramai bahwa ia menjadi bagian dari suatu usaha bersama yang meliputi baik pemerintah maupun dirinya sendiri untuk membangun negara kita.
Oleh sebab itu maka timbullah kesan umum bahwa pembangunan ekonomi kita ini seolah-olah setengah-setengah saja dikerjakan, seperti tak dapat berangkat dan macet. Padahal, pembangunan ekonomi itu seharusnya merupakan penjelmaan suatu pergerakan rakyat yang dibimbing secara sadar oleh Pemerintah.
Sebabnya, bermacam-macam. Ada sebab-sebab yang harus dicari di bidang politik, oleh sebab memang ada berbagai-bagai syarat politik yang harus dipenuhi dulu sebelum suatu bangsa dapat menempuh jalan ke arah pembangunan ekonominya. Menurut pandangan kami beberapa sebab yang penting, di luar lapangan politik ini, ialah kekurangan pengetahuan tentang arti pembangunan ekonomi untuk negara kita, sehingga umumnya kurang dirasakan urgensinya. Di samping itu ada juga kekurangan pengetahuan tentang apa yang dituju dengan pembangunan ekonomi ini di dalam akibat-akibatnya untuk kehidupan masing-masing orang di dalam lingkungannya sendiri. Ada juga kekuranginsafan bahwa proses pembangunan ekonomi ini ialah suatu proses yang meliputi kehidupan kita di dalam segala lapangan. Begitu pun kita belum secara sistematis menghadapi rintangan-rintangan di dalam masyarakat kita sendiri dalam menempuh jalan ke arah pembangunan ekonomi ini, yang berakar pada kebudayaan kita sendiri. Oleh sebab itu perlu kita tinjau masalah pembangunan ekonomi di dalam rangka kebulatan kehidupan bangsa kita, atau dengan kata-kata lain, dalam rangka kebudayaan kita.
Karangan ini tidak akan membicarakan faktor-faktor ekonomi khusus ataupun faktor politik yang tersangkut dalam perumusan suatu rencana pembangunan serta pelaksanaannya. Begitu pun ia tidak akan mengupas syarat-syarat politik yang harus dipenuhi sebelum kita dapat mulai melaksanakan pembangunan ekonomi. Kita juga tidak akan menyinggung perumusan suatu politik pembangunan ekonomi. Maksud karangan ini ialah mencoba meninjau sekedarnya beberapa hubungan antara usaha pembangunan ekonomi dan bermasalah kebudayaan yang mengenai, inti pribadi sesuatu bangsa dan masalah kebudayaan yang fundamental. Sebab dapatlah dikatakan bahwa pembangunan ekonomi langsung menyentuh inti pribadi sesuatu bangsa yang masyarakat dan negaranya menjadi penjelmaannya.
Pembangunan Ekonomi sebagai Perubahan Sosial .
Betapa luasnya sangkut-paut satu unsur saja dalam pembangunan ekonomi dapat dilihat dari beberapa contoh.
Di dalam usaha pernbangunan ekonomi di negeri kita, pembemtukan koperasi memegang peranan yang penting. Susunan koperasi dianggap, dan memang demikian halnya, sebagai suatu susunan keaktifan ekonomi moderen, yang masih cukup dekat kepada suasana kehidupan kita yang lama, namun cukup potensinya untuk digunakan sebagai dasar pembinaan kekuatan ekonom kita. Ia juga merupakan suatu batu loncatan dan perantara, dengan susunan-susunan keaktifan ekonomi yang lebih besar.
Pendirian suatu koperasi di desa berarti bahwa kita menggunakan suatu teknik organisasi yang tertentu: ia memerlukan administrasi serta pembukuan yang moderen. ia meminta tanggung jawab finansial. Sikap orang-orang desa terhadap uang daan kredit harus berubah sebab keaktifan koperasi dan para anggotanya harus dapat diperhitungkan dengan uang. Pendirian koperasi tidak hanya merupakan perubahan dalam cara-cara orang menyusun diri dan bekerja bersama, melainkan juga berarti perubahan dalam lembaga-lembaga sesuatu desa. Susunan administratif baik di desa maupun dalam hubungan desa itu dengan daerah di sekitarnya akan harus disesuaikan kepadanya. Timbulnya suatu koperasi di dalam desa juga merupakan timbulnya suatu pusat kekuasaan baru sebagai saingan di dalam susunan kekuasaan lama. Maka susunan politik pun berubah karenanya. Orang-orang desa, pendapat-pendapat dan adat-adat kebiasaannya terpaksa menyesuaikan diri kepada badan-badan baru ini. Dengan adanya suatu koperasi di dalam desa akan muncul orang-orang baru dengan kejuruan dan keahlian yang istimewa, yang dahulu tidak terdapat dalam lingkungan itu. Orang-orang desa harus belajar bergaul dengan orang-orang baru ini dan memberi tempat dan penghargaan kepadanya.
Persamaan yang dangkal antara bentuk koperasi dan susunan kehidupan gotong-royong, sebenamya menambah kesukaran-kesukaran orang untuk memahami arti perubahan dalam suatu desa yang diakibatkan oleh berdirinya suatu koperasi, dan sering juga merupakan halangan utama dalam perkembangan, koperasi tadi. Kehidupan secara gotong-royong berdasar pada rasa kekeluargaan dalam suatu masyarakat tertutup, di mana kebutuhannya untuk sebagian besar dipenuhi oleh dan di dalam masyarakat itu sendiri. Koperasi memerlukan penilaian jasa-jasa orang dengan uang, sedangkan dalam kehidupan gotong-royong penghargaan itu, biasanya tidak diukur dengan mata uang. Koperasi berdasarkan atas satu keputusan yang diambil secara sadar dan suka-rela oleh orang-orang yang bersangkutan sendiri. Anggota-anggotanya bersatu untuk mencapai suatu maksud tertentu, berdasarkan pengertian yang rasional tentang hak dan kepentingan sendiri dan hak dan kepentingan bersama. la melingkupi lingkungan kehidupan terbuka yang lebih luas daripada dahulu. Pengalaman kita di lapangan koperasi telah membuktikan bahwa jikalau perbedaan antara koperasi dan kehidupan gotong-royong yang berakar pada susunan agraris-feodal, tidak disadari dengan secukupnya, maka ada bahaya bahwa bentuk koperasi yang baru menjadi tidak lain dari pada suatu wujud baru yang mengandung isi feodal yang sama seperti dulu. Tidak sedikit jumlah koperasi yang sebenarnya hanya merupakan perkumpulan unsur-unsur feodal di dalam suatu desa yang dengan cara baru ini, hanya melanjutkan kekuasaan tradisionalnya atas orang-orang kecil.
Akan tetapi, bagaimanapun juga, telah nyatalah bahwa berhasil tidaknya suatu koperasi di desa tidak hanya tergantung pada keahlian dan kecakapan para pemimpin dan anggota-anggotanya untuk menyelenggarakan koperasi itu. Keberhasilan itu tergantung pada perubahan-perubaban lainnya di lapangan sosial dan kebudayaan yang secara langsung atau tidak langsung tersangkut dalam penyelenggaraan koperasi ini.
Maka berdirinya suatu koperasi di suatu desa harus disertai oleh berbagai perubahan di lapangan lain. Malahan boleh dikatakan bahwa berhasil atau tidaknya usaha koperasi untuk sebagian besar tergantung dari kesanggupan orang untuk mengadakan perubahan-perubahan lain itu. Ternyatalah bahwa koperasi itu hanya salah satu muka saja dari proses pertumbuhan dan perkembangan desa seluruhnya yang terjadi di berbagai lapangan pada waktu yang sama. Untuk mencapai hasil baik dengan koperasi ini perlu perubahan-perubahan lain itu dihadapi dan dilaksanakan sekaligus. Artinya kita berhadapan dengan masalah pendinamisan kehidupan desa seluruhnya.
