Oleh Prof Dr Ekrem Erdem, Januari 2011
Ekrem Erdem is a Professor in the Department of Economics at Erciyes University, Kayseri, Turkey. He completed his Ph.D. at Rensselaer Polytechnic Institute, NY, USA. Prof. Erdem has been in charge as the dean of Erciyes University, Faculty of Economics and Administrative Sciences since 2008, and the Director for African Economic and Social Research Center.
Abstract
Dalam studi ini bertujuan untuk menganalisis ‘fungsi negara dalam menentukan kebijakan ekonomi menurut tradisi Islam. Untuk mencapai tujuan tersebut, pertama-tama akan dikaji peran dan fungsi dasar negara dalam tradisi Islam, kemudian dibahas kebutuhan (need) akan pemerintahan dalam suatu perekonomian modern. Dalam bingkai ini, fungsi utama negara adalah menjaga keadilan dan mencegah ketidakadilan,… protect the security of individual’s life and property as well as to protect the law and order, and provide business ethics, put the market mechanism into practice, regulate economic life and put some rules in that sense, drive and manage public goods, execute public services, maintain social security, and force people to do some work when necessary.
Introduksi
Setiap negara menghadapi masalah ekonomi fundamental: Barang apa yang akan diproduksi? Bagaimana dan berapa banyak barang tersebut dapat diproduksi? Untuk siapa barang tersebut akan diproduksi? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan memberikan informasi tentang model ekonomi masyarakat tersebut. Jika semua keputusan ini diambil oleh pemerintah atau kekuasaan atas nama pemerintah, ini disebut ekonomi komando; tetapi jika keputusan ini diambil tergantung pada mekanisme pasar dan harga ditentukan oleh mekanisme tersebut, maka ini disebut ekonomi pasar.
Di sisi lain, ilmu ekonomi menyebutkan tiga badan pembuat keputusan utama; rumah tangga, perusahaan dan pemerintah (negara bagian/propinsi/kabupaten). Dua yang pertama adalah pengambil keputusan ekonomi mikro dan pelaku utama ekonomi swasta. Rumah tangga mewakili konsumen, dan perusahaan mewakili produsen. Dengan kata lain, yang pertama mewakili sisi permintaan, yang terakhir mewakili sisi penawaran ekonomi.
Harga pasar terutama ditentukan berdasarkan keseimbangan kekuatan kedua belah pihak. Kedua belah pihak berusaha untuk memaksimalkan situasi mereka di pasar; yang satu berusaha untuk memaksimalkan kegunaannya dan yang lainnya mengejar keuntungannya. Hanya dengan demikian dapat diklaim bahwa terdapat efisiensi yang ditimbulkan oleh harga pasar dalam perekonomian sehubungan dengan penggunaan dan distribusi.
Di sisi lain, pemerintah adalah pembuat keputusan ekonomi makro, dan aktor utama dan otoritas keputusan ekonomi publik. Bukan hal yang mudah bahkan bahkan mustahil bagi pemerintah untuk melakukan optimalisasi dan efisiensi dalam kegiatan ekonominya. Masalahnya di sini adalah apakah pasar harus dibiarkan sendiri dalam menjalankan kegiatan ekonomi atau pemerintah harus sepenuhnya menjalankan atau membimbing pasar.
Dengan kata lain, pertanyaannya adalah apakah ekonomi pasar liberal murni yang sesuai dengan ideologi laissez-faire atau ekonomi sosialis atau ekonomi campuran. Sebagian besar aplikasi dalam sejarah dan teori ekonomi modern hampir dapat dimasukkan ke dalam salah satu dari tiga klasifikasi ini.
Bagaimana dengan pemikiran dan penerapan ekonomi Islam? Apakah menyarankan model dan kebijakan ekonomi berorientasi pasar yang mempertimbangkan individu dari semua aktivitas ekonominya atau kebijakan (model) ekonomi berorientasi negara yang mempertimbangkan pemerintah? Jawaban atas pertanyaan ini tidak mudah dan jelas. Karena luasnya cakupan pertanyaan, kami akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut dalam studi lebih lanjut.
Dalam studi ini, kami hanya bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang fungsi negara (pemerintah) dalam menentukan kebijakan ekonomi dalam pemikiran Islam, dan dimana posisi pasar. Kajian akan dilanjutkan sebagai berikut: Pertama, akan dikaji peran dan fungsi dasar pemerintahan dalam tradisi Islam, kemudian akan dibahas kebutuhan akan pemerintahan dan dimana posisi pasar dalam ekonomi modern .
I.THE ROLE AND FUNCTIONS OF STATE IN ISLAMIC TRADITION
Ketika tulisan ini sedang diinvestigasi sejumlah Islamic scholars (ulema) menekankan fungsi pemerintah sbb:
- Maintaining justice and pereventing unfairness.
- Protecting the security of individual’s life and property as well as the law and order.
- Proving that business ethics are applied.
- Putting the market mechanism into practice that will be for all individuals’interest.
- Regulating economic life and putting some rules in that sense.
- Driving and managing public goods.
- Executing public services.
- Maintaining social security.
- •Forcing people in doing some work when necessary
Note: bersambung