Indonesia memiliki kelimpahan potensi energi terbarukan. Diperkirakan lebih dari 300 ribu MW, namun pemanfaatannya masih sangat minim, atau kurang dari 3 persen. Kendala utama pemanfaatan energi terbarukan adalah akses kepada teknologi energi terbarukan yang masih mahal. Kendatipun sumber energi dapat diperoleh tanpa bayar, tak ayal harga satuan listrik tetap mahal
Background
Jumat, 20 Mei 2016. Keberadaan Program Indonesia Terang (PIT) adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar listrik masyarakat. Tapi, targetnya adalah desa-desa pedalaman atau terpencil yang belum teraliri listrik atau istilahnya ‘Off-Grid (di luar jaringan listrik).
Lingkup kerja PIT meliputi desa-desa pedalaman yang sulit dijangkau oleh PLN. Di antaranya desa tidak layak secara teknis dan desa tidak layak secara ekonomi. Atau desa layak secara teknis dan ekonomis namun PLN tidak berencana masuk sampai waktu tertentu,”
Sedangkan Program 35.000 MW, bersifat ‘on grid’ dan hanya meningkatkan daya listrik dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi. “Jadi sasarannya masyarakat yang sudah teraliri listrik tapi dayanya ditingkatkan
Dituturkan oleh Said Didu, Kepala Satgas Program Indonesia Terang sekaligus Staf Khusus Menteri ESDM, tercatat ada 42.352 desa tanpa listrik sama sekali di Indonesia. Dan ada 31.792 desa tanpa listrik, namun PLN sudah hadir di wilayah tersebut. Kemudian ada 2.519 desa tanpa listrik, namun PLN berencana akan hadir (saat ini belum hadir).
Dengan demikian, total ada 82.190 desa di seluruh Indonesia yang belum menikmati listrik. Sedangkan PIT, ujar Said, hanya fokus pada 12,659 desa yang sebagian besar letaknya di Indonesia bagian timur.
Skema pendanaan PIT
Adapun skema pendanaan untuk PIT terbagi menjadi dua cara, melalui APBN dan Non APBN. Dari APBN murni berjumlah Rp 100 triliun untuk dialokasikan dari DKE, EBT, Listrik Pedesaan dan Program Listrik Desa.
Sementara untuk Non APBN bersumber dari investasi swasta dan masyarakat, serta dana hibah berupa CSR maupun donor lembaga internasional. Namun, meskipun atas nama Non APBN, tetap ada anggaran dari APBN sebesar Rp47 triliun. Dana sebesar itu akan digunakan sebagai subsidi untuk pembangkit yang mengalami kerugian. “Karena membangun pada desa yang tidak layak secara ekonomi,
Peran Swasta Pembangkit Listrik
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said membolehkan pihak swasta pemilik perusahaan pembangkit listrik (Independent Power Producer/IPP) terlibat dalam program Indonesia Terang.
Jika pihak swasta menyediakan energinya, lanjut dia, pemerintah akan memberikan subsidi bagi masyarakat dengan tujuan harganya yang terjangkau oleh pelanggan. “Jadi, nanti pemerintah akan masuk dan memberikan subsidi untuk masyarakat, bukan untuk pengusaha karena rakyat belum mampu untuk membeli dengan harga yang mahal,” ujarnya.
Khusus untuk wilayah timur Indonesia dalam Program Indonesia Terang ini akan diprioritaskan menggunakan energi baru, terbarukan, dan konversi energi (EBTKE). Khususnya bagi wilayah dengan geografis kepulauan dengan pengelolaan yang fleksibel.
PLN saat ini sedang melakukan pengkajian untuk menentukan energi apa yang sesuai untuk tiap daerah tersebut. Kementerian ESDM telah menugasi dua direktur regional PT PLN (Persero) yang akan menangani enam provinsi sebagai langkah mewujudkan Indonesia terang di Indonesia Timur.
Ada penyusunan data potensi energi apa yang bisa dikembangkan, per pulau bukan per provinsi seperti sekarang seperti jika ada panas bumi, ya, dikembangkan, ada potensi air, ombak, biomassa, atau surya itu yang dikembangkan di sana. Seperti di Batam itu PLN membentuk enam perusahaan bersama dengan pemda dan DPRD punya tarif sendiri sama juga di Tarakan. Dengan pemanfaatan potensi lokal, diharapkan harganya lebih murah,” ucap sudirman.
Energi baru, Terbarukan, dan Konversi Energi (EBTKE)
12 Juli 2019, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM tengah menyelesaikan 75 kontrak pembangkit energi terbarukan dengan total 1.800 megawatt. Saat ini sudah ada 8 pembangkit listrik energi terbarukan yang beroperasi dengan total kapasitas 37,5 megawatt.
Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Ditjen EBTKE Harris mengatakan 35 proyek telah memasuki tahap konstruksi dan sisanya masih mencari pembiayaan.
PLTS (Tenaga Surya), PLTA (Tenaga Air) dan PLTP (Panas Bumi)
Saat ini pemerintah juga mengincar 157 potensi proyek dengan total kapasitas 4.718 megawatt. Untuk proses lelang akan dilakukan oleh PT PLN (Persero) pada periode 2019 sampai 2020. Proyek-proyek ini berupa PLTS, PLTA dan PLTP. Nantinya lelang pembangkit dilakukan menyesuaikan dengan kondisi kebutuhan listrik.
Sebelumnya PLTA Rajamandala dengan kapasitas 47 megawatt (MW) juga telah resmi beroperasi secara komersial. PLTA dengan investasi US$ 150 juta ini sebagai salah satu upaya, mengejar target penggunaan EBT dalam bauran energi sebesar 23% pada 2025.
Di kuartal I-2019, pembangkit listrik energi terbarukan mencapai 9.752,5 mw atau 12% dari target, dan 6.200 mw diantaranya berasal dari hydropower,
dari beberapa sumber informasi
gandatmadi46@yahoo.com