Begitupun pemasukan mesin ke dalam kehidupan desa, seperti penggunaan traktor atau didirikannya usaha-usaha kerajinan, berarti penyesuaian segala aspek kehidupan dan susunan kehidupan di desa kepadanya. Dalam hal traktor misalnya, yang perlu bukan hanya bahwa orang cakap menggunakannya, melainkan bahwa orang yakin akan perlunya memeliharanya. Pengalaman kita menunjukkan bahwa justeru dalam hal itu kita masih lemah. Di samping itu, perlu untuk menyesuaikan cara-cara bekerja bersama di dalam desa mengenai penggarapan tanah dan sebagainya kepada adanya traktor-traktor tadi, agar supaya kita dapat menarik keuntangan sebesar-besamya daripadanya, dan begitu seterusnya. Traktor dan mesin oleh orang desa harus dapat dianggap dan diperlukan sebagai lanjutan tangan manusia yang dapat dikuasainya, sepenuhnya, seperti juga paculnya. Dengan demikian itu si mesin tadi bukan lagi suatu benda yang asing baginya, melainkan suatu alat yang asli, suatu penjelmaan dari kebutuhan dan kesanggupan masyarakat desa itu. Dan untuk itu kita perlu menyesuaikan diri, termasuk mentalitet kita, cara-cara hidup, dan hubungan produksi pada umumnya kepada mesin yang kita masukkan dan terima ke dalam kehidupan kita, atau dalam perkataan lain, kita harus mencernakan mesin tadi dalam tubuh, kehidupan masyarakat kita.
Pemasukan mesin-mesin hanya merupakan permulaan proses perubahan sosial dan tanggapan jiwa bangsa kita. Baru sesudah kita menyesuaikan, cara-cara organisasi kerja, disiplin kerja, kecepatan hidup kita dan sebagaimana di samping kecakapan kita untuk menggunakan mesin itu, dapat kita katakan bahwa mesin itu sudah menjadi barang yang hidup dalam masyarakat kita. Malahan lebih jauh lagi, kita baru dapat dikatakan telah mencernakan mesin itu, sesudah pada kita timbul keinginan dan kesanggupan, tidak saja untuk memelihara mesin itu, melainkan juga untuk membuatnya sendiri dan untuk senantiasa menciptakan mesin-mesin yang lebih baik daripada yang sudah, yang lebih sesuai lagi dengan kebutuhan kita sendiri. Nyatalah bahwa mesin itu hanya pernyataan dan alat suatu masyarakat untuk mencapai tujuan-tujuannya:. Kita tidak dapat melepaskan mesin itu serta teknologi umumnya dari nilai-nlaai sesuatu masyarakat, dari segala sesuatu yang dianggap penting oleh masyarakat itu. Dengan perkataan lain mesin serta teknologi merupakan penjelmaan kebudayaan suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan yang menciptakannya. Jadi menghadapi masalah industrialisasi di negeri kita berada juga menghadapi suatu proses perubahan sosial, suatu proses perubahan tanggapan jiwa, suatu penyesuaian kreatif dari kebudayaan kita.
Penyesuaian kreatif ini berarti bahwa kita harus mencari dan membangkitkan di dalam kebudayaan kita sendiri asas-asas otonom, yang atas kekuatan sendiri, akan memperkembangkan dinamik sosial kita sendiri, dan mampu mendorong dan menuntun kita dalam menempuh jalan modernisasi, kehidupan kita. Jikalau tidak demikian, maka segala penyesuaian kita akan bersifat pasif. Kita tidak akan dapat melampaui taraf imitasi, taraf tiruan belaka, dan kita hanya akan meningkat dari tingkat statis yang satu kepada tingkat statis yang lain, dan kita senantiasa akan terbelakang.
Oleh sebab itu, dalam menghadapi masalah industrialisasi, kita tidak dapat mengatakan bahwa kita hanya bersedia menerima mesin serta teknologi dunia moderen dengan menolak begitu saja penjelmaan-penjelmaan lain dari kebudayaannya. Eklektisisme yang murah ini, yang dianut oleh beberapa pendekar kebudayaan kita dan yang secara samar-samar juga terdapat di berbagai kalangan masyarakat kita, tidak dapat dipertahankan. Untuk menguasai mesin dan teknologi kita perlu mengertinya lebih dahulu, yaitu menyelami dan mengerti kebudayaan dan jiwa yang menciptakannya. Usaha untuk menyelami kebudayaan Barat, yang menjadi induk dunia moderen ini, agaknya akan dapat membantu kita dalam mencari asas-asas dinamik otonom pada kita sendiri, yang kita maksudkan di atas ini.
Akan tetapi sebelum kita meningkat pada soal ini, agaknya ada baiknya kita menyimpang sebentar dan menghadapi suatu soal lain dahulu. Kita telah melihat bahwa proses industrialisasi dan pembangunan ekonomi umumnya ialah suatu proses perubahan sosial dan suatu proses perubahan tanggapan jiwa. Akan tetapi, orang dapat bertanya, apakah perubahan mentalitas itu bukannya akibat dari pemasukan mesin dan teknologi dalam kehidupan kita? Bukankah kebudayaan itu merupakan bangunan atas dari susunan hubungan produksi di dalam suatu masyarakat? Memang sejarah jalannya revolusi industri di Eropa Barat membuktikan bahwa pada umumnya hal itu demikianlah adanya. Akan tetapi jikalau suatu negara hendak mengubah susunan hubungan produksinya dan mempertinggi tingkat produksinya dalam waktu singkat dan menurut rencana tertentu, dengan sedapat-dapatnya mengurangi kesengsaraan yang diderita oleh rakyat Eropa Barat sewaktu revolusi industrinya itu, maka ia terpaksa turut memperhitungkan dan menggunakan secara sadar faktor-faktor kebudayaan tadi.
Demikianlah Uni Soviet, pada suatu ketika merasa perlu untuk mengabdikan kehidupan kebudayaan Rusia kepada keperluan industrialisasinya. Dan untuk keperluan itu ia telah mengendalikan dan mengatur penciptaan di segala lapangan. Faham Realisme Sosialis adalah akibat dari politik ini. Begitupun di Indonesia mentalitas kita akan berubah dengan adanya industrialisasi serta segala akibat sosialnya. Sebenarnya mentalitas kita sudah berubah dan akan terus-menerus berubah dengan berlangsungnya keruntuhan susunan masyarakat kita yang lama. Akan tetapi terang jugalah, bahwa apabila kita hendak mengejar waktu, mengingat urgensi pembangunan ekonomi ini untuk keselamatan kemerdekaan kita, kita akan harus mengerahkan secara sadar faktor-faktor kebudayaan untuk memudahkan dan mempercepat proses perubahan itu. Lepas dari itu ada juga suatu hal lain. Perubahan mentalitas akan terjadi sesudah proses industrialisasi dimulai. Dimulai oleh Pemerintah. Artinya perubahan mentalitas harus dimulai di kalangan pemerintah dan pemimpin masyarakat kita, sebelum kita dapat mulai dengan pembangunan ekonomi. Dan ternyata di situlah letaknya kesukaran kita, sebab tekad dan hasrat pembangunan kurang dirasakan. Dan akibatnya ialah, lambatnya usaha pembangunan ekonomi. Dan kita akan melihat nanti bahwa untuk sebagian hal itu disebabkan oleh rintangan-rintangan kebudayaan yang berpengaruh di lapisan masyarakat itu. Akibatnya ialah bahwa perubahan mentalitas yang bergandengan dengan runtuhnya susunan sosial yang lama dan keinginan rakyat banyak untuk mencoba cara-cara baru, tidak dapat ditampung dengan secukupnya.
Jelaslah, betapa pentingnya peranan faktor-faktor kebudayaan, sehingga tidak usah disangsikan lagi.
