Dalam bukunya Politik, Ekonomi, dan Strategi telah terbit 1995 oleh Gramedia – Prof Dr Juwono Sudarsono memberikan analisis tajam mengenai transisi kekuasaan global dari era Perang Dingin hingga runtuhnya Uni Soviet bahwa hubungan AS dengan Uni Soviet di bawah kepemimpinan Mikhail Gorbachev merupakan titik balik di mana ekonomi mulai mendikte politik internasional.
1.Titik Balik di Era Mikhail Gorbachev
Sebelum Gorbachev naik takhta pada 1985, hubungan kedua negara adidaya terjebak dalam persaingan militer dan ideologi yang sangat kaku. Namun, Gorbachev membawa paradigma baru:
- Glasnost (Keterbukaan) & Perestroika (Restrukturisasi): Kebijakan ini bukan sekadar urusan domestik, melainkan sinyal kepada AS bahwa Soviet bersedia berkompromi demi memperbaiki ekonomi mereka yang terpuruk akibat beban biaya militer.
- Diplomasi Pengurangan Senjata: Juwono mencatat pentingnya dialog pengurangan senjata nuklir sebagai strategi Gorbachev untuk mengalihkan anggaran militer ke sektor sipil guna menopang kelangsungan negara.
2. Dari Rivalitas Bipolar ke Tatanan Dunia Baru
- KTT Malta (1989): Merujuk pada momen-momen krusial seperti pertemuan Gorbachev dengan George H.W. Bush yang secara simbolis mengakhiri Perang Dingin.
- Pengakuan Keterbatasan Soviet: Menekankan bahwa Soviet akhirnya mengakui keunggulan sistem pasar Barat. Hal ini membuat AS tidak lagi melihat Soviet sebagai ancaman eksistensial, melainkan negara yang sedang berjuang untuk bertahan hidup secara ekonomi.
Konsekuensi bagi Geopolitik
Dampak dari melunaknya hubungan AS-Soviet:
- Hilangnya “Kartu Penyeimbang”: Bagi negara berkembang seperti Indonesia, berakhirnya persaingan AS-Soviet berarti berkurangnya ruang untuk “bermain” di antara dua kekuatan besar. Dunia berubah menjadi unipolar dengan dominasi AS.
- Penyatuan Jerman dan Gejolak Eropa Timur: Bagaimana perubahan kebijakan Soviet terhadap AS memicu runtuhnya Tembok Berlin, yang menjadi bukti bahwa kekuatan ekonomi dan tuntutan demokrasi lebih kuat daripada kekuatan senjata.
ASEAN sebagai instrumen vital bagi stabilitas regional, terutama saat payung perlindungan Perang Dingin mulai melonggar.
- Penyangga Stabilitas Regional: Bahwa ASEAN berhasil mencegah Asia Tenggara menjadi medan tempur terbuka bagi negara-negara besar. Setelah isu Kamboja selesai, fokus ASEAN bergeser dari kerjasama politik-keamanan menuju integrasi ekonomi.
- Sentralitas ASEAN: Juwono berpendapat bahwa ASEAN harus menjadi “dirigen” dalam dialog keamanan dan ekonomi di Asia Pasifik (melalui forum seperti ARF dan APEC) agar kepentingan negara kecil tidak tergilas oleh dominasi AS atau Tiongkok.
Ketahanan Nasional vs Regional: Beliau mempromosikan konsep bahwa stabilitas kawasan hanya bisa dicapai jika setiap anggota ASEAN memiliki “Ketahanan”.
Ekonomi Jepang: Raksasa Ekonomi yang “Tanpa Gigi” Politik
Analisis Juwono mengenai Jepang sangat menarik karena ia memotret Jepang sebagai kekuatan ekonomi nomor dua dunia (pada saat itu) yang terjebak dalam bayang-bayang keamanan AS.
- Mesin Pertumbuhan Asia: Juwono mencatat bahwa investasi Jepang (FDI) adalah motor utama industrialisasi di Asia Tenggara (termasuk Indonesia). Pola “Flying Geese” (angsa terbang) menempatkan Jepang sebagai pemimpin teknologi yang diikuti oleh Macan Asia dan ASEAN.
- Dilema Keamanan: Meskipun secara ekonomi sangat kuat, Jepang secara politik dan militer tetap bergantung pada AS. Juwono menganalisis kekhawatiran negara-negara Asia (termasuk Indonesia) terhadap potensi remiliterisasi Jepang jika hubungan AS-Jepang merenggang.
- Diplomasi Ekonomi (Fukuda Doctrine): Beliau mengulas bagaimana Jepang menggunakan bantuan luar negeri (ODA) sebagai alat diplomasi utama untuk membangun pengaruh di ASEAN sebagai kompensasi atas keterbatasan peran militernya.
