Oleh Hippolyte Balima, Andresa Lagerborg, Evgenia Weaver
Perang kembali mendefinisikan lanskap global. Setelah beberapa dekade relatif tenang pasca Perang Dingin, jumlah konflik aktif telah melonjak dalam beberapa tahun terakhir ke tingkat yang belum pernah terlihat sejak akhir Perang Dunia Kedua. Sementara itu, meningkatnya ketegangan geopolitik dan kekhawatiran keamanan yang lebih tinggi mendorong banyak pemerintah untuk menilai kembali prioritas mereka dan menghabiskan lebih banyak anggaran untuk pertahanan.
Selain korban jiwa yang dahsyat, perang menimbulkan biaya ekonomi yang besar dan berkepanjangan, serta menghadirkan dilema ekonomi makro yang sulit, terutama bagi negara-negara tempat pertempuran terjadi. Bahkan tanpa konflik aktif, peningkatan pengeluaran pertahanan dapat meningkatkan kerentanan ekonomi dalam jangka menengah. Setelah perang, pemerintah menghadapi tugas pasca-konflik yang mendesak untuk mengamankan perdamaian yang langgeng dan mempertahankan pemulihan.
Di era konflik yang semakin meluas, penelitian kami dalam dua bab analitis dari Laporan Prospek Ekonomi Dunia terbaru menyoroti dampak ekonomi yang mendalam dan berkepanjangan akibat perang, yang khususnya memengaruhi Afrika sub-Sahara, Eropa, dan Timur Tengah. Kami juga menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran pertahanan—yang dapat meningkatkan permintaan dalam jangka pendek—menimbulkan dilema anggaran yang sulit, sehingga desain kebijakan yang baik dan perdamaian abadi menjadi lebih penting dari sebelumnya.
Kerugian Ekonomi
Bagi negara-negara yang dilanda perang, aktivitas ekonomi menurun tajam. Rata-rata, produksi di negara-negara tempat terjadinya pertempuran turun sekitar 3 persen pada awalnya dan terus menurun selama bertahun-tahun, mencapai kerugian kumulatif sekitar 7 persen dalam lima tahun. Kerugian produksi akibat konflik biasanya melebihi kerugian yang terkait dengan krisis keuangan atau bencana alam yang parah. Bekas luka ekonomi juga tetap ada bahkan satu dekade kemudian.
 |
Perang juga cenderung memiliki dampak limpahan yang signifikan. Negara-negara yang terlibat dalam konflik asing mungkin menghindari kerugian ekonomi yang besar—sebagian karena tidak ada kerusakan fisik di wilayah mereka sendiri. Namun, perekonomian negara tetangga atau mitra dagang utama dengan negara tempat konflik terjadi akan merasakan dampaknya. Pada tahun-tahun awal konflik, negara-negara ini sering mengalami penurunan produksi yang moderat.
Konflik besar—yaitu konflik yang melibatkan setidaknya 1.000 kematian terkait pertempuran—memaksa perekonomian di tempat terjadinya konflik tersebut untuk membuat pilihan sulit. Anggaran pemerintah memburuk karena pengeluaran bergeser ke arah pertahanan dan utang meningkat, sementara produksi dan penerimaan pajak anjlok.
Negara-negara ini mungkin juga menghadapi tekanan pada neraca eksternal mereka. Karena impor menyusut tajam akibat permintaan yang lebih rendah, ekspor menurun lebih substansial lagi, yang mengakibatkan pelebaran sementara defisit perdagangan. Ketidakpastian yang meningkat memicu arus keluar modal, dengan investasi asing langsung dan arus portofolio menurun. Hal ini memaksa pemerintah di masa perang untuk lebih bergantung pada bantuan dan, dalam beberapa kasus, kiriman uang dari warga negara di luar negeri untuk membiayai defisit perdagangan.
Terlepas dari langkah-langkah ini, konflik berkontribusi pada depresiasi nilai tukar yang berkelanjutan, hilangnya cadangan devisa, dan meningkatnya inflasi, yang menggarisbawahi bagaimana ketidakseimbangan eksternal yang semakin melebar memperkuat tekanan makroekonomi selama masa perang. Harga cenderung meningkat dengan laju yang lebih tinggi daripada sebagian besar target inflasi bank sentral, mendorong otoritas moneter untuk menaikkan suku bunga.
Secara keseluruhan, temuan kami menunjukkan bahwa konflik besar menimbulkan biaya ekonomi yang substansial dan dilema yang sulit bagi perekonomian yang mengalami konflik di dalam perbatasannya, serta merugikan negara lain. Dan biaya ini meluas jauh melampaui gangguan jangka pendek, dengan konsekuensi yang berkelanjutan bagi potensi ekonomi dan kesejahteraan manusia.
Pertimbangan pengeluaran
Meningkatnya frekuensi konflik dan ketegangan geopolitik juga mendorong banyak negara untuk meninjau kembali prioritas keamanan mereka dan meningkatkan pengeluaran pertahanan. Negara-negara lain berencana untuk melakukan hal yang sama. Situasi ini menghadirkan pertanyaan penting bagi para pembuat kebijakan mengenai pertimbangan untung rugi yang terkait dengan peningkatan pengeluaran tersebut.
