Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) dengan dukungan United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) dan European Union (EU) telah menyelenggarakan Pertemuan Tingkat Tinggi dengan tema “Melawan Ujaran Kebencian dan Disinformasi Jelang Pemilu 2024 di Indonesia” pada 22 Juni 2023 di Hotel Atlet Century Park, Jakarta.
Pertemuan Tingkat Tinggi ini diharapkan dapat memfasilitasi dialog antara semua pemangku kepentingan yaitu perusahaan teknologi, organisasi masyarakat sipil, badan penyelenggara Pemilu, pemerintah Indonesia, dan badan antar pemerintah tentang bagaimana memastikan akses informasi yang akurat, kebebasan berekspresi, dan keamanan jurnalis menjelang Pemilu 2024. Dengan demikian, diharapkan dapat diidentifikasi tantangan dan peluang untuk memastikan penghormatan pada kebebasan berekspresi meskipun pada saat bersamaan membatasi penyebaran disinformasi dan ujaran kebencian.
Sebagai forum multi-pemangku kepentingan, Pertemuan Tingkat Tinggi ini diikuti oleh pimpinan-pimpinan dari pemerintah (Kantor Staf Presiden), lembaga negara (Komnas HAM dan Komnas Perempuan), penyelenggara pemilu (Bawaslu RI), organisasi internasional (UNESCO, EU, UNIC, UN Women, dan KNIU), perusahaan teknologi (Meta, Google, Twitter, WhatsApp, dan TikTok), dan 23 organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Damai (SAFEnet, AJI, AMSI, Mafindo, ICT Watch, Yayasan Tifa, Jaringan Gusdurian, LP3ES, CfDS UGM, CSIS Indonesia, ECPAT Indonesia, dan Perludem).
Sebagai simbol komitmen bersama menjaga integritas pemilu 2024, perwakilan lembaga yang hadir menandatangani spanduk bertuliskan “Komitmen Bersama untuk Pemilu Damai 2024”. Setelah itu, Pertemuan Tingkat Tinggi dimulai. Pertemuan ini dibagi menjadi dua sesi, dimana sesi pertama terbuka untuk publik dan sesi kedua berlangsung tertutup.
Pada sesi pertama, Dr. Novi Kurnia Kepala Peneliti Center for Digital Society (CfDS) – Universitas Gajah Mada, dan Wijayanto Ph.D – Direktur Center for Media and Democracy-LP3ES dan Michael Caster (Article 19) menyampaikan temuan penting dari riset yang dilakukan masing-masing lembaga terkait kerangka regulasi di Indonesia yang mengatur konten berbahaya, dinamika penggunaan sosial media, dan praktik moderasi konten yang berjalan saat ini di Indonesia.
“Koalisi Damai bertujuan untuk membangun relasi yang transparan dan dialog berkelanjutan dengan platform dan pemerintah untuk memastikan praktik moderasi konten dan kebijakan di Indonesia dibuat dengan berdasarkan pada pemahaman konteks lokal dan sejalan dengan standar internasional hak asasi manusia. Koalisi Damai akan melakukan riset berbasis data, memperjuangan kebebasan berekspresi online, serta meningkatkan literasi digital dan kesadaran publik terkait isu ini,” kata Wijayanto, Ph.D, Ketua Presidium Koalisi Damai. Sesi pertama ditutup oleh perkenalan Koalisi Damai yang mewakili suara masyarakat sipil sebagai partner strategis berbagai pihak dan forum konsultasi platform media sosial dan pemerintah.
Sesi kedua merupakan diskusi tertutup bersandar pada aturan Chatham House. Diskusi ini dipandu Indriyatno Banyumurti (Koalisi Damai) dan Yekti Hesthi Murti (UNESCO) untuk membangun keterbukaan dan ruang bebas menyampaikan tantangan yang dihadapi dan memberikan masukan pada komitmen bersama menjaga pemilu 2024. Dalam sesi tersebut, para perwakilan perusahaan teknologi, termasuk platform media sosial dan aplikasi perpesanan menyampaikan kesediaan untuk berkolaborasi dengan Koalisi Damai dalam meningkatkan proses monitoring, peringatan dini dan mekanisme eskalasi peredaraan disinformasi dan ujaran kebencian di media sosial.
Terkait Pemilu 2024, Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja menyambut baik inisiatif keberadaan Koalisi Damai sebagai mitra Bawaslu dalam mengawal pelaksanaan Pemilu 2024. Menurutnya, ujaran kebencian adalah persoalan besar yang hampir tidak pernah terselesaikan dengan baik. Ia mempertegas komitmen Bawaslu untuk menciptakan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta aman dan nyaman bagi pemilih.
diposting oleh gandatmadi46@yahoo.com