October 18, 2019
Oleh Davide Furceri, Jonathan D. Ostry, and Chris Papageorgiou
Reformasi ekonomi seringkali menyakitkan dalam jangka pendek dan karenanya tidak populer, tetapi apakah itu berarti para pemimpin yang berpikiran reformasi selalu membayar harga pada kotak suara? Belum tentu, kami belajar dalam analisis reformasi struktural dan hasil pemilu di 66 negara.
The question is timely, karena agenda kebijakan ekonomi di negara maju dan berkembang semakin terfokus pada reformasi struktural, di tengah pertumbuhan jangka menengah yang lemah dan ruang fiskal yang terbatas (fiscal space ) di banyak negara.
Kebijakan yang mengubah cara pemerintah bekerja — dikenal sebagai reformasi struktural — mulai dari mengurangi hambatan regulasi hingga kompetisi dan membuka pasar arus perdagangan dan keuangan hingga peningkatan fleksibilitas pasar tenaga kerja. Mereka termotivasi oleh tujuan yang mencakup peningkatan produktivitas, investasi, dan lapangan kerja dan membuat ekonomi lebih tahan terhadap guncangan (resilent to shocks).
Sementara telah ada kesepakatan luas tentang manfaat ekonomi dari reformasi struktural, dampak politiknya kurang diselesaikan. Ini karena reformasi dapat menghasilkan keuntungan bagi masyarakat secara keseluruhan hanya dalam jangka panjang sementara tetapi menimbulkan rasa sakit jangka pendek pada beberapa sektor. Mereka yang terpengaruh mungkin sangat vokal dan terorganisir dengan baik. Ketika ini terjadi, politisi mungkin menahan reformasi karena takut mereka akan dihukum di kotak suara.
Reformasi paling baik dilaksanakan ketika kondisi ekonomi mendukung
Penelitian baru kami menunjukkan bahwa biaya pemilihan yang terkait dengan reformasi struktural dapat dihindari, atau setidaknya dikurangi secara substansial, jika pertimbangan politik diperhitungkan dalam desain kebijakan. Unsur utama untuk membuat reformasi struktural bekerja adalah kepemilikan yang kuat dan dialog yang lebih baik dengan bisnis dan masyarakat sipil.
Menelusuri kemajuan reformasi dan hasil pemilu
Kami mempelajari lingkungan ekonomi dan peraturan di 90 negara maju dan berkembang, dengan fokus pada indikator seperti tingkat bunga dan kontrol kredit, hambatan masuk, pembatasan pembayaran eksternal dan penerimaan, tarif perdagangan, dan perlindungan kerja, untuk menyebutkan beberapa. Data kami mencakup 1973-2014. Kami kemudian memeriksa hasil pemilihan untuk setiap negara dalam studi kami dengan pemilihan umum yang sepenuhnya demokratis dan terbuka.
Reformasi tidak selalu berarti risiko politik
Temuan utama kami berdasarkan 66 negara demokratis adalah bahwa, sementara reformasi rata-rata terkait dengan biaya pemilihan, efek spesifik tidak hanya bergantung pada jenis reformasi, tetapi juga ketika dalam siklus pemilu dilaksanakan.
Secara khusus, reformasi umumnya jinak atau bahkan menguntungkan secara politik ketika dilaksanakan dengan cepat setelah pemilihan sehingga pemerintah dapat memperoleh hasil dari keuntungan ekonomi jangka menengah. Risiko pemilihan semakin tinggi ketika pemerintah menunda dan memberlakukan reformasi menjelang pemilu, mengingat efek dislokasi jangka pendek yang sering ditimbulkan oleh reformasi.
Misalnya, reformasi besar sebelum pemilu membuat koalisi pemerintah rata-rata 3 poin persentase terhadap perolehan suara. Dengan reformasi “besar”, yang kami maksudkan adalah reformasi pada skala yang dilaksanakan di Selandia Baru pada pertengahan 1980-an dan awal 1990-an, yang mencakup pembukaan perdagangan dan aliran keuangan, menghilangkan kontrol pada suku bunga, dan mengurangi hambatan terhadap persaingan.
