Kepercayaan pada pemerintah menurun di banyak negara OECD. Kurangnya kepercayaan membahayakan kemauan warga dan bisnis untuk menanggapi kebijakan publik dan berkontribusi pada pemulihan ekonomi yang berkelanjutan.
Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) is an intergovernmental economic organisation with 37 member countries. Founded in 1961 to stimulate economic progress and world trade. It is a forum of countries describing themselves as committed to democracy and the market economy, providing a platform to compare policy experiences, seek answers to common problems, identify good practices and coordinate domestic and international policies of its members
Generally, OECD members are high-income economies with a very high Human Development Index (HDI) and are regarded as developed countries. As of 2017, the OECD member countries collectively comprised 62.2% of global nominal GDP (US$49.6 trillion)[3] and 42.8% of global GDP (Int$54.2 trillion) at purchasing power parity.[4] The OECD is an official United Nations observe
In 1961, the OEEC was reformed into the Organisation for Economic Co-operation and Development by the Convention on the Organisation for Economic Co-operation and Development and membership was extended to non-European states. The OECD’s headquarters are at the Château de la Muette in Paris, France. The OECD is funded by contributions from member countries at varying rates and had a total budget of €386 million in 2019
Although OECD does not have a power to enforce its decisions, which further require unanimous vote from its members, it is recognized as highly influential publisher of mostly economic data through publications as well as annual evaluations and rankings of members countries.
Kepercayaan adalah fondasi di mana legitimasi lembaga publik dibangun dan sangat penting untuk menjaga kohesi sosial.
Kepercayaan penting untuk keberhasilan berbagai kebijakan publik yang bergantung pada respons perilaku dari publik. Misalnya, kepercayaan publik mengarah pada kepatuhan yang lebih besar terhadap peraturan dan sistem perpajakan. Kepercayaan diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan investor dan konsumen.
OECD mengembangkan pengukuran kepercayaan publik. Melalui bukti yang lebih baik, kami ingin lebih memahami kebijakan dan reformasi tata kelola apa yang dapat dirancang dan diterapkan oleh pemerintah untuk memulihkan dan memelihara kepercayaan publik.
Apa yg mendorong kepercayaan masyarakat kepada pemerintah?
Indonesia di posisi ke 2 setelah Swiss di 2016
Hasil temuan OECD menunjukkan bahwa nilai-nilai pemerintah, seperti integritas tingkat tinggi, keadilan dan keterbukaan lembaga merupakan prediktor kuat dari kepercayaan publik. Demikian pula, kompetensi pemerintah – daya tanggap dan keandalannya dalam memberikan layanan publik dan mengantisipasi kebutuhan baru – sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan pada lembaga.
Indonesia masuk katagori trusted sedikit menurun dari ranking 73 di 2018 menjadi 71 di 2019
Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA juga menemukan kepercayaan publik terhadap Jokowi menurun setelah Pilpres 2019. Survei terhadap 1.200 responden ini dilakukan empat kali sebelum dan sesudah Pilpres 2019.
Pada survei Juli 2018 sebelum pilpres, LSI Denny JA mencatat publik yang percaya presiden bekerja untuk kepentingan rakyat sebesar 81.5 persen. Kepercayaan itu melorot setelah pilpres menjadi 75,2 persen berdasarkan survei September 2019. Secara umum kepercayaan publik terhadap Jokowi masih tergolong tinggi. Meski demikian Jokowi harus menjadikan penurunan ini sebagai peringatan.
Competitiveness index
Indonesia slipped to the 50th position in the World Economic Forum (WEF) Global Competitiveness Index for 2019. Indonesia was still below a number of regional countries. This year, Thailand was ranked 40th. In the meantime, Malaysia was at the 27th position. Nevertheless, Indonesia was still above Vietnam which was at the 67 th position and Laos which was at the 113th position.
terjemahan bebas oleh gandatmadi46@yahoo.com.