Mari kita kembali pada pokok pembicaraan kita. Kita telah melihat bahwa jikalau kita menghadapi kekuatan industrial dunia moderen, kita pada hakekatnya menghadapi kebudayaannya. Dan bahwa, apabila kita hendak mencari dan memperkembangkan asas-asas dinamik yang otonom pada kita sendiri, ada baiknya jikalau kita juga menyelami intisari kebudayaan Barat yang menjadi akar dinamik Barat itu. Untuk itu, barangkali kita mendapat pegangan sedikit jikalau kita menggunakan dua pengertian sebagai penuntun yaitu sikap aktif terhadap alam, dan asas pembaharuan terus-menerus.
Di dalam susunan statis dari masyarakat agraris feodal, yang kita kenal itu, intisari asas hidup sebagian besar bangsa kita ialah penyesuaian serta persatuan dengan kodrat dan hukum-hukumnya. Manusia adalah bagian kodrat, dan kodrat itu meliputi keseluruhannya. Manusia itu menentukan tempatnya serta hubungannya dengan alam di sekitarnya dengan perantaraan bermacam-macam upacara dan pantangan. Dengan jalan ini sedapat-dapatnya ia menjamin keselamatannya. Di dalam suatu tingkat yang lebih tinggi, kebahagiaan terbesar yang dapat dirasakannya ialah mengatasi dan membebaskan diri kungkungan pribadinya sendiri dan dengan cara demikian menikmati rasa persatuan dengan kodrat. Di dalam tanggapan jiwa yang demikian sungguh segala pemikiran untuk menguasai alam dan mengabdikannya kepada kebutuhan manusia.
Tanggapan jiwa dunia moderen berpangkal pada paham bahwa penguasaan alam oleh manusia merupakan suatu hal yang mungkin dan yang patut dikejar. Dengan tanggapan jiwa ini manusia tidak lagi merupakan suatu bagian dari alam melainkan ia mulai menyendiri daripadanya, ia mulai menyelidikinya sebagai suatu hal yang lepas dari dirinya sendiri, dan ia mulai menguasainya. Untuk dapat menguasai alam, perlu manusia mengetahui hukum-hukumnya agar ia mampu mengganakan hukum-hukum itu untuk menaklukan alam. Dan dorongan mengenal alam ini, untuk mengetahui hukum-hukum demi pengetahuan itu sendiri, tidak lain daripada tanggapan jiwa Pengetahuan. Tanggapan ilmu pengetahuan ini berikhtiar melihat mengerti alam di dalam keseluruhannya sebagai suatu kebulatan yang berangsur-angsur dapat dikenal dan dipahaminya, yang pengetahuannya dapat disusun dalam suatu teori yang logis, yang bagian-bagiannya saling berhubungan secara konqisten. Ia senantiasa berusaha membuat obyektif pendapatnya dan mengujinya kembali, untuk mencocokkannya dengan pendapat-pendapat dan hubungan-hubungan baru yang didapatnya, dan jika perlu mengubah teorinya. Maka intisari tanggapan ilmu pengetahuan ini ialah usaha pembaharuan terus-menerus. Kebenaran yang didapatnya tidak dianggap sebagai suatu kebenaran yang mudak, melainkan sebagai sesuatu yang senantiasa harus diuji kembali, ditaklukkan dan dipahami kembali. Sebab baginya yang benar pada hari ini, besok sudah menjadi takhyul, dan yang baik sekarang besok menjadi musuh dari yang lebih baik.
Keinginan untuk mengenal dan menguasai alam, ikhtiar manusia untuk terus-menerus, mencari kebenaran sebagai sesuatu yang senantiasa harus dikejar namun tidak pemah dicapai seluruhnya, kesediaan untuk mencocokkan pandangan serta cara-cara hidupnya kepada faham ini, bersama dengan keyakinan bahwa nasib manusia di dunia ini untuk sebagian penting dapat diperbaiki oleh manusia sendiri berkat pengetahuan alam ini, kedua unsur inilah yang menjadi sumber perkembangan teknologi Barat dan sumber dinamik sosialnya yang besar itu. Kami rasa, dengan segala kekurangan dan kedangkalan yang dikandung dalam generalisasi semacam ini, kita dapat menggunakannya dalam penyelidikan kita ini.
Teranglah sekarang bahwa tidak cukup kita hanya mengoper saja alat-alat, cara-cara dan bentuk-bentuk susunan produksi dari luar. Semuanya ini akhimya harus menjadi darah-daging kita sendiri; ia harus menjadi alat-alat dan cara-cara kita memenuhi kebutuhan kita sendiri, menjadi penjelmaan kebudayaan kita sendiri. Dalam pada itu intisari persoalan yang kita hadapi ialah mencari asas-asas dinamik kita sendiri yang otonom, artinya yang dapat berkembang menurut hukum-hukum pribadi kita sendiri berkat kekuatan kita sendiri. Dinamik itu harus sedemikian kuatnya sehingga kita tidak lagi ketinggalan oleh dinamik perkembangan dunia. Dan bagaimanapun juga di samping komponen-komponen lainnya asas-asas dinamik itu akan harus meliputi juga kepercayaan bahwa manusia sanggup dan harus dapat menguassi nasibnya sendiri di dunia ini, lebih daripada semula. Lagi pula, keinginan untuk mengenal dan menguasai alam dan kesanggupan untuk menghadapi perubahan dan pembaruan terus-menerus harus hidup pula.
Dari uraian ini kelihatan betapa mendalam pembahan-perubahan yang akan harus kita alami untuk memungkinkan pembangunan ekonomi, sebab pada hakekataya kita berhadapan dengan masalah-masalah yang langsung menyentuh akar-akar kebudayaan kita.
Daya ke Arah Pembaruan dan Daya Penentang Perubahan
Bagaimanakah keadaan kita dalam menghadapi perubahan yang mendalam ini? Pada umumya dapat dikatakan bahwa dalam setiap kebudayaan terdapat suatu daya ke arah perubahan, suatu faktor yang senantiasa hendak menyesuaikan kebudayaan itu kepada masalah-masalah baru yang dihadapinya. Daya ke arah perubahan ini ialah daya ke arah pembaruan, dan ia berakar pada vitalitas kebudayaan itu. Akan tetapi sebaliknya, sudah menjadi hakekat suatu kebudayaan juga, bahwa ia hendak mempertahankan sifat dan pribadinya sendiri, dengan sedapat-dapatnya menolak hal-hal dari luar yang akan dapat mengubah sifat dan pribadinya. sendiri itu. Dan biasanya bertambah meningkat integrasi suatu kebudayaan dan suatu masyarakat, bertambah kuat pula daya penentang perubahan itu.
Maka setiap bangsa dalam sejarahnya senantiasa menghadapi bentrokan antara dua kekuatan ini. Kekuatan-kekuatan itu kedua-duanya merupakan penjelmaan dari vitalitas dan pribadi bangsa dan kebudayaan itu. Dalam menghadapi masalah pembangunan ekonomi di negeri kita, daya penentang, perubahan ini akan nyata dalam berbagai-bagai bentuk. Salah satu di antaranya ialah sikap yang banyak, terdapat di kalangan pegawai tinggi, pemimpin politik dan juga profesor-profesor kita. Sering didengar ucapan mereka ; Apakah perlu pembangunan ekonomi? Apakah bangsa kita harus menjadi seperti bangsa barat? Apakah kita harus membimbing bangsa kita ke arah suatu masyarakat yang dikuasai oleh suasana persaingan yang tak terbatas, dimana manusia menjadi serigala untuk sesama manusia, dimana individu tidak merasakan hubungan bathin dengan pekerjaan yang dijalankannya atau dengan kawan-kawan sekerjanya? Apakah semangat ini yang harus kita tanamkan ke dalam kebudayaan dan susunan masyarakat kita?