Hubungan Tripartit: AS, Jepang, dan ASEAN
Juwono Sudarsono merumuskan dinamika ini sebagai sebuah keseimbangan yang rapuh:
- Ekonomi: ASEAN membutuhkan investasi Jepang dan pasar Amerika Serikat.
- Keamanan: ASEAN dan Jepang sama-sama membutuhkan kehadiran militer AS di Pasifik untuk mengimbangi bangkitnya Tiongkok dan potensi ketidakstabilan pasca-Soviet.
- Gesekan Dagang: Beliau mencatat adanya ketegangan antara AS dan Jepang (perang dagang otomotif dan elektronik tahun 90-an) yang seringkali membuat negara-negara ASEAN terjepit di tengah.
2. Dilema Investasi dan Nasionalisme Ekonomi
Buku ini menyoroti ketegangan antara kebutuhan akan modal Jepang dan sentimen anti-dominasi asing.
- Trauma Peristiwa Malari (1974): Juwono merujuk pada protes besar terhadap dominasi ekonomi Jepang sebagai pelajaran bagi Orde Baru untuk lebih berhati-hati.
- Regulasi Kemitraan: Pemerintah merespons dengan mewajibkan investor Jepang bekerja sama dengan pengusaha lokal (joint venture). Namun, Juwono mengkritik bahwa hal ini seringkali hanya menguntungkan segelintir elit (kapitalisme kroni) daripada memperkuat struktur ekonomi nasional secara luas.
3. Diplomasi Pembangunan (ODA dan Utang)
Juwono menganalisis bagaimana Indonesia memanfaatkan Official Development Assistance (ODA) dari Jepang.
- Infrastruktur Vital: Dana dari Jepang digunakan untuk membangun bendungan, pembangkit listrik, dan jalan tol yang menjadi tulang punggung pembangunan Orde Baru.
- Risiko Utang: Beliau memperingatkan tentang “perangkap utang” dalam Yen. Ketika nilai Yen menguat (Yen Appreciation), beban utang Indonesia membengkak, yang memaksa pemerintah melakukan penyesuaian strategi fiskal yang ketat.
4. Menyeimbangkan Jepang dengan AS dan Eropa
Agar tidak terlalu didikte oleh Jepang, Juwono mencatat bahwa Indonesia menggunakan IGGI (kemudian menjadi CGI) sebagai forum multilateral.
- Diversifikasi Modal: Indonesia berusaha menarik investasi dari Amerika Serikat (terutama di sektor migas dan tambang) dan Eropa Barat untuk mengimbangi dominasi Jepang di sektor manufaktur dan otomotif.
- Posisi Tawar: Dengan menjaga hubungan baik dengan semua blok, Indonesia mencoba mempertahankan otonomi strategisnya dalam menentukan arah pembangunan nasional.
5. Kesimpulan Juwono: “Ketahanan Nasional”
Inti dari pemikiran Juwono Sudarsono dalam buku ini adalah bahwa pembangunan ekonomi bukan sekadar angka pertumbuhan, melainkan instrumen politik untuk memperkuat daya tawar negara. Indonesia harus cukup kuat secara ekonomi agar tidak hanya menjadi “halaman belakang” industri Jepang, tetapi mampu menjadi pemain mandiri di Asia Tenggara.
Kekuatan ASEAN
| Negara | Penduduk | Dinas Militer | Jumlah | Anggaran Angkatan Bersenjata |
| Filipina | 50 juta | selektef | 112 800 | $ 862 juta |
| Muangthai | 49 juta | 24 bulan | 233 100 | $ 1 300 juta |
| Malaysia | 14,6 juta | sukarela | 99 100 | $ 2 050 juta |
| Singapura | 2,5 juta | 24 – 36 bulan | 42 000 | $ 707 juta |
| Indonesia | 156 juta | selektif | 268 000 | $ 2 700 juta |
| Vietnam | 56 juta | 3 tahun | 1 029 000 | ? |
| Kamboja | 5 juta | ? | 20 000 | Tak ada data |
| Laos | 3 juta | 18 bulan | ? | $ 21 juta |
| Birma | 35 juta | sukarela | 178 000 | $ 189 juta |
Ekonomi: Jepang vs Tiongkok
| Negara | PDB Nominal 1995 | Peringkat Dunia | Catatan |
| Jepang | $ 5,33 triliun | 2 | Ekonomi maju |
| Tiongkok | $ 735 milyar | 7 – 8 | Tahap awal reformasi |
| Negara | PDB 2024 | Peringkat dunia |
| Jepang | $ 4,0 trilyun | 3 |
| Tiongkok | $ 18,7 trilyun | 2 |
| Negara | Anggaran 2024 |
| Jepang | $ 50 – 55 miliar |
| Tiongkok | $ 290 – 300 miliar |
Pembelian spareparts untuk pesawat Jet dan Hercules dibuka kembali
Posting oleh gandatmadi46@yahoo.com