BUMN
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan laba BUMN pada 2021 mencapai Rp 126 triliun, tumbuh 869% dibandingkan 2020 senilai Rp 13 triliun.
Pendapatan BUMN secara konsolidasi di 2021 tumbuh 14 persen menjadi Rp 1.613 triliun dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan besar juga terjadi di laba konsolidasi BUMN pada 2021 sebesar Rp 61 triliun dari sebelumnya hanya Rp 13 triliun.
Laporan Konsolidasi
Laporan keuangan konsolidasi adalah dokumen yang merinci aktivitas keuangan suatu bisnis dengan anak perusahaan atau perusahaan induk. Perusahaan induk adalah bisnis yang mengawasi kegiatan bisnis lain dan sering kali memiliki saham dalam kepemilikan bisnis itu.
Laporan keuangan sendiri memiliki fungsi untuk evaluasi dari kinerja sebuah perusahaan dan juga menjadi salah satu rujukan untuk para investor. Tujuannya sendiri untuk menilai kredibilitas dari perusahaan. Akan tetapi, di dalam laporan keuangan konsolidasi ada beberapa manfaat lain yang akan membedakan dengan laporan keuangan lainnya.
Fungsi dari laporan konsolidasi adalah berfungsi untuk mengetahui sejumlah efek entitas dari anak perusahaan terhadap sejumlah perkembangan induk dari perusahaan dalam jangka Panjang. Laporan konsolidasi akan lebih efisien untuk berbagai perusahaan yang sudah memiliki beberapa anak perusahaan. Karena dari hasil laporan keuangan pada jenis ini, akan cenderung lebih memudahkan perusahaan di dalam membaca serta meninjau kinerja bisnis secara keseluruhan.
Pertamina
PT Pertamina mencetak laba bersih senilai US$ 2,05 milliar atau Rp 29,3 triliun pada 2021. Laba ini meningkat 95% atau hampir dua kali lipat dari pencapaian tahun sebelumnya sebesar US$ 1,05 miliar atau sekitar Rp 15 triliun.
Direktur Utama PT Pertamina, Nicke Widyawati, menjelaskan perusahaan mencetak pendapatan US$ 57,51 miliar sepanjang 2021 atau meningkat 39% dari pencapaian 2020 sebesar US$ 41,47 miliar. Sebagian pendapatan datang dari sektor hulu.
BUMN Rugi
Asuransi Jiwasraya
PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mempublikasikan laporan keuangan 2021 dan memperoleh opini wajar, seperti halnya pada 2020. Perseroan tercatat tidak lagi menerima premi, mengalami penurunan nilai aset, tetapi masih memiliki hasil investasi yang naik tipis. Jiwasraya telah mempublikasikan laporan keuangan 2021 di situs resminya. Selain itu, terdapat pula laporan keuangan dari 2020 hingga 2011, ketika perseroan telah dirundung gagal bayar maupun sebelumnya. (Laporan keuangan tersebut diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kanaka Puradiredja, Suhartono).
Jiwasraya masih mencatatkan pendapatan senilai Rp7,01 triliun pada 2021, tumbuh 261 persen (year-on-year/YoY) dari Rp1,94 triliun pada 2020. Kenaikan terbesar berasal dari akun pendapatan lain senilai Rp6,97 triliun yang tumbuh 258,5 persen (YoY). “Pendapatan lain: di dalamnya termasuk pendapatan dari operasi yang dihentikan sebagai implementasi Pernyataan Standar Akuntansi [PSAK] 58,”
Jiwasraya mencatatkan rugi bersih Rp1,35 triliun pada 2021. Nilai itu turun hingga 66,5 persen (YoY) dari sebelumnya yang merugi Rp4,04 triliun. Perusahaan tercatat memiliki aset senilai Rp13,7 triliun pada 2021, turun 12,8 persen (YoY) dari sebelumnya Rp15,7 triliun. Aset itu terdiri dari aset investasi Rp2,7 triliun dan aset bukan investasi Rp11 triliun
Pada 2021, hasil investasinya mencapai Rp33,6 miliar atau naik tipis 2,08 persen (YoY) dari sebelumnya Rp33,59 miliar. Perseroan mencatatkan beban senilai Rp8,3 triliun pada 2021, atau naik 39,8 persen (YoY) dari sebelumnya Rp5,9 triliun. Penyumbang terbesarnya adalah beban usaha yang mencapai Rp8,25 triliun.