Di dalam sikap demikian sebenamya terdapat dua unsur. Pertama, ialah penolakan kapitalisme Barat. Hal itu sudah bukan permasalahan yang baru. Di Asia boleh -dikatakan penolakan semangat kapitalisme Barat itu umum sifatnya. Dan reaksi semacam ini sudah semestinya. Akan tetapi yang lebih penting di dalam rangka persoalan kita ini ialah unsur kedua, yaitu penolakan terhadap kehidupan industrial.
Penolakan kehidupan industrial dalam segala konsekuensinya ini menjadi sumber dari perlawanan atau kekurangan semangat terhadap soal pembangunan di dalam sebagian kalangan atas Indonesia. Maka perlulah kita mengupasnya secara lebih dalam. Dipandang dari suatu sudut tertentu, dapat dikatakan bahwa kebahagiaan manusia timbul dari keseimbangan antara kebutuhan-kebutuhannya dan kemungkinan-kemungkinan yang terbuka baginya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu. Untuk mencapai kebahagiaan itu manusia pada satu pihak dapat berusaha sekuat tenaganya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tadi, betapapun tinggi tingkat kebutuhan-kebutuhan itu. Keseimbangan terjadi pada suatu tingkat material yang tinggi. Sebaliknya ia juga dapat mencari kebahagiaan itu dengan menurunkan kebutuhan-kebutuhannya sehingga ia tidak memerlukan ikhtiar istimewa untuk memenuhinya. Umumnya jalan yang kedua ini terdapat pada suatu tempat di mana tanggapan jiwa terhadap kehidupan manusia pada hakekatnya bersifat “Weltverneinung”, yaitu bersifat menolak sepenuh-penuhnya kenikmatan lahir dari hidup di dunia ini.
Di berbagai bagian Asia dan terutama di mana kebudayaannya dipengaruhi oleh filsafat Hindu dan umumnya oleh tradisi mistisisme, sikap yang demikian ini sering kita dapati. Di bagian-bagiap ini ikhtiar manusia untuk mengurangi kebutuhan-kebutuhan lahirnya sering merupakan suatu cita-cita yang kuat. Diantara guru-guru dan pendekar-pendekar Asia, yang menganjurkan cita-cita ini harus dihitung juga seorang seperti Gandhi. Bagi Gandhi kehidupan moderen berdasarkan suatu tingkat, di mana kebutuhan-kebutuhan lahir manusia ditinggi-tinggikan sampai melampaui batas. Pada tingkat kebutuhan manusia yang terlalu tinggi ini, manusia terpaksa menjadi hamba dari mesin-mesin yang menjadi syarat mutlak baginya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya itu. Maka pada pendapatnya sangat berbahayalah cita-cita itu bagi bangsa India dan bangsa-bangsa Asia umumnya, apabila mereka hendak menyaingi bangsa-bangsa Barat atas dasar-dasar kehidupan Barat ini dan atas dasar susunan industrial. Maka dianjurkannya agar menolak jalan ke kebahagiaan yang berbahaya ini, memperjuangkan kemerdekaan India dengan tidak mengikuti jalan industrialisasi Barat, dan kembali kepada alat-alat pemintal yang sederhana. Penolakan kehidupan industrial oleh Gandhi berdasar terutama atas, pertimbangan moral. Yang dikuatirkannya ialah kerugian jiwa yang akan diderita o1eh bangsanya sebagai akibat menerima kehidupan industrial itu. Tak perlu diterangkan bahwa pendapat yang sedemikian ini hanya dapat tumbuh di dalam isolasi Gandhi dan India dari dunia luar. Ia sukar bertahan dalam menghadapi masalah kemelaratan di India secara obyektif, begitu pula ia tidak dapat bertahan dalam menghadapi kekuatan-kekuatan yang mendesaknya dari luar. Maka tidaklah mengherankan bahwa India dalam hal pembangunan ekonomi ini tidak mengikuti jejak Gandhi, meskipun pengaruhnya masih terasa juga dalam lapangan ini. Sebaliknya, India telah mengikuti pimpinan Nehru.
Di beberapa kalangan di Indonesia pun, baik secara samar-samar, maupun dalam bentuk-bentuk yang lebih tegas, penolakan terhadap kehidupan moderen semacam ini terdapat juga. Dan agaknya inilah salah satu sebabmengapa sebagian lapisan atas kita kurang memperhatikan masalah ini sebagai suatu masalah yang tak dapat ditunda. Boleh dikatakan bahwa masalah pembangunan ini tidak memegang peranan dalam pikiran dan sepak-terjang kebanyakan partai-partai politik umumnya, kecuali sejauh suatu rencana pembangunan khusus ada singkut-paut langsung dengan kepentingan partai.
Jikalau kita menghendaki supaya usaha pembangunan ekonomi itu tidak tinggal omongan saja dan semua partai politik sebenarnya dengan bibirnya telah menyokong perlunya pembangunan ekonomi, perlulah lebih dahulu urgensi pembangunan ekonomi dirasakan, sehingga bangkitlah hasrat untuk membangun. Perlu juga orang menyadari kecepatan yang diperlukan. Hal itu berarti bahwa tidak boleh lagi ada kebimbangan moril terhadap faedah dan baiknya pembangunan ekonomi. Tidak boleh ada kesangsian lagi bahwa pembangunan ekonomi berarti menambah pada suatu waktu tingkat konsumsi, menambah kebutuhan-kebutuhan masyarakat, artinya perlunya menimbulkan keinginan di dalam masyarakat dan setiap individu untuk memiliki atau menggunakan hasil-hasil kehidupan industrial. Dalam perkataan lain, menerima konsepsi pembangunan ekonomi berarti menerima lebih dulu halalnya umat manusia dan bangsa Indonesia khususnya mengecap kenikmatan hidup di dunia ini dalam segala bentuk material dan spiritualnya dan mengejarnya sebagai salah satu dari beberapa tujuan hidup. Sikap itu berarti membuang segala ciri sikap Weltverneinung tersebut. Kita harus mengerti bahwa tanggapan jiwa ilmu kebatinan yang klasik dan etik Wedhotomo, betapapun 1uhurnya nilai-nflai yang terkandung di dalamnya, berakar pada suasana hidup agraris feodal, yaitu suasana hidup yang tidak dapat dipertahankan lagi oleh sebab dasar sosialnya sudah runtuh. Tugas bangsa Indonesia dalam taraf sejarah sekarang ini terletak di dunia fana ini dan bukannya di dalam dunia yang baka.
Rupanya belum begitu disadari bahwa apabila kita sebagai bangsa menghadapi masalah pernbangunan ekonomi, maka pada bakekatnya juga kita menghadapi masalah pandangan hidup bangsa kita. Selama hal ini belum terang di dalam pemikiran kita sendiri, segala rencana pembangunan ekonomi akan dijalankan setengah-setengah saja, oleh sebab ia selalu akan tersentuh pada “weerstanden”, perlawanan yang timbul dari pandangan hidup yang lama.
Jikalau di lapisan atas masa pandangan hidup ini terutama merupakan masalah moral-falsafah, di dalam lapangan lain daya penentang perubahan itu menyatakan dirinya dalam bentuk-bentuk yang lebih konkrit. Yaitu di lapangan penyesuaian suasana agraris ke suasana industrial atau penyesuaian si tani menjadi buruh. Masalah yang berhubungan dengan itu ialah masalah perangsang kerja.
Jikalau dilihat selayang pandang, maka surplus penduduk di desa yang sudah mulai memboyong secara besar-besaran ke kota-kota untuk melepaskan diri dari kesempitan hidup di desa itu, akan merupakan suatu pasaran buruh yang baik untuk program industrialisasi kita. Dan memang dapat dikatakann bahwa kemelaratan akan mendorong golongan ini ke lapangan industri. Akan tetapi di situ pun ada batasnya. Golongan ini ialah golongan yang biasanya tidak mempunyai suatu keahlian atau kejuruan, jadi mereka merupakan pasaran buruh hanya untuk pekerjaan di pabrik-pabrik yang tidak memerlukan kejuruan. Akan tetapi untuk pekerjaan-pekerjaan lainnya di lapangan industri, kita tetap menghadapi kesukaran.
