Program bedah rumah pada tahun 2020 dialokasikann anggaran mencapai Rp4,69 triliun untuk membangun sebanyak 220 ribu unit rumah yang tidak layak huni. Pelaksanaannya dilakukan di 33 provinsi seluruh Indonesia atau sekitar 579 lokasi di berbagai kabupaten hingga pelosok nusantara.
Berdasarkan data Dirjen Perumahan Kementerian PUPR, program padat karya bedah rumah ini melibatkan 876 orang Korfas (Koordinator Fasilitator) yang digaji sekitar Rp6 juta/bulan. Selain itu TFL (Tenaga Fasilitator Lapangan) yang bertugas mendampingi masyarakat dalam proses pembangunan rumahnya mencapai 4.397 orang dengan gaji Rp4,5 juta per bulan. Dalam pelaksanannya, program ini juga telah melibatkan 220 ribu tukang sehingga dampak ekonomi yang ditimbulkan bisa sangat luas.
Rumah tak layak huni
Untuk kriteria masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan dari program ini antara lain warga negara Indonesia (WNI), sudah berkeluarga, memiliki tanah yang ditandai dengan bukti kepemilikan yang sah, tinggal di rumah tersebut dengan kondisi yang tidak layak. Pelaksanaan program ini harus dengan berswadaya, berkelompok, dan tanggung renteng untuk menyelesaikan pembangunan rumah.
“Adapun jumlah bantuan yang diberikan kepada masyarakat dibagi menjadi dua yakni untuk peningkatan kualitas (PK) maksimum sebesar Rp15 juta dan pembangunan baru (PB) maksimal Rp30 juta. Bantuan dalam bentuk material bangunan seperti semen, tegel, Penerima bantuan dapat mengambil dari toko bahan bangunan terdekat. Di desa kecamatan Bulu Kerto, Wonogiri Penerima diberi uang cash Rp 150 ribu.
Pada 2015 jumlah rumah yang berhasil dibedah atau ditingkatkan kualitasnya sebanyak 82.245 unit, sedangkan 2016 meningkat menjadi 97.888 unit. Pada 2017 jumlahnya 112.732 unit dan pada 2018 melonjak ke angka 201.304 unit. “Adapun jumlah bantuan yang diberikan kepada masyarakat dibagi menjadi dua yakni untuk peningkatan kualitas (PK) maksimum sebesar Rp15 juta dan pembangunan baru (PB) maksimal Rp30 juta,
Tahun 2019 menglokasikan Program BSPS atau bedah rumah untuk 242.300. Program tersebut dilaksanakan melalui dua kegiatan yakni peningkatan kualitas rumah swadaya sebanyak 236.817 unit dan pembangunan baru rumah swadaya sebanyak 5.483 unit,” kata Johny.
Pihak swasta sprt Regal Springs Infonesia (RSI) juga memberi bantuan bedah rumah utk seluruh Indonesia.
Kabupaten Trenggalek
Pemerintah Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, tahun 2018 ini melaksanakan program bedah rumah tidak layak huni (RTLH) sebanyak 1.102 unit serta membangun fasilitas mandi cuci kakus (MCK) warga kurang mampu di wilayah setempat.
Empat sumber anggaran yang digunakan untuk pengembangan serta peningkatan program bedah rumah dan MCK bagi warga kurang mampu tersebut, yakni dari APBN, APBD dan DAK maupun yang dilaksanakan oleh Baznas Kabupaten Trenggalek.
Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin dan pejabat lain mendatangi Supiyah, penerima program Rumah Tak Layak Huni, Rabu (8/1/2020).
Pada 2017, bedah rumah mencapai 890 unit atau mengalami kenaikan sebesar 25 persen dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan pada 2016 program pembangunan RTLH yang sudah dilaksanakan mencapai 669 unit.
dari beberapa sumber berita
gandatmadi46@yahoo.com