15 Okt 2020, Bank Indonesia mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Agustus 2020 mencapai US$ 413,4 miliar atau setara Rp 6.013 triliun mengacu kurs Jisdor akhir periode yang sama. Posisi utang tersebut tumbuh 5,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya 4,2%.
Total ULN Pemerintah sebesar US$ 200,1 miliar, Swasta (termasuk BUMN) pada Agustus mencapai US$ 210,4 miliar. Sementara ULN Pemerintah didorong oleh penarikan sebagian komitmen pinjaman dari lembaga multilateral yang memberikan dukungan kepada Indonesia untuk menangani pandemi Covid-19 dan program pemulihan ekonomi nasional.
Total ULN Swasta, 77,5% adalah untuk sektor jasa keuangan & asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas & udara dingin, sektor pertambangan & penggalian, dan sektor industri pengolahan. ULN Pemerintah tumbuh tahunan sebesar 3,4% sedangkan ULN Swasta tumbuh tahunan sebesar 7,9%.
Staf Khusus Menteri Keuangan untuk Bidang Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi Masyita Crystallin mengatakan ULN pemerintah hanya 29.8% saja dari keseluruhan uutang Indonesia yang tercantum di dalam International Debt Statistics 2021. Sisanya merupakan utang swasta.
Prioritas ULN
Pengelolaan ULN pemerintah diprioritaskan untuk membiayai pembangunan, dengan porsi terbesar pada beberapa sektor produktif yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, yaitu sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (19,0% dari total ULN Pemerintah), sektor konstruksi (16,5%), sektor jasa pendidikan (16,1%), sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,3%), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (13,4%).
Rasio ULN thd PDB
Rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto pada akhir Agustus 2020 sebesar 38,5%, relatif stabil. Batas maksiumum 60% dari PDB..
Peringkat Utang RI
World Bank menyebutkan Indonesia dengan jumlah ULN sebesar US$ 402,08 miliar atau sekitar Rp 5.940 triliun (kurs Rp 14.775) di tahun tahun 2019. Hal ini menempatkan Indonesia di peringkat ke-7 setelah China, Brazil, India, Rusia, Meksiko, dan Turki.
Perusahaan pemeringkatan kredit seperti S&P, Moody’s, dan Fitch, berikut daftar 10 negara dengan tingkat kredit tertinggi di dunia.
Sumber dana pinjaman untuk RI
Berdasarkan publikasi statistik Utang Luar Negeri Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia tahun 2020, utang luar negeri Indonesia per Desember 2019 secara total meningkat dari US$375,4 miliar menjadi US$404,8 miliar.
Dari jumlah tersebut sekitar 50,18 persen merupakan utang pemerintah dan bank sentral. Porsi terbesar utang pemerintah didapatkan melalui mekanisme Surat Berharga Negara (SBN) baik domestik ataupun internasional yang mencapai 71,69 persen.
Dari World Bank yg diwakili Asian International Infrastructure Bank (AIIB), Asian Development Bank (ADB), direncanakan bisa kurang lebih sekitar US$ 7 miliar (setara dengan Rp 112 T) atau 1,72%.
Sisa 13,31 persen utang pemerintah merupakan pinjaman dari negara-negara kreditur seperti Singapore, Jepang, AS, China, Perancis, dan negara lainnya.
Singapura menjadi negara kreditor terbesar bagi Indonesia dengan nilai utang mencapai US$ 72,4 miliar. Negeri Singa banyak memberikan utang ke sektor swasta termasuk BUMN . Sebanyak 99% dari total ULN RI ke Singapura merupakan ULN milik swasta.
Negara kedua kreditor terbesar RI adalah Negeri Sakura. Total ULN Indonesia ke Jepang hingga bulan Mei tercatat mencapai US$ 28,9 miliar. Berbeda dengan Singapura, ULN Indonesia ke Jepang cukup merata.
Total utang kepada Jepang sebanyak US$ 28,9 miliar. Terdiri atas utang Pemerintah sebanyak US$ 12,1 miliar sedangkan perusahaan swasta sebesar US$ 16,8 miliar. Nilai ULN Indonesia ke AS mencapai US$ 26,6 miliar dengan ULN terbanyak disumbang oleh swasta mencapai 97% dari total.
ULN pemerintah Indonesia ke China mencapai US$ 1,78 miliar, sementara ULN untuk sektor swastanya mencapai US$ 18,3 miliar. Sehingga secara total ULN RI ke Negeri Tirai Bambu mencapai US$ 20,1 miliar.
Note: BI punya kewajiban kepada IMF, tapi bukan sbg utang sebesar US$ 2,8 milyar. Kewajiban BI tersebut merupakan alokasi Special Drawing Right (SDR) di IMF. Dana itu bisa dimanfaatkan untuk memperkuat cadangan devisa suatu negara anggota IMF.
dari bbrp sumber informasi
gandatmadi46@yahoo.com