Soalnya ialah bagaimana caranya kita dapat membawa golongan buruh ini ke taraf kejuruan? Kemungkinan-kemungkinan perkembangan industri di negeri kita, untuk sebagian besar tergantung dari jawaban kita atas soal ini. Dan jikalau kita tidak dapat mengatasi kesukaran ini, maka sangat boleh jadi kita akan kekurangan buruh yang berkejuruan di dalam suatu pasaran buruh tidak berkejuruan yang sangat luas.
Pengalaman di negara-negara lain yang juga menghadapi soal ini telah menunjukkan bahwa meskipun kemelaratan mendorong orang-orang ke lapangan industri, kemelaratan saja tidak cukup untuk memaksakan mereka menambah pengetahuan serta kejuruan yang diperlukan oleh perkembangan industrialisasi itu. Timbullah di sini soal incentives, soal perangsang yang diperlukan untuk memajukan golongan ini sehingga mereka merasa perlu menambah kejuruannya itu. Ternyatalah bahwa penambahan upah tidak senantiasa memberikan tambahan dorongan tadi. Itu memang benar di negara-negara di mana uang memang menjadi ukuran segala nilai yang berlaku di dalam masyarakatnya. Akan tetapi cukup banyak negara-negara yang ekonominya masih terbelakang, di mana nilai-nilai dalam masyarakat tidak dapat dinyatakan dalam mata uang. Banyak pertimbangan lain yang berlaku di negara dan kebudayaan itu. Ada pertimbangan prestise sosial, tanggapan jiwa terhadap kerja, terhadap arti waktu luang dan cara-cara menggunakannya serta anggapan orang banyak mengenai apa yang terpenting dalam hidupnya. Di samping itu harus diinsyafi juga bahwa jikalau dalam sesuatu masyarakat barang-barang konsumsi tidak banyak jumlah dan ragamnya, maka penambahan upah itu tidak ada artinya dalam hubungan kehidupan buruh tadi. Semua faktor-faktor ini membatasi arti uang sebagai perangsang kerja dalam lapangan buruh ini.
Ada juga rintangan-rintangan psikologis yang menghalangi pemboyongan penduduk ke lapangan industri. Meninggalkan desa biasanya menimbulkan berbagai kesulitan jiwa bagi orang-orang yang bersangkutan. Jikalau ia meninggalkan desa, ia juga meninggalkan suatu susunan nilai dan juga suatu suasana hidup yang dikenalnya dan yang dianggapnya baik dan benar : Suasana itu memberikan kepadanya kepastian jiwa, yang di dalam berbagai kebudayaan merupakan suatu tujuan hidup yang sangat ponting. Oleh sebab itu pemboyongan ke kota itu sering diangapnya sebagai suatu tindakan darurat. Sesudah ia dapat memperbaiki taraf kehidupannya, biasanya ia ingin pulang lagi ke desa. Maka di sini pun terasa kesukaran yang kita hadapi dalam usaha kita untuk mencapai perbaikan pada tingkat kejuruan kaum buruh.
Di dalam suasana desa soal kedudukan serta prestise sosial yang terkandung di dalam setiap pekerjaan itu semuanya mempunyai tempat sendiri. Susunan itu dikenal oleh tiap anggotanya dan ia dapat menempatkan dirinya di dalam susunan dan suasana itu. Agar supaya ia dapat menetap di dalam lingkungan industrial, maka sangat perlu baginya untuk mengetahui dan menerima susunan kedudukan dan prestise pekerjaan di dalam lingkungan yang baru itu. Permasalahan ini penting kita pelajari secara lebih mendalam. Kita harus mengetahui apa yang merupakan perangsang kerja yang kita perlukan dan apa yang menjadi rintangan. Unsur-unsur di dalam kebudayaan kita yang dapat menjadi perangsang harus kita pupuk dan yang dianggap sebagai rintangan harus kita singkirkan. Di samping itu masih ada soal-soal yang kita hadapi seperti perangsang-perangsang yang mempengaruhi disiplin kerja, hubungan akrab dengan pekerjaan yang dijalankan dan konsep waktu. Di samping itu bagaimana caranya kita dapat menanamkan sikap-sikap baru yang lebih sesuai dengan kehidupan industrial, dan yang perlu dicapai dalam waktu yang lebih singkat.
Sampailah kita sekarang pada pertanyaan : Berapa besarkah perubahan yang masih dapat diterima dan dicernakan oleh suatu kebudayaan. Atau di dalam hubungan pembangunan ekonomi kita, haruskah kita bersikap evolusioner atau revolusioner dalam mengejar tujuan-tujuan pembangunan ekonomi. Kita telah melihat adanya suatu keinginan untuk perubahan. Akan tetapi kita telah melihat juga bahwa jikalau perubahan-perubahan itu terlalu jauh perbedaannya dengan suasana serta adat kebiasaan yang lama, maka sikap terhadap perubahan itu ialah negatif dan menolak. Dapat dikatakan bertambah padat perpaduan suatu kebudayaan, bertambah kuat pula penolakannya terhadap perubahan yang demikian itu. Kesediaan suatu kebudayaan untuk menerima perubahan akan menjadi lebih besar jikalau perubahan itu tanpa menimbulkan kesukaran besar dapat disesuaikan di dalam susunan yang lama. Berdasarkan alasan inilah orang dapat membenarkan suatu politik berangsur-angsur, suatu politik evolusioner, dalam memasukkan unsur-unsur pembangunan ekonomi ke dalam tubuh masyarakat kita.
Akan tetapi sebaliknya timbul pertanyaan: Apakah perubahan yang kecil-kecil dan secara berangsur-angsur itu akan mencukupi untuk mengatasi kesukaran yang sekarang kita alami dalam rangka susunan masyarakat kita yang lama itu? Jikalau kita mengikuti politik evolusioner, sangat bisa jadi perubahan yang kecil itu memang dapat ditampung dan dicernakan berkat keinginan akan perubahan yang sudah ada itu. Akan tetapi, sekali keinginan itu sudah dipenuhi dan kita tidak boleh melupakan bahwa keinginan itu ialah keinginan yang besar-kecilnya ditentukan oleh keadaan di dalam lingkungan desa saja maka mungkin sekali, masyarakat desa itu akan kembali kepada konservatisme baru dan akan menolak penerusan perubahan itu yang tidak begitu lagi dirasakan pentingnya dan urgensinya. Konkritnya, andaikata di dalam suatu desa dimulai suatu kerajinan desa, maka besarlah kemungkinan bahwa kerajinan itu akan diterima dengan gembira oleh masyarakat desa itu. Akan tetapi belum pasti entah hal itu berarti bahwa mereka akan bersedia juga untuk bekerja di lapangan industri yang lebih besar, yang hubungannya dengan kehidupan di desa mungkin tidak begitu erat tetapi akan lebih penting artinya untuk mempertinggi taraf kehidupan di dalam suatu daerah yang lebih luas, daripada desa itu. Atau dengan perkataan lain, kalau toh perkembangan cottage industries tidak merupakan penyelesaian bagi masalah rekonstruksi desa dan keperluan industrial, apakah tidak lebih baik kita membuang cara evolusioner ini dan menggantikannya dengan cara-cara revolusioner, yaitu dengan terus meloncat kepada industrialisasi besaf-besaran? Orang dapat, mengatakan, meskipup penderitaan, dan kesukaran penyesuaian akan lebih besar, barangkali waktu penderitaan itu makin lebih singkat.
