Oleh Jie Bai, Seema Jayachandran, Edmund J Malesky, Benjamin A Olken
OXFORD ACADEMIC The Economic Journal, February 2019,
Published: 17 October 2017
Artikel ini menguji apakah pertumbuhan perusahaan mengurangi korupsi, menggunakan data dari lebih dari 10.000 perusahaan Vietnam. Kami menggunakan variabel instrumental berdasarkan pertumbuhan industri perusahaan di provinsi lain di Vietnam dan di Cina. Kami menemukan bahwa pertumbuhan perusahaan mengurangi suap sebagai bagian dari income. Kami mengusulkan mekanisme untuk efek ini di mana keputusan pejabat pemerintah tentang suap dimodulasi oleh persaingan antar-yurisdiksi. Mekanisme ini juga menyiratkan bahwa pertumbuhan mengurangi penyuapan lebih banyak untuk perusahaan seluler; konsisten dengan prediksi ini, kami menemukan efek yang lebih besar untuk perusahaan dengan hak yang dapat dialihkan atas tanah atau operasi mereka di beberapa provinsi.
Ini adalah fakta yang terkenal bahwa korupsi pemerintah lebih tinggi di negara-negara miskin daripada negara-negara kaya. Misalnya, 10 negara dengan tingkat korupsi paling rendah menurut Indeks Persepsi Korupsi Internasional Transparansi 2009 memiliki rata-rata PDB per kapita riil (yang disesuaikan dengan PPP) sebesar $36.700; 10 negara paling korup memiliki rata-rata PDB riil per kapita $5.100. Pola ini dikonfirmasi dalam survei perusahaan.
Notes. This Figure 1 plots the percentage of firms who expect to give gifts to public officials to get things done for 122 countries in the World Bank Enterprise Survey. For each country, we use the year that the country is most recently surveyed. The x-axis is the log of PPP-adjusted GDP per capita (chain series), at 2005 constant prices. Colour figure can be viewed at https://academic.oup.com/ej.
Fakta yang kurang dikenal adalah bahwa di dalam negara, perusahaan kecil membayar suap lebih tinggi sebagai persentase pendapatan. Gambar 2 menunjukkan, dengan menggunakan Survei Perusahaan Bank Dunia yang sama, bahwa tidak hanya secara keseluruhan, tetapi bahkan hanya melihat di dalam beberapa negara, perusahaan yang lebih kecil tampaknya membayar suap yang lebih tinggi sebagai bagian dari pendapatan. Karena perusahaan di negara miskin rata-rata cenderung jauh lebih kecil daripada perusahaan di negara kaya (Tybout, 2000; Hsieh dan Olken, 2014), ada kemungkinan bahwa hubungan antara ukuran perusahaan dan korupsi menjelaskan bagian dari hubungan antara pembangunan ekonomi dan korupsi. .
Fig 2 Relationship Between Firm Size and Bribes as a Share of Revenue. (a) World Cross-section (b) Within-Country Variation Only
Artikel ini menyelidiki hubungan potensial antara pertumbuhan perusahaan dan pengurangan korupsi, menggunakan data mikro pada sekitar 10.000 perusahaan dari Vietnam yang dikumpulkan selama periode enam tahun. Kita mulai dengan menguji, di tingkat provinsi per level industri apakah perusahaan di industri dengan pertumbuhan lapangan kerja yang lebih cepat mengalami penurunan tingkat suap yang lebih cepat (yaitu suap yang dibayarkan sebagai bagian dari pendapatan). Karena mungkin juga pengurangan korupsi dapat menyebabkan pertumbuhan (Mauro, 1995; Wei, 1999a), instrumen kami untuk pertumbuhan tingkat industri dengan tingkat pertumbuhan lapangan kerja rata-rata oleh industri di provinsi lain Vietnam atau di negara tetangga Cina. Kami menemukan bahwa pertumbuhan mengurangi tingkat suap.