Analisis kami meneliti episode peningkatan besar dalam pengeluaran pertahanan di 164 negara sejak Perang Dunia Kedua. Kami menemukan bahwa peningkatan ini biasanya berlangsung hampir tiga tahun dan meningkatkan pengeluaran pertahanan sebesar 2,7 poin persentase dari produk domestik bruto. Hal ini secara umum mirip dengan apa yang dipersyaratkan oleh negara-negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) untuk mencapai target pengeluaran pertahanan sebesar 5 persen dari PDB pada tahun 2035.
Peningkatan belanja pertahanan terutama bertindak sebagai guncangan permintaan positif, mendorong konsumsi dan investasi swasta, terutama di sektor-sektor terkait pertahanan. Hal ini dapat meningkatkan output ekonomi dan harga dalam jangka pendek, sehingga memerlukan koordinasi yang erat dengan kebijakan moneter untuk meredam tekanan inflasi.
Secara keseluruhan, dampak agregat terhadap output dari peningkatan belanja pertahanan cenderung moderat. Peningkatan belanja pertahanan biasanya hampir langsung berdampak pada peningkatan output ekonomi, alih-alih memiliki efek pengganda yang lebih besar pada aktivitas ekonomi. Meskipun demikian, efek pengganda atau efek riak dari pengeluaran tersebut sangat bervariasi tergantung pada bagaimana pengeluaran tersebut dipertahankan, dibiayai, dan dialokasikan, serta berapa banyak peralatan yang diimpor.
Sebagai contoh, peningkatan output lebih kecil dan neraca eksternal memburuk ketika stimulus sebagian digunakan untuk mengimpor barang asing, yang terutama terjadi pada importir senjata. Sebaliknya, peningkatan belanja pertahanan yang memprioritaskan investasi publik dalam peralatan dan infrastruktur, bersama dengan pengadaan yang kurang terfragmentasi dan standar yang lebih umum, akan memperluas ukuran pasar, mendukung skala ekonomi, memperkuat kapasitas industri, membatasi kebocoran impor, dan mendukung pertumbuhan produktivitas jangka panjang.
Pilihan cara membiayai belanja pertahanan melibatkan pertimbangan penting. Peningkatan belanja pertahanan sebagian besar dibiayai melalui defisit dalam jangka pendek, sementara pendapatan yang lebih tinggi memainkan peran yang lebih besar di tahun-tahun berikutnya dari peningkatan belanja pertahanan dan ketika peningkatan belanja pertahanan diperkirakan akan bersifat permanen
 |
Ketergantungan pada pembiayaan defisit dapat merangsang perekonomian dalam jangka pendek, tetapi membebani keberlanjutan fiskal dalam jangka menengah, terutama di negara-negara dengan ruang terbatas dalam anggaran pemerintah. Defisit memburuk sekitar 2,6 poin persentase dari PDB, dan utang publik meningkat sekitar 7 poin persentase dalam tiga tahun sejak dimulainya masa booming (14 poin persentase pada masa perang). Peningkatan utang publik yang dihasilkan dapat menghambat investasi swasta dan mengimbangi efek ekspansif awal dari pengeluaran pertahanan.
Penumpukan kerentanan fiskal dapat dimitigasi oleh pengaturan pembiayaan yang berkelanjutan, terutama ketika peningkatan pengeluaran pertahanan bersifat permanen. Namun, peningkatan pendapatan akan mengorbankan pengurangan konsumsi dan meredam dorongan permintaan, sementara penataan ulang prioritas anggaran cenderung mengorbankan pengeluaran pemerintah untuk perlindungan sosial, kesehatan, dan pendidikan.
Kebijakan untuk pemulihan
Analisis kami juga menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi dari perang seringkali lambat dan tidak merata, dan yang terpenting bergantung pada keberlanjutan perdamaian. Ketika perdamaian berkelanjutan, output pulih tetapi seringkali tetap rendah dibandingkan dengan kerugian selama perang. Sebaliknya, di ekonomi yang rapuh di mana konflik kembali berkobar, pemulihan seringkali terhenti. Pemulihan yang rendah ini terutama didorong oleh tenaga kerja, karena pekerja dialokasikan kembali dari kegiatan militer ke kegiatan sipil dan pengungsi secara bertahap kembali, sementara stok modal dan produktivitas tetap rendah.
Stabilisasi makroekonomi sejak dini, restrukturisasi utang yang tegas, dan dukungan internasional—termasuk bantuan dan pengembangan kapasitas—memainkan peran sentral dalam memulihkan kepercayaan dan mendorong pemulihan. Upaya pemulihan paling efektif bila dilengkapi dengan reformasi domestik untuk membangun kembali institusi dan kapasitas negara, mendorong inklusi dan keamanan, serta mengatasi dampak kemanusiaan jangka panjang dari konflik, termasuk hilangnya pembelajaran, kesehatan yang lebih buruk, dan berkurangnya peluang ekonomi.
Yang terpenting, pemulihan pascaperang yang efektif membutuhkan paket kebijakan yang komprehensif dan terkoordinasi dengan baik. Pendekatan seperti itu jauh lebih efektif daripada tindakan parsial. Kebijakan yang secara bersamaan mengurangi ketidakpastian dan membangun kembali modal dapat memperkuat harapan, mendorong masuknya modal, dan memfasilitasi kembalinya pengungsi. Pada akhirnya, pemulihan pascaperang yang sukses meletakkan dasar bagi stabilitas, harapan baru, dan peningkatan taraf hidup bagi masyarakat yang terkena dampak konflik.
terjemahan bebas oleh gandatmadi46@yahoo.com