Karena efek reformasi cenderung diperbesar ketika pertumbuhan kuat dan karena pemilih mungkin tidak dapat membedakan antara efek reformasi dan hasil dari kondisi ekonomi yang mendasarinya, reformasi tampaknya tidak mengarah pada biaya politik ketika diberlakukan pada saat kuat aktivitas ekonomi kuat. Sebaliknya, reformasi lebih menantang secara politis ketika aktivitas ekonomi lemah
Bahkan ketika kondisi ekonomi sulit, pemerintah mungkin dapat melaksanakan reformasi tanpa di penalti perolehan suara. Sebagai contoh, kasus-kasus Spanyol pada tahun 1979 dan Peru pada tahun 1995 menunjukkan bahwa periode krisis seringkali menghadirkan peluang reformasi yang unik yang tidak serta-merta menimbulkan biaya politik. Yang diperlukan adalah kepemilikan kuat oleh para pemimpin untuk membangun konsensus di masyarakat bahwa reformasi meminta stabilisasi tidak dapat dihindari. Dalam kedua kasus, pemerintah baru melembagakan reformasi selama periode pertumbuhan yang melambat dan inflasi yang tinggi dan dikembalikan ke kantor dengan bagian suara yang solid.
Akhirnya, tidak semua reformasi sama dari perspektif pemilu. Data menunjukkan bahwa mereka yang menimbulkan peningkatan ketimpangan pendapatan — terutama deregulasi sektor keuangan (seperti privatisasi sektor perbankan dan menghilangkan kendali atas kredit dan suku bunga) dan membuka aliran keuangan dalam beberapa kondisi — dapat menimbulkan biaya yang lebih tinggi pada waktu pemilihan.
Membuat kasus untuk reformasi
Ada kebutuhan mendesak dan alasan kuat untuk reformasi struktural yang dirancang dengan baik, tepat waktu, dan diimplementasikan dengan hati-hati. Ini terutama berlaku di pasar negara berkembang dan ekonomi berkembang, di mana deregulasi terhenti dalam beberapa tahun terakhir. Dorongan utama untuk reformasi struktural akan berarti keuntungan output yang signifikan dalam jangka menengah di kedua negara maju dan berkembang.
Tetapi pengalaman dengan reformasi masa lalu menyoroti perlunya desain yang hati-hati dan prioritas berdasarkan komunikasi yang baik dan transparansi untuk memastikan dukungan berbasis luas dan mengurangi efeknya pada mereka yang akan paling terkena dampak langsung ― sering kali kelompok rentan dalam masyarakat.
Tiga pelajaran dari analisis kami
Pertama, pemerintah harus bertindak cepat setelah kemenangan dalam pemilihan untuk melakukan reformasi selama periode bulan madu politik mereka. Kedua, reformasi paling baik dilaksanakan ketika kondisi ekonomi mendukung — yaitu, pemerintah harus “memperbaiki atap ketika matahari bersinar.”
Ketiga, para pembuat kebijakan harus mempertimbangkan kemungkinan terjadinya reformasi yang merugikan pada distribusi pendapatan dan mengambil langkah-langkah awal yang dikomunikasikan dengan baik untuk mengimbangi efek samping tersebut. Jaring pengaman sosial yang kuat dan program pasar tenaga kerja aktif yang membantu pekerja yang dipindahkan menemukan pekerjaan baru dapat membantu dalam hal ini, mengingat bahwa reformasi sering kali berarti penciptaan dan penghancuran pekerjaan secara simultan.
Kepemilikan yang kuat oleh semua pemangku kepentingan dari agenda reformasi, ditingkatkan melalui dialog untuk mendapatkan dukungan dari bisnis dan masyarakat sipil adalah kunci, terutama ketika kondisi ekonomi sangat sulit.
terjemahan bebas oleh gandatmadi46@yahoo.com