Kami kemudian membahas mekanisme potensial berdasarkan ukuran perusahaan yang mungkin mendasari hubungan antara pertumbuhan dalam suatu industri dan pengurangan tingkat suap: persaingan di antara pemerintah daerah untuk menarik dan mempertahankan perusahaan. Untuk pejabat pemerintah yang memilih berapa banyak yang akan diambil dari sebuah perusahaan dalam suap, apa yang membatasi pada ekstraksi (pengeluaran) memberi suap adalah jika jumlahnya terlalu tinggi, sebuah perusahaan akan pindah ke tempat lain. Pemerintah memilih persentase dari pendapatan perusahaan untuk diambil sebagai suap, memperdagangkan pendapatan suap yang lebih tinggi yang dihasilkan oleh tingkat suap yang lebih tinggi menjadi insentif perusahaan untuk pergi.
Dalam model seperti itu, peningkatan eksogen dalam produktivitas perusahaan meningkatkan ukuran perusahaan yang, pada gilirannya, mengurangi proporsi pendapatan perusahaan yang diambil sebagai suap, selama biaya pemindahan cekung dalam ukuran perusahaan. Dengan concave moving costs, untuk tingkat suap tetap, keuntungan bersih perusahaan dari pemindahan (penyuapan dikurangi dikurangi biaya pemindahan) meningkat seiring pertumbuhan perusahaan. Untuk mengimbangi insentif yang lebih besar dari perusahaan untuk pindah, pemerintah akan merespons dengan mengurangi proporsi pendapatan yang diperolehnya sebagai suap. Temuan empiris kami yang dibahas di atas cocok dengan prediksi ini
Prediksi lain dari mekanisme ini, jika pejabat yang korup dapat melakukan diskriminasi harga di antara perusahaan (Svensson, 2003), adalah efek negatif pertumbuhan terhadap korupsi akan menjadi heterogen, tergantung pada kemampuan masing-masing perusahaan untuk bergerak. Secara intuitif, jika perusahaan benar-benar terikat pada satu wilayah, maka persaingan antar wilayah terhadap suap lenyap. Kami menunjukkan bahwa intuisi ini juga berlaku untuk bagaimana pertumbuhan mempengaruhi suap: Pertumbuhan ekonomi mengurangi korupsi dengan jumlah yang lebih besar jika perusahaan lebih mampu pindah ke tempat lain.
Kami menguji pola heterogen yang diprediksi dalam data Vietnam kami. Kami berpendapat bahwa Vietnam adalah tempat alami untuk menguji prediksi, mengingat bahwa hampir semua interaksi bisnis-pemerintah terjadi di tingkat provinsi, bukan nasional, sehingga persaingan antar provinsi mungkin terjadi. Untuk menangkap heterogenitas dalam biaya pindah ke propinsi lain, kami menggunakan variasi apakah perusahaan memiliki sertifikat hak penggunaan tanah atau Land Use Rights Certificate (LURC), yang memberi mereka hak kepemilikan yang aman dan dapat dialihkan atas tanah mereka.
Hak milik ini membuat perusahaan lebih mobile, karena mereka meningkatkan kemampuan mereka untuk menjual tanah mereka dan pindah jika mereka ingin melakukannya. Kami menguji apakah memiliki hak milik yang lebih aman dan dapat dialihkan meningkatkan efek negatif pertumbuhan terhadap korupsi dan menemukan bahwa itu benar tidak terjadi. Ketika sebuah perusahaan memiliki sebidang tanah di mana ia beroperasi dan memiliki izin resmi untuk tanah itu – sehingga mungkin lebih mobile – pertumbuhan ekonomi memiliki efek negatif yang lebih kuat pada suap. Hasil ini kuat untuk mengendalikan skor kecenderungan yang memprediksi memiliki izin penggunaan lahan sebagai fungsi dari berbagai karakteristik perusahaan lainnya.
Kami juga menemukan pola serupa menggunakan ukuran mobilitas kedua: beroperasi di banyak provinsi. Perusahaan yang hadir di beberapa provinsi dapat dengan lebih mudah mengurangi operasi di satu provinsi dan beralih ke tempat lain di mana mereka dapat mengurangi korupsi. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi harus lebih menekan suap untuk kelompok ini. Kami juga menemukan dukungan empiris untuk prediksi ini.
