14 March 2018 Penulis : Dan Slater, Professor of Political Science at the University of Michigan
Demokrasi dan political opposition seharusnya berjalan seiring. Tetapi oposisi tidak muncul secara otomatis seperti yang diharapkan setelah Indonesia melakukan demokratisasi pada tahun 1998. Sebaliknya, presiden-presiden Indonesia berbagi kekuasaan secara luas di antara partai-partai politik. Hasilnya adalah kartelisasi partai ala Indonesia yang berbeda secara signifikan dari kasus-kasus canonical cases kartelisasi di Eropa. Namun itu menunjukkan hasil yang sama2 bermasalah mengenai akuntabilitasnya: suatu perkembangan yang terkendala dari oposisi yang dapat diidentifikasi secara jelas (the stunted development of a clearly identifiable opposition).
Kartelisasi partai muncul ketika partai-partai politik mau berbagi kekuasaan eksekutif dengan semua partai lain tanpa memandang afiliasi politik. Semua partai politik yang signifikan dibawa serta dalam ‘kartel partai’ – koalisi partai politik yang berkuasa yang berbagi kekuasaan meskipun beberapa dari mereka ketika berkampanye berseberangan secara langsung terhadap satu sama lain.
Pembagian kekuasaan presiden (power sharing ) adalah permainan politik strategis. Yang paling penting adalah peraturan yang mengatur pemilihan kepala eksekutif – dalam kasus Indonesia, selalu presiden. Jika seorang presiden dipilih oleh Parlemen, seperti di Indonesia dari 1999–2004, maka presiden adalah agen Parlemen. Presiden dapat diharapkan untuk membagi kekuasaan, secara kasar secara proporsional, dengan partai-partai di Parlemen yang memilih presiden.
Sejak dilangsungkan pemilihan presiden langsung pada tahun 2004, persaingan demokratis Indonesia secara mengejutkan telah mengandaikan lebih banyak pemeran pemerintah-lawan-oposisi. Seorang presiden yang dipilih oleh rakyat harus secara teoretis menjadi agen rakyat dan karena itu menghadapi lebih sedikit keharusan untuk berbagi kekuasaan dengan orang-orang yang tidak hanya tidak memainkan peran dalam memilih presiden tetapi dalam banyak kasus secara langsung menentang pencalonan presiden yang baru.
Ada anggapan tersirat bahwa seorang presiden akan berbagi kekuasaan dengan partai mana pun yang membantu presiden untuk berkuasa. Ini dapat digambarkan sebagai pengaturan pembagian kekuasaan di mana presiden hanya berbagi kekuasaan dengan partai-partai yang mendukung selama kampanye pemilihan. Sebut pengaturan ini ‘kemenangan’. Dalam situasi ini, oposisi mudah diidentifikasi sebagai siapa yang kalah dalam pemilihan.
Tetapi bagaimana jika ‘kemenangan’ bukanlah power sharing game dari presiden? Seorang presiden mungkin menawarkan untuk berbagi kekuasaan dengan setiap dan semua pihak yang berjanji untuk mendukung kepresidenan baru, bahkan jika partai-partai itu sebelumnya menentang calon presiden. Sebut pengaturan reciprocity (pembagian timbal balik) kekuatan lainnya ini. Jika seorang presiden lebih suka atau ditekan ke dalam pengaturan reciprocity, identitas partai oposisi dapat lenyap – seperti yang terjadi di Indonesia dari 1999–2004 – bahkan dalam sistem pemilu yang berjalan baik dan demokratis.
Partai cartelisasi di Indonesia bergantung pada kesediaan presiden untuk membagi kekuasaan eksekutif dengan semua partai politik lainnya (‘timbal balik’). Pemilihan presiden langsung hanya akan mengganggu atau membongkar sistem partai kartelisasi jika presiden membangun koalisi yang terdiri dari partai-partai pendukung serta sekutu non-partai yang pemilihannya secara umum sejalan dengan presiden yg terpilih.
Namun, ada dua carut marut dalam analisis ini. Yang pertama adalah bahwa presiden tidak hanya membuat pilihan strategis tentang dengan siapa yang harus berbagi kekuasaan tetapi juga tentang berapa banyak kekuatan yang akan diterima setiap mitra. Presiden dapat memberi penghargaan kepada pendukung yang ada dengan menyerahkan porsi kursi kabinet yang tidak proporsional sekaligus menghukum lawan sebelumnya dengan memberi mereka bagian kecil yang tidak proporsional.
Ini berarti bahwa tidak hanya masalah apakah presiden berbagi kekuasaan dengan partai yang menentang mereka selama pemilihan (‘timbal balik’) tetapi juga apakah presiden memberikan jumlah kursi kabinet yang tidak proporsional kepada mitra koalisi tertentu. Para presiden Indonesia yang lebih berkeinginan untuk mengesampingkan mantan lawan mereka, semakin jauh bergeser dari pengaturan pembagian kekuasaan reciprocity menjadi victory style power arrangement dan semakin baik prospeknya bagi pihak oposisi yg terindentifikasi untuk muncul dan memperkuat.