Garuda Indonesia
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk mencatatkan rugi bersih US$1,66 miliar per September 2021, membengkak dari US$1,07 miliar per September 2020. Dengan estimasi kurs Rp14.000 per dolar AS, maka rugi bersih Garuda Indonesia mencapai Rp23,37 triliun.
Sementara itu, liabilitas Garuda mencapai US$13,03 miliar atau sekitar Rp182,37 triliun, dengan ekuitas minus US$3,6 miliar atau Rp50,4 triliun.
PT Garuda Indonesia (Persero)Tbk. (GIAA) mengonfirmasi rencana untuk menerbitkan obligasi dan ekuitas baru senilai total US$1,13 miliar sebagai bagian dari skema restrukturisasi utang perseroan.
Skema Pembayaran Utang Garuda
Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan Garuda menawarkan penyelesaian kewajiban usaha khususnya kepada lessor, finance lessor, vendor maintenance, Repair, dan Overhaul (MRO). Melalui penerbitan surat utang baru dengan nilai US$800 juta dan ekuitas sebesar US$330 juta
Terkait pembagian klasifikasi pembayaran utang terhadap kreditur. Klasifikasi dibagi menjadi pembayaran utang kepada BUMN, non BUMN, lessor, dan kreditur yang memiliki utang di bawah dan di atas Rp 255 juta. Skema restrukturisasi yang ditawarkan akan menyesuaikan dengan kelompok kreditur yang telah diklasifikasikan berdasarkan nilai kewajiban usaha maupun jenis entitas bisnis masing-masing kreditur, jelas Irfan. Irfan juga menekankan bahwa proposal perdamaian yang dipaparkan merupakan skema restrukturisasi yang masih akan terus dibahas dan dimatangkan bersama seluruh kreditur.
Proses PKPU berita terkini
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan hasil voting PT garuda Indonesia (Persero) Tbk dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada Jumat (17/6/2022).
Hasilnya, kata Erick, mayoritas kreditur menyetujui proposal perdamaian yang diajukan perseroan. “Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para kreditur yang telah mendukung Garuda hingga ke titik ini,” ucap Erick.
Lebih lanjut, hasil voting itu datang di saat yang tepat karena industri penerbangan mulai bangkit kembali. “Perkembangan positif ini datang di momentum yang tepat, saat dunia telah mulai bangkit dan beradaptasi dengan pandemi, ekonomi hidup kembali dan orang-orang mulai bepergian,” tambahnya.
Ia pun yakin setelah melalui proses PKPU, Garuda akan semakin “terbang tinggi”. “dan inilah kenapa kita, mengharapkan terus kita bekerja sama saling mendukung agar ke depan kita dapat menantikan Garuda terbang lebih tinggi melayani penerbangan rute domestik dan internasional.” Imbuhnya
Waskita Karya
PT Waskita Karya (Persero) Tbk. perlahan sudah mengurangi rugi pada kuartal I/2022. Berdasarkan laporan keuangan per 31 Maret 2022, WSKT mencatatkan penurunan rugi yang signifikan sebesar 80,2 persen menjadi Rp1,09 triliun. Namun, pendapatan masih turun 24,49 persen secara tahunan menjadi Rp12,22 triliun.
Proses PKPU saat ini juga masih berlangsung di anak usaha WSKT yaitu PT Waskita Beton Precast Tbk. (WSBP). Masa PKPU tersebut sudah diperpanjang selama 30 hari hingga 22 Juni 2022. Sampai dengan April 2022, Waskita telah membukukan NKB sebesar Rp5,68 Triliun atau mencapai 24,93 persen dari target kontrak baru pada 2022 senilai Rp30 triliun.
“Dengan tambahan NKB ini, Perseroan sangat optimistis target NKB tahun ini dapat tercapai,” kata Senior Vice President (SVP) Corporate Secretary Waskita Karya Novianto Ari Nugroho.