Syukurlah, pertanyaan ini yang dalam bentuk abstraknya ada baiknya juga kita hadapi, bagi Indonesia tidak akan dijawab pada tingkat abstraksi ini. Melihat keadaan dan kemungkinan-kemungkinan obyektif kita akan harus menempuh kedua jalan bersama-sama. Dan di samping itu, kemungkinan-kemungkinan untuk industrialisasi untuk sebagian penting akan tergantung juga dari faktor-faktor yang sementara waktu, masih di luar kekuasaan kita. Dengah mempermasalahkan pertanyaan tersebut dapat kita hindarkan perdebatan yang tak habis-habisnya antara mereka yang menganggap jalan pertama lebih unggul dan mereka yang menjagoi jalan kedua.
Kembali pada pokok persoalan kita dapatlah dikatakan bahwa setiap kebudayaan dan setiap masyarakat mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang sudah terjalin di dalam suasana kehidupannya, dan yang secara sadar atau tidak, dikejar oleh semua anggota masyarakat dan kebudayaan itu. Pembangunan ekonomi berarti bahwa tujuan-tujuan kebudayaan itu diubah dan kemudian ditentukan tujuan-tujuan yang baru. Jika hendak menjamin bahwa pembangunan ekonomi itu berhasil, maka perlu kita berusaha supaya tujuan-tujuan baru itu yang berlainan dan pada yang lama, meresap menjadi darah daging kebudayaan tadi. Dalam hal ini penyesuaian itu sebenarnya merupakan suatu reintegrasi pribadi berdasarkan perkembangannya hubungan pribadi antara si buruh atau anggota lainnya dengan tujuan-tujuan masyarakat yang baru itu.
Maka dari uraian di atas ini agaknya sudah teranglah bahwa, jikalau kita hendak melaksanakan pembangunan ekonomi dengan kecepatan yang diperlukan dan sesuai dengan proporsi masalah ini dalam segala sangkut-pautnya, tidak cukup menghadapi pembangunan ekonomi ini dari sudut ekonomi ataupun dari sudut birokratis saja. Pembangunan ekonoini harus didasarkan atas, atau lebih tegas lagi, harus merupakan penjelmaan dari suatu proses perubahan sosial dan kebudayaan yang dibimbing dengan kesadaran. Perubahan-perubahan yang dipedukan harus meliputi juga susunan serta lembaga-lembaga hukum, kebiasaan konsumsi dan juga taraf kebutuhan serta sifat-sifat kebutuhan anggota masyarakat Indonesia. Kita harus menyelami soal dorongan untuk kerja (motivation), perangsang kerja serta etika kerja. Kita harus menghadapi masalah makna hidup dan masalah penguasaan alam dan pengabdiannya kepada kebutuhan-kebutuhan manusia. Kita akan harus menentukan nilai-nilai hidup kita, beroepskeuze, sesuai dengan kebutuhan pembangunan ekonomi dalam taraf sejarah kita sekarang ini. Dan, kita harus menghadapi dan menyelami ilmu serta- penggunaannya untuk keselamatan umat manusia.
Maka pembangunan. ekonomi, ternyatalah mempunyai satu dimensi lain, di samping. pengetahuan, keahlian dan faktor-faktor, ekonomis yang khusus. Ia juga berdimensi manusia.
Usaha pembangunan ekonomi ternyata juga merupakan suatu proses yang dapat dipengaruhi, yang dapat dikuasai dan diarahkan secara sadar meskipun ia meliputi hampir segala lapangan kehidupan manusia, kita menyadari lebih dahulu segala sangkut-pautnya. Perlu kita menyelami kebudayaan kita sendiri, agar supaya kita dapat mengatasi rintangan-rintangan yang timbul dari kebudayaan kita dan yang sekarang menghalangi kemajuan kita ke arah pembangunan ekonomi. Perlu juga kita menyelaminya agar kita dapat menyadari kembali unsur-unsurnya yang dapat memberi dorongan dan perangsang bagi kita yang sudah ada dalam kebudayaan kita untuk mengejar tujuan pembangunan ekonomi ini.
Kita telah mengetahui juga, bahwa proses pembangunan ekonomi itu disertai oleh kesukaran dan penderitaan besar bagi bangsa yang sedang menempuhnya. Jikalau kita cukup, menyadari dan memperhitungkan faktor-faktor kebudayaan yang terkandung dalam dimensi manusia ini, kita akan dapat meringankan penderitaan itu dan akan dapat pula mempercepat lamanya proses pembangunan ekonomi kita, sebab kita juga telah melihat betapa pentingnya keeepatan itu untuk kedudukan kita di dunia.
Dengan kesadaran ini pula, peranan paksaan dalam pelaksanaan rencana pembangunan ekonomi akan dapat ditiadakan atau setidak-tidaknya dikurangi. Dengan jalan ini pula akan mungkin untuk menghubungkan rencana-rencana negara dengan keinginan akan perbaikan dan pembaruan di tingkat lokal. Jikalau kedua kutub ini dapat dihubungkan, maka hal ini berarti bahwa rencana pernbangunan ekonomi negara akan dapat didukung oleh dinamika sosial yang sudah ada dalam masyarakat kita dengan segala daya dan inisiatifnya, yang menjadi syarat mutlak berhasilnya usaha kita.
Berbagai Ragam Jawaban
Sebenarnya masalah yang sekarang kita hadapi ini bukan soal yang baru, dan bukan kita saja yang menghadapinya. Uni Soviet telah berhasil menyusun jawabannya atas soal ini dengan memusnahkan susunan masyarakat lama dengan kekerasan dan ia telah mulai mengintegrasilkan kembali masyarakat itu dalam susunan- susunan yang baru dengan suatu campuran paksaan dan antusiasme ideologi, menurut suatu revolusi dari atas. Kemudian selama Perang Dunia II patriotisme telah turut memperkokoh susunan-susunan yang baru ini.
Jepang telah berhasil menyesuaikan dirinya kepada kehidupan moderen dan melaksanakan pernbangunan ekonominya dengan tidak mengubah hubungan-hubungan kekuasaan serta susunan kekuasaan umumnya di dalam negeri untuk mencapai transformasi ekonominya sampai ia dikalahkan pada tahun 1945. Gambaran Jepang ialah gambaran suatu negara feodal dengan alat-alat moderen. Transformasi ekonomi dijalankan dengan menggunakan kekuatan-kekuatan yang terletak di dalam campuran ideology dan agama yang khas Jepang yaitu Shintoisme. Saluran-saluran kekuasaan otoriter di dalam suasana kekeluargaan digunakannya untuk membangun industri. Kekalahan Jepang dalam peperangan sekarang telah menunjukkan betapa besar pertentangan-pertentangan sosial yang terdapat dalam jawaban Jepang atas masalah pembangunan ekonominya. Pertentangan-pertentangan ini sekarang tampak. Belum jelas lagi, arah perkembangan masa depan Jepang.
Bagaimanapun juga, pengalaman Jepang penting bagi kita, sebab ia membuktikan sesuatu yang kemudian juga telah dibuktikan oleh beberapa negara yang lain, yaitu bahwa pilihan kita dan jawaban kita atas masalah pembangunan ini tidak hanya terbatas pada suatu pilihan antara jawaban komunis dan jawaban kapitalis. Perubahan-perubahan susunan sosial di Yugoslavia, sesudah negara itu melepaskan diri dari lingkungan dan dukungan kekuasaan Rusia, mendapat arti yang sangat besar dalam hubungan ini. Begitupun ragam bentuk-bentuk kooperatif (kibutzin) di Israel menunjukkan, bahwa di samping bentuk-bentuk komunis dan kapitalis masih banyak kebebasan dan daya manusia untuk menyusun jawabannya sendiri atas masalah reintegrasi suatu masyarakat baru. Di samping itu dunia sekarang sudah lebih mengetahui, bagaimana caranya manusia dapat mempertahankan kemanusiaannya dalam menghadapi mesin.
