Perlu dipahami bahwa Tidak Ada Visi Misi Menteri, Yang Ada Visi Misi Presiden oleh karena itu sebagai jurubicara tentang kebijakan2 Presiden sebaiknya di kordinasi oleh Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia, Hasan Nasbi dengan demikian lebih efisien dan efektif.
Seperti halnya Badan Pusat Statistik semua pengumpulan informasi dikelola dan dikordinasi oleh BPS, Amalia Adininggar Widyasanti sebagai Ketua BPS.
Contoh kasus
Ekonom Universitas Indonesia (UI) Ninasapti Triaswati mengatakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional mengkonfirmasi terjadinya perbedaan pertumbuhan pendapatan di masyarakat. Ketimpangan pendapatan itu membuat kelas kaya semakin kaya, sementara kelas menengah jatuh miskin.
“Periode terakhir 2019 sampai katakanlah 2022 kita dapat melihat pertumbuhan yang berbeda antara mereka yang kelompok atas yang terkaya dibandingkan kelompok menengah dan kelompok termiskin,” kata Nina Triaswati.
Nina mengatakan populasi di Indonesia secara sederhana dapat dibagi 3 kelompok, yaitu 40% golongan bawah, 40% golongan menengah dan 20% golongan atas. Dia mencatat kelompok kaya mengalami pertumbuhan pendapatan yang positif. Sementara kelompok menengah dan bawah berkurang pendapatannya.
“Kita lihat pertumbuhan yang 20% terkaya itu positif tinggi,” ujarnya. Nina mengatakan meskipun kelas bawah mengalami penurunan pendapatan, kelompok ini cukup beruntung karena mendapatkan banyak bantuan dari pemerintah. Dia bilang dengan kombinasi situasi ini, tinggal kelas menengah yang secara ekonomi mengalami kemerosotan.
“Itu yang mengkhawatirkan, tapi kita perlu meninjau kembali apa saja yang menyebabkan hal ini terjadi,” kata dia. Yang mengkuatirkan terjadinya ketimpangan pendapatan masyarakat. Ukuran Ketimpangan dikenal dengan Gini Index (Ratio):
2018 0,3865 | 2019 0,381 | 2020 0,383 | 2021 0,3825 | 2022 0,3825 | 2023 0,388 |
Bagaimana dengan Gini Ratio negara tetangga: Gini Ratio Malaysia 2025 sebesar 0,39 – Gini Ratio Thailand 2023 sebesar 33,5 – Gini Ratio Singapore 2024 sebesar 0.364
Maraknya orang bicara terjadi ketimpangan yang beredar di masyarakat bukan dari data2 ekonomi sehingga berat jika isu ketimpangan dibebankan kepada Menteri bidang Ekonomi.
Gandatmadi46@yahoo.com