Dibagi dalam wilayah Hulu, Tengah dan Hilir (pembatas garis warna hitam)
Sejak terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) No. 15 Tahun 2018 tentang Percepatan PengendPencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum, pemerintah melakukan perbaikan ekosistem dan penindakan hukum. Presiden Jokowi menunjuk Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua dibantu oleh tiga Wakil Ketua yakni Menkopolhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, dan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.
Terkait dana, Menko Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan sempat mengatakan Asian Development Bank (ADB) pada 2015 pernah menawarkan pinjaman Rp200 triliun dengan jangka waktu 20 tahun untuk merevitalisasi sungai tersebut. Tetapi, dia menilai bantuan tersebur terlalu besar untuk revitalisasi Sungai Citarum. Revitalisasi dapat dilakukan lebih murah dengan melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta Polri. Dalam talkshow di CNN tgl 20 Mei 2018, Menko menyebut angka Rp 1,5 trilyun untuk proyek berjangka 7 tahun ini. Percepatan Pengendalian Pencemaran ini dibagi per wilayah(sektor) yang dipimpin seorang Kolonel.
Menko Maritim Jendral TNI (Purn) Luhut B. Panjaitan (berkemeja putih) berfoto bersama para Komandan Sektor Satgas Citarum Harum seusai acara seminar bertajuk A Call for Comprehensive Water Strategy In The Citarum Watershed, dalam rangka mendukung program percepatan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan DAS Citarum, yang di gelar di auditorium BPPT, Jakarta, Jumat (6/4/2018).
Bulan November tahun 2017, Kesdam III Siliwangi melakukan penelitian atas permintaan Menko untuk meneliti seluruh mata air. Mulai dari Situ Cisanti sampai Muara Gembong, seluruh sungai termasuk Situ Cisanti sudah ada berbagai macam logam berat hingga bakteri. Yang membahayakan adalah “Bakteri Pseudomonas Aerogonosa, menurut Mayjen TNI Doni Monardo yang kini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sesjen) Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas).
Badan Pengelolaan Hidup Daerah Jabar telah memberikan sangsi administratif kepada 43 Perusahaan dan dalam 6 bulan wajib memperbaiki proses pembuangan limbah.
Perajurit TNI dipimpin seorang Kolonel melakukan pembersihan sungai
“Proyek penanggulangan banjir di Kabupaten Bandung mendapatkan prioritas utama dari pemerintah pusat, sungai-sungai yang akan terkena normalisasi untuk penanggulangan banjir adalah Sungai Citarum khususnya untuk penyelesaian kolam retensi di Kp. Cieunteung, Kelurahan/Kecamatan Baleendah, dan pelebaran Sungai Citarum di daerah Majalaya dan Ciparay.
“Pembebasan lahan untuk pembangunan kolam retensi Cieunteung membutuhkan anggaran Rp 132 miliar yang sebagian besar sudah dibayarkan ganti ruginya. Hanya ada satu bidang yang masuk konsinyasi ke pengadilan,” ucapnya didampingi Kepala Seksi Pengadaan Lahan BPN Kabupaten Bandung, Usman Budiharto.
Untuk pelebaran Sungai Citarum di Majalaya dan Ciparay membutuhkan lahan sekitar 13 hektare yang sudah dilakukan pengukuran. “Lahan yang terkena sebagian milik masyarakat dan industri. Kami mohon dukungan semua pihak agar semua proyek penanggulangan banjir ini bisa berjalan dengan lancar,” katanya.
Menristekdikti Mohamad Nasir juga menceritakan keterlibatan akademisi untuk melakukan konservasi ekosistem. Upaya itu antara lain melalui KKN Tematik dan program riset lingkungan. “Ada 12 Universitas yang terlibat, dalam waktu setahun harus ada program KKN yang berkesinambungan. Saat ini sebanyak 250 mahasiswa bertugas melakukan penyuluhan dan nantinya bakal ada 1500 mahasiswa dalam 6 bulan terus menerus. Targetnya dalam dua tahun dari sisi air sudah jernih dan bebas limbah.
dikumpulkan dari beberapa sumber informasi oleh gandatmadi46@yahoo.com