India, Tiongkok dan Birma semuanya sekarang menghadapi masalah penyesuaian kepada kehidupan moderen. Selain faktor-faktor interen, akan banyak tergantung dari ruangan dari kemungkinan yang akan diberikan kepada negara-negara ini oleh kekuasaan-kekuasaan luar, untuk mencari jawaban sendiri itu. Jalan yang ditempuh oleh ketiga negara. ini berbeda-beda. Jalan sejarah dunia akan sangat dipengaruhi oleh pertanyaan siapakah di antara kedua negara, India dan Tiongkok, akan lebih dahulu berhasil menyusun jawaban yang tetap dan tahan uji.
Pengalaman negara-negara itu dengan singkat menunjukkan bahwa memang ada kemungkinan bagi kita untuk mencari, jawaban yang sesuai dengan keadaan dan pribadi kita sendiri. Asal saja kita dapat melepaskan diri dari kungkungan dogma dan berani mempercayakan nasib kita kepada ; daya kreatif kita sendiri. Dengan demikian, soal apakah sifat dan corak kebudayaan Indonesia, yaitu kebudayaan bangsa Indonesia yang moderen tidak usah menjadi soal yang harus kita jawab lebih dahulu sebelum kita dapat memulai melakukan pembangunan ekonomi kita. Kebudayaan Indonesia akan merupakan penjelmaan jiwa bangsa Indonesia baru yang telah dibebaskan dari kungkungan kemiskinan dan yang telah menemukan dan menyadari inti pribadinya sendiri dalam kesanggupannya serta kepercayaannya kepada diri sendiri untuk menentukan nasibnya sendiri. Tak usah kita sangsikan bahwa pokok sifat Indonesia dari kebudayaan kita tidak akan dapat menyatakan diri dalam jawaban Indonesia tethadap masalah pembangunan. Oleh sebab itu kita tidak perlu bersikap normatif terhadap sifat dan corak kebudayaan kita yang baru ini kita tidak perlu takut dan menolak suatu hal hanya karena ia asing bagi perasaan kita. Kebudayaan hanya mempunyai arti bagi kita jika ia dapat mempertahankan tempat kita di dunia ini, dan menjadi penjelmaan kita sendiri. Oleh sebab itu kita harus berani dalam menghadapi masalah pembangunan masyarakat baru ini, bersikap pragmatis, berani mencoba jalan-jalan baru, dan jikalau ternyata tidak sesuai atau tidak mencukupi berani pula membuangnya dan mencoba jalan-jalan lain.
Syarat mutlak dan asas penyusunannya (ordenend beginsel) ialah tekad dan hasrat pembangunan. Jikalau hasrat ini tidak ada maka segala-segalanya tidak ada artinya. Sebaliknya hasrat itu hanya bisa timbul apabila cukup terang dalam pikiran kita sendiri apa sebenarnya pembangunan ekonomi itu jikalau kita mengetahui dengan jelas apa tujuan-tujuan kita dalam usaha pembangunan ekonomi, jikalau kita dapat membayangkan sifat-sifat hari depan kita dan juga jikalau kita benar-benar yakin bahwa tujuan-tujuan pembangunan ekonomi ialah tujuan-tujuan yang halal yang patut kita kejar.
Kita telah melihat bahwa pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang dapat dikuasai dan dibimbing.
Maka timbullah pertanyaan sekarang, berapa besarkah tempat yang dapat dan harus diberikan kepada kebebasan pribadi. Apakah soal “kebebasan pribadi” ini tidak bertentangan dengan keharusan-keharusan yang merupakan ciri “planning”?
Alat Pelaksana
Sampailah kita sekarang pada alat-alat atau badan-badan perantara yang harus melaksanakan perubahan-perubahan yang menyertai pembangunan ekonomi ini.
Alat-alat yang harus kita gunakan untuk membimbing perubahan yang luas dan mendalam ini, ialah pengajaran dan pendidikan, partai-partai politik serta serikat-serikat buruh dan tani, alat-alat pembentuk pendapat umum dan aparat birokrasi negara.
Di dalam sekolah-sekolah rakyat sudah harus diusahakan untuk menanam dan memupuk suatu tanggapan.jiwa yang baru. Suatu tanggapan jiwa yang akan mendorong si anak itu untuk melihat lingkungannya sendiri sebagai suatu susunan yang bukan tetap dan tidak langgeng sebagai sesuatu yang dapat diatur secara lebih bermanfaat. Ia harus dibimbing sampai yakin bahwa ia dapat mengubah dan memperbaiki lingkungan hidupnya itu dengan mencapai suatu tingkat produksi yang lebih tinggi. Si murid itu harus dibiasakan menggunakan teknologi yang serba sederhana, tetapi moderen. la harus mengetahui bahwa lingkungan hidup baginya tidak terbatas pada batas-batas desanya yang dikenalnya sekarang.
Di dalam sekolah-sekolah lanjutan harus diadakan suatu usaha terarah untuk menyesuaikan beroepskeuze (pilihan bidang kerja) murid-murid tadi, sesuai dengan kepentingan negara dan pembangunan ekonomi pada taraf perkembangannya pada suatu waktu. Rasa kemerdekaan terutama terletak pada kemungkinan memilih dan apabila kemungkinan-kemungkinan untuk memilih itu diperluas, maka rasa kebebasan itu akan bertambah. Oleh sebab itu si murid harus dibebaskan dari kungkungan pikiran bahwa tujuan satu-satunya yang layak baginya ialah menuntut pendidikan tinggi, sebagai dokter atau sarjana hukum. Padanya harus ditimbulkan keinginan untuk menempuh jalan yang baru. Ia harus dapat melihat kehidupannya sebagai avontur. Perlu juga ditanamkan dasar-dasar etika kerja yang kita perlukan dan penyadaran akan hubungan antara semangat pembangunan dan semangat patriotisme yang ada padanya. Berhubung dengan itu susunan PGP harus ditinjau kembali, dan perbandingan antara gaji, masing-masing macam pekerjaan akan harus dapat ditinjau kembali dari sudut kebutuhan masyarakat pada suatu taraf tertentu. Peninjauan kembali serta penyesuaian, PGP ini akan harus dapat dilakukan setiap jangka waktu tertentu. Misalnya harus dapat ditentukan bahwa untuk jangka waktu 10 tahun, kepada tamatan sekolah teknik menengah dan kepada para pemegang buku dan akuntan diberi tunjangan yang istimewa yang jika perlu dapai melebihi gaji para academicus. Sesudah 10 tahun tunjangan istitnewa ini akan dapat ditinjau kembili dan akan dapat diberikan kepada kejuruan-kejuruan lain yang pada waktu itu relatif lebih dibutuhkan. Juga perguruan tinggi akan harus lebih disesuaikan, dengan usaha pembangunan masyarakat Indonesia. Ia harus menjadi alat dan abdinya. Perguruan Tinggi hendaknya di samping memberi pengetahuan serta keahlian dan menjalankan riset dalam hubungan itu, juga menyelidiki dan senantiasa mengawasi aspek sosial dan kultural dalam pembangunan ekonomi ini dan menyiasatkan cara-cara, yang sebaik-baiknya untuk mengatasi segala “Weeistanden” (hambatan) itu dan untuk, menahan kebiasaan-kebiasaan baru.