Meskipun data tersebut konsisten dengan mekanisme persaingan antar-yurisdiksi, ini bukanlah satu-satunya mekanisme yang potensial terhadap dampak negatif pertumbuhan terhadap penyuapan. Kami membahas beberapa model alternatif, seperti biaya tetap upaya anti-korupsi atau perubahan konsentrasi industri yang terkait dengan employment shock. Faktor pembeda utama adalah bahwa model-model lain ini umumnya tidak menjelaskan fakta bahwa daya tanggap suap terhadap shock lebih kuat bagi perusahaan yang tampak lebih mobile. Meskipun tidak ada model lain yang tampaknya mampu menjelaskan rangkaian lengkap fakta yang kami temukan – sehingga mekanisme yang kami usulkan kemungkinan akan berperan – mekanisme lain tidak diragukan lagi juga berkontribusi pada keseluruhan efek pertumbuhan terhadap penyuapan secara empiris seperti kami perkirakan.
Artikel ini memberikan bukti mikro , bersama dengan suggestive evidence of one potential channel. Model persaingan antar-yurisdiksi dibangun di atas analisis masalah pemerintah daerah yang menetapkan tarif pajak (Epple dan Zelenitz, 1981; Wilson, 1986; Epple dan Romer, 1991), dan dalam konteks korupsi, gagasan bahwa persaingan dapat mengurangi tingkat suap (Shleifer dan Vishny, 1993; Burgess et al., 2012). Secara khusus, model kami paling langsung terkait dengan hipotesis yang diajukan oleh Menes (2006), yang mencatat dalam studi kualitatifnya di kota-kota AS bahwa kemampuan perusahaan untuk pindah ke yurisdiksi lain adalah salah satu alasan potensial mengapa korupsi perkotaan di pra-Progresif zaman tidak lebih parah.
Vietnam memberikan kesempatan unik untuk mempelajari pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap penyuapan dan bagaimana persaingan di antara pemerintah daerah untuk menarik perusahaan mempengaruhi penyuapan. Pada tahun 1986, Vietnam memprakarsai reformasi ekonomi Doi Moi (Renovasi), yang menghilangkan peran perencanaan pusat dalam perekonomian dan membuka perbatasannya bagi arus modal dan perdagangan internasional (Riedel dan Turley, 1999). Sejak saat itu, negara ini telah mencapai tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata 7%, menempatkannya di antara negara-negara dengan pertumbuhan tercepat di dunia selama periode tersebut. Saat ini, ada lebih dari 350.000 perusahaan swasta di Vietnam, yang beroperasi di berbagai sektor mulai dari pengolahan makanan dan manufaktur ringan hingga layanan keuangan yang canggih.
Jumlah korupsi tetap besar di Vietnam. Sebagian besar indeks berbasis persepsi internasional menempatkan Vietnam di sekitar persentil ke-30 korupsi (di mana lebih rendah lebih korup). Demikian pula, Barometer Korupsi Global Transparency International melaporkan bahwa 44% orang Vietnam melaporkan membayar suap pada tahun 2011 (Transparency International, 2011).
Penelitian yang ada telah mencatat bahwa korupsi di Vietnam mengambil tiga bentuk utama: pelumas atau speed money untuk memenuhi tugas atau layanan dasar; privatisasi ilegal barang milik negara; dan penjualan kekuasaan negara (Vasavakul, 2008). Meskipun semuanya tidak diragukan lagi penting, yang pertama adalah yang paling dapat diamati secara langsung dan merupakan fokus artikel kami. Penerima utama adalah polisi lalu lintas, kader pertanahan, petugas bea cukai, dan otoritas pajak.
Kantor-kantor yang sama disorot sebagai yang paling korup dalam studi internal yang disiapkan oleh Komite Urusan Dalam Negeri Partai (Partai Komunis Vietnam, Komite Urusan Dalam Negeri, 2005). Gueorguiev dan Malesky (2011) mendokumentasikan bahwa jenis suap yang sama biasa terjadi pada perusahaan, menemukan bahwa 23% bisnis membayar suap untuk mempercepat pendaftaran bisnis, 35% membayar suap saat bersaing untuk kontrak pengadaan pemerintah, dan 70% membayar suap selama prosedur bea cukai . Perusahaan di Vietnam tampaknya menerima pembayaran ini sebagai bagian dari biaya menjalankan bisnis (Rand dan Tarp, 2012).
Demikian cuplikan artikel Firm Growth and Corruption: Empirical Evidence from Vietnam yg diterbitkan The Economic Journal dari Oxford academy pada tahun 2019.
Terjemahan bebas gandatmadi46@yahoo.com