Yang kedua adalah bahwa koalisi kepresidenan tidak selalu mencerminkan preferensi strategis presiden. Meskipun presiden dapat memilih untuk memasukkan pengaturan victory’ arrangement dengan decree , pengaturan reciprocity membutuhkan baik presiden dan partai politik yang diberikan untuk mencapai kesepakatan sebelum dibawa masuk ke dalam kartel partai. Apakah seorang presiden yang berusaha untuk berbagi pengaruh eksekutif dengan partai politik terlepas dari afiliasi politik dapat benar-benar menemukan mitra koalisi yang berkeinginan untuk bermitra, maka tergantung pada tawar-menawar politik yang keras. Bahkan ketika hasil koalisi tampaknya ingin menyingkirkan (drop) partai politik yang tidak mendukung, presiden mungkin saja gagal untuk menyegel kesepakatan (seal the deal) dengan mitra negosiasi yg aktif dalam upaya berkelanjutan untuk memasukkan pengaturan reciprocity.
Apakah peralihan ke pemilihan presiden langsung membuat presiden Indonesia berani sejak 2004 untuk mendapatkan victory coalitions? Ataukah para presiden yang dipilih secara langsung masih mencoba untuk membentuk koalisi politik yang lebih luas dan secara politik berbeda ‘reciprocity’ dan hanya gagal melakukan tawar-menawar?
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di era yang lalu dan Presiden Joko ‘Jokowi’ Widodo saat ini melakukan upaya kuat untuk menjalin aliansi dengan berbagai partai Indonesia. Momok atau hantu kartelisasi partai yang mewarnai periode 1999–2004 Indonesia terus berlangsung, lebih dari satu dekade setelah pemilihan presiden langsung diperkenalkan dan kartel partai pertama kali kacau.
Pengalaman Indonesia dengan democratic power sharing menunjukkan bahwa presiden kadang-kadang melihat koalisi yang luas sebagai source dan bukan menguras power dan resources mereka. Koalisi yang terlalu besar biasanya dianggap lebih mahal untuk dipertahankan. Tetapi ini mungkin bukan cara presiden melihat segalanya, setidaknya dalam kondisi tertentu. Koalisi yang terlalu besar dapat menjadi cara bagi presiden untuk menyebarkan jumlah resources, sehingga memastikan bahwa tidak ada mitra tunggal yang dapat menjadi terlalu kuat sebagai rival.
Kartelisasi partai telah mereda di Indonesia, tetapi tidak lenyap. Dan itu masih bisa dengan mudah kembali dalam bentuk yang paling ekstrim. Bahkan jika tidak terjadi, kesediaan publik untuk mempertimbangkan aliansi power-sharing berarti bahwa pemilih Indonesia tidak akan pernah yakin bahwa pemungutan suara untuk satu partai adalah oposisi terhadap yang lain.
Riwayat politik sejumlah tokoh
Prabowo itu calon wapres yang berpasangan sama Megawati (Pilpres 2009), Fadili Zon itu juru kampanye Jokowi Ahok dengan baju kotak-kotaknya di Pilgub 2012.
Anies itu tim sukses Jokowi-JK plus mantan menteri pendidikan, setelah sebelumnya Anies pemenang capres versi konvensi Partai Demokrat, partai besutan SBY.
SBY itu menterinya Mega, maju nyapres bareng JK dengan didukung penuh Surya Paloh. Sekarang Suryo Paloh mesra banget sama Mega, seraya menjauhi SBY.
Pilpres berikutnya giliran JK nyapres bareng Wiranto melawan SBY-Boediono yg didukung om Ical…. Lalu kemana om Ical? Sekarang temenan ama Prabowo yg dulu kompetitornya di Pilpres 2009, dan lucunya temenan juga sama Rachmawati, musuh besar pengusaha dan para militer…
Masih ingat Amien Rais? Manusia ini lebih unik lagi, menggulingkan Gus Dur sehingga Mega naik jadi presiden. Padahal sebelumnya paling ga sudi Mega jadi presiden. Dia yang menjadi inisiator agar Gus Dur jadi presiden.
Pilpres berikutnya ia ngelawan SBY (2004) dan Prabowo (2009). Amien begitu anti dengan Prabowo karena dianggap pelanggar HAM dengan menculik para aktivis. Eehhh, sekarang Amien akrab banget dengan Prabowo, Perlu diketahui, pada 1998, Amien adalah target jenderal Prabowo utk “diamankan”.
Bagaimana dgn PKS ?
Semua juga sudah tahu ceritanya. Para kader gila-gilaan melakukan black campaign menjatuhkan Prabowo pada Pilpres 2009 dan Pilkada DKI 2012. Sekarang, aah…tak terpisahkan.
PKS dan Gerindra selama masa SBY adalah musuh bebuyutan, karena Gerindra begitu mesra bersama PDIP dalam status oposisi), sementara PKS masuk koalisi di Setgab SBY.
Bahkan sekarang om Fadli dan om Fahri udah kayak ipin dan upin. Tapi anehnya, Fahri gontok-gontokan dengan PKS yang para bosnya (Sohibul Iman dan Prabowo) begitu seiya sekata.
Tambahan. Ahmad Dhani ?!?!? Hehehe, geger dengan FPI karena masalah lambang agama, menciptakan lagu “Laskar Cinta” buat nyindir FPI, sekarang? Yaa begitulah.
Bagaimana nanti?