7 BUMN yang akan dibubarkan
1.Merpati Nusantara (MNA)
PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) didirikan pada 1962 dan beroperasi di Jakarta. Namun, sejak 1 Februari 2014 Merpati resmi berhenti mengudara. Penghentian ini terjadi karena masalah keuangan yang bersumber dari berbagai utang. Hingga saat ini, seluruh aset milik Merpati telah dioperasikan oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA).
2.Kertas Kraft Aceh (KKA
PT Kertas Kraft Aceh (Persero) berhenti beroperasi sejak 2007 karena kesulitan mendapat bahan baku. Produsen kertas pembungkus semen ini memiliki pabrik dengan kapasitas terpasang 135.000 ton per tahun di zona industri Lhokseumawe, Aceh Utara.
3.Pembiayaan Armada Niaga Nasional (PANN)
PT Pembiayaan Armada Niaga Nasional (Persero) merupakan perusahaan plat merah yang bergerak dalam bidang pembiayaan kapal niaga. Namun, PT PANN tercatat memiliki aset Hotel di Bandung yakni Garden Permata Hotel dan Hotel Grand Surabaya. Menurut perseroan, kedua hotel ini merupakan hasil sitaan perseroan ketika masih beroperasi sebagai perusahaan multifinance.
4.Kertas Leces
PT Kertas Leces (Persero) PT Kertas Leces merupakan pabrik kertas tertua kedua di Indonesia, mengalami masa sulit sejak 2014 karena menjalani proses gugatan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Namun, nasib Kertas Leces berakhir tragis setelah menerima putusan pailit oleh Pengadilan Niaga Surabaya pada September 2018.
5.Istaka Karya
PT Istaka Karya (Persero) adalah perusahaan jasa konstruksi yang telah berdiri sejak 1979 dengan nama PT Indonesian Consortium of Construction Industries (ICCI). Istaka Karya dikabarkan sempat berhenti beroperasi. Namun, saat ini, Istaka Karya tengah dalam proses penangan oleh PPA dan tengah melakukan restrukturisasi.
6.Iglas
PT Industri Gelas adalah produsen kemasan gelas, khususnya botol. Sejak 2015, Iglas berhenti berproduksi lantaran sepinya orderan. Selain itu, kondisi perseroan juga diperburuk akibat kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan Dirut Iglas Daniel Sunarya.
7.Industri Sandang Nusantara (ISN)
PT Industri Sandang Nusantara (ISN) merupakan perusahaan tekstil milik pemerintah. ISN perusahaan ini merupakan penghasil benang tenun, karung dan karung plastik. Mengutip dari laman resmi perseroan, ISN memiliki tujuh unit produksi yakni di Makassar, Pasuruan, Malang, Semarang, Tegal, Cilacap, dan Bandung.
Erick Thohir menjelaskan ketiga BUMN pembubaran ini merupakan bagian dari upaya melahirkan BUMN yang efisien. Adapun, 3 BUMN yang dibubarkan yakni PT Industri Gelas atau Iglas, PT Industri Sandang Nusantara (ISN), dan PT Kertas Kraft Aceh (KKA).
“Sejak awal disampaikan kenapa dirikan Danareksa, menjadi holding company BUMN, oleh karena ada beberapa aset investasi BUMN di perusahaan-perusahaan ataupun sudah memiliki aset BUMN secara langsung. Memang diberikan tugas memastikan bila ada perusahaan yang di bawah Danareksa dan PPA bisa ditutup atau disinergikan,” Kamis (17/3/2022).
Dia melanjutkan pembubaran ketiga BUMN ini telah melalui jalan panjang. Adapun, secara resmi ketiga BUMN ini dibubarkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) yang sedang diusulkan dan diharapkan dapat rampung pada Juni 2022. Erick melanjutkan pembubaran ini supaya perusahaan-perusahaan yang selama ini tidak memiliki kejelasan status mendapatkan kebijaksanaan. “Kita berikan kebijaksanaan seperti Kertas Kraf Aceh sudah tidak beroperasi sejak 1998, Iglas juga sudah tak beroperasi sejak 2015, Industri Sandang Nusantara juga sudah tak beroperasi sejak 2018,” tuturnya.
diposting oleh gandatmadi46@yahoo.com