Artinya, di samping menanamkan pengetahuan dan keahlian di masing-masing lapangan, ia juga akan harus mendidik tenaga-tenaga yang dapat menjalankan tugas ini. Hukum adat serta etnologi hendaknya dikerahkan untuk keperluan ini juga. Dahulu kedua ilmu pengetahuan ini terutama digunakan oleh Pemerintah kolonial untuk mempertahankan stalus quo sosial. Sekarang bahan-bahan penyelidikan itu dapat digunakan untuk melancarkan dan mempercepat pembangunan dan perkembangan kita, dengan mengatasi weerstanden yang merintangi perubahan-perubahan sosial dan mengerahkan kekuatan-kekuatan di dalam susunan kebudayaan dan sosial lama yang masih dapat diguhakan dalam taraf kehidupan kita sekarang. Dengan cara-cara demikian ini, persoalan-persoalan apakah sebenarnya pengajaran maka nasional sudah dipecahkan. Dengan cara-cara ini pengajaran kita bersifat Indonesia dan nasional, bukannya karena secara negatif menolak segala sesuatu yang dirasakan asing bagi perasaan Indonesia, melainkan karena ia ditujukan kepada memenuhi kebutuhan Indonesia dewasa ini. Sekali pengajaran serta pendidikan telah disesuaikan, maka dengan sendirinya di dalam kalangan birokrasi akan timbul suatu sikap baru, yang tidak lagi memandang kedudukan sebagai pegawai negeri terutama, dari sudut prestise sosial yang menyertainya, melainkan sebagai salah satu dari berbagai-bagai alat yang ada pada masyarakat Indonesia untuk mencapai tujuan pembangunannya.
Adapun peranan pers serta alat-alat lain untuk mempengaruhi pendapat umum tak usah dibentangkan dengan panjang-lebar di sini. Kami rasa tidak usah disangsikan bahwa jikalau pada suatu waktu keadaan politik di Indonesia menjadi sedemikian rupa coraknya, sehingga terasa kembali arah tujuan perkembangan politik dan pembangunan kita, pers juga akan mencerminkan keadaan yang baru itu dan akan menstimulirnya. Sebab sudah ada keyakinan pada para wartawan umumnya, bahwa fungsi pers di Indonesia ini bukannya hanya memberitakan, yang telah terjadi melainkan juga mengarahkan perhatian serta kekuatan ke arah pembangunan masyarakat Indonesia.
Di dalam penyebutan alat-alat yang mempengaruhi perubahan masyarakat kita ke arah pembangunan tidak boleh kita lupakan peranan yang akan dan harus dimainkan oleh partai-partai politik dan organisasi-organisasi buruh dan tani. Pada hakekatnya di samping pengajaran dan pendidikan yang hasilnya terutama terasa di hari kemudian, partai-partai politiklah yang akan menentukan berhasil tidaknya dan pesat lambatnya perubahan-perubahan ke arah pembangunan ini. Pentingnya peranan partai-partai politik dan organisasi-orpnisasi lainnya, dalam menentukan politik pembangunan tidak perlu kita uraikan di sini. Uraian semacam itu akan melampaui batas-batas karangan ini. Akan tetapi juga di dalam aspek-aspek perubahan pembangunan yang lebih luas daripada sifat politiknya, yaitu di lapangan sosial serta kebudayaan, organisasi ini akan dapat dan harus memegang peranan yang penting ini. Partai-partai politik serta serikat buruh dan tani sendiri merupakan suatu perubahan di dalam perkembangan masyarakat kita. Ia merupakan pelopor perubahan tadi. Seperti sudah kami katakan di tempat lain, organisasi-organisasi ini merupakan salah satu dari jawaban kita yang bersifat modern atas masuknya pengaruh asing di negeri kita. Sebagai alat-alat politik moderen partai-partai politik kita masih jauh dari sempurna. Di dalam susunan kekuasaannya, di dalam ikatan-ikatan yang menggabungkan suatu partai politik dan organisasi lainnya dan juga di dalam dinamik kekuasaannya masih terdapat unsur-unsur yang biasanya tidak terdapat di dalam susunan serta dinamik politik di negara-negara yang sudah lebih lama menikmati, serta lebih lama memikul tanggungjawab kemerdekaannya. Akan tetapi bagaimanapun juga, dalam bentuknya sekarang organsasi-organisasi itu merupakan faktor yang terbesar dalam usaha reintegrasi masyarakat Indonesia. Di dalam pelaksanaan usahanya tidak boleh tidak mereka ini menjumpai bermacam-macam soal yang tidak langsung berhubungan dengan politik, akan tetapi yang tidak dapat. diabaikannya. Dan untuk sebagian besar soal-soal yang dijumpai itu menjadi bagian dari hal-hal yang digambarkan di atas ini. Dan sebenarnya arti suatu partai politik dan juga organisasi-organisasi buruh dan tani akan tergantung dari sikapnya terhadap perubahan-perubahan itu, dan terhaap masalah pembangunan ekonomi umumnya. Akan tetapi agar supaya partai-partai politik dapat memegang peranan yang diminta daripadanya, banyak hal yang harus diubah dalam. sikapnya terhadap percaturan politik umumnya. Partai-partai politik ini harus dapat menginsyafi, yang sekarang seolah-olah sudah dilupakan bahwa politik itu bukan hanya alat untuk merebut kekuasaan, melainkan. bahwa berpolitik itu terutama ialah menimbulkan, menggerakkan, mengarahkan dan membimbing kekuatan-kekuatan sosial dalam suatu masyarakat ke arah tujuan yang tertentu.
Kesimpulan
Maka kita sekarang boleh mengambil beberapa kesimpulan. Pembangunan ekonomi ialah suatu proses perubahan yang meliputi kehidupan suatu bangsa seluruhnya. Pembangunan ekohomi berarti mempercepat desintegrasi susunan magyarakat yang lama dan mempercepat juga keharusan untuk mencapai reintegrasi masyarakat itu.
Pembangunan ekonomi akan membawa kita melalui suatu taraf perkembangan yang amat sukar, oleh sebab runtuhnya kepastian-kepastian hidup yang lama dengan menghadapi keharusan untuk membentuk kepastian-kepastian serta nilai-nilai yang baru.
Meskipun demikian pembangunan ekonomi ialah suatu taraf perkembangan bangsa kita yang harus dilalui. Hak menentukan nasib kita sendiri serta pembangunan ekonomi adalah dua syarat, yang mutlak dan yang saling berhubungan.
Agar pembangunan ekonomi dapat dilaksanakan dengan hasil yang baik, maka pertama-tama keharusan kita untuk menempuh jalan pembangunan ekonomi ini harus lebih dirasakan dari pada sekarang. Perlu juga kita lebih sadar sejak sekarang tentang kenyataan bahwa pembangunan ekonomi itu bukan suatu proses ekonomi semata-mata, melainkan suatu penjelmaan dari perubahan sosial dan kebudayaan yang meliputi bangsa kita di dalam kebulatannya.
Sudah barang tentu karangan ini tidak lebih dari suatu goresan pertama tentang masalah yang luas dan dalam ini. Secara selayang pandang kita baru menyingung beberapa faktor saja yang perlu diperhitungkan. Kita belum membicarakan peranan agama, baik Islam maupun Kristen, yang sedang dan akan dapat dilakukan berhubungan dengart pembangunan ekonomi kita ini baik secara positif maupun secara negatif. Unsur-unsur di dalam warisan, kebudayaan nenek-moyang kita yang perlu dihidukan kembali atau diinterpretasikan kembali masih banyak yang belum kita singgung.
Juga masalah planning dan hubungan serta perbandingannya dengan kebebasan pribadi adalah suatu masalah yang perlu kita selami dan sadari lebih dalam.
Akan tetapi bagaimanapun juga, goresan ini hanya mencoba memajukan beberapa faktor dari masalah yang penting ini, dan menempatkannya di dalam batas-batas pandangan mata kita, sebagai perangsang bagi kita bersama untuk menyelami masailah ini dalam kebulatannya, dan untuk dengan jalan bertukar pikiran mencapai suatu kristalisasi pendapat tentang masalah ini.
Sebab kesadaran dan penjernihan pikiran adalah syarat mutlak untuk memupuk serta membimbing hasrat kita untuk membangun.***
Tulisan ini diambil dari “Dimensi Manusia dalam Pembangunan” karya Dr. Soedjatmoko (alm.)
diposting oleh gandatmadi46@yahoo.com