Hari ini saya hadir mendampingi Presiden RI @jokowi dalam sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPD dan DPR RI dalam rangka HUT RI ke-76 tahun di Gedung MPR/DPR RI,” ujarnya melalui Instagram @smindrawati
1.Presiden Joko Widodo (Jokowi) menugaskan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mengelola dana bersama penanggulangan bencana. Hal itu diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2021. Beleid tersebut diteken Jokowi dan diundangkan pada 13 Agustus 2021 lalu.
Sesuai Pasal 1 beleid itu, dana penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan untuk tahap prabencana, darurat bencana, dan/atau pascabencana. “Dana bersama dikelola oleh Menteri selaku pengelola fiskal,” ujar Jokowi dalam Pasal 3 (1) Perpres 75/2021, dikutip Senin (23/8).
Pengelolaan dana bersama mencakup pengumpulan dana, pengembangan dana, penyaluran dana, dan penugasan lain. Pengelolaannya dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, tepat waktu, dan tepat sasaran.
2.Menteri Keuangan Sri Mulyani mendapatkan mandat khusus dari Presiden Jokowi terkait dengan pengelolaan perberasan nasional, untuk membantu dalam bentuk kesiapan anggaran bagi Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) dalam rangka penyerapan beras petani. “Saya pastikan beras petani akan diserap oleh Bulog dan saya akan segera memerintahkan Menteri Keuangan agar membantu terkait anggarannya,” kata Presiden dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat malam (26/3.2021)
3.Aspirasi Februari 16, 2021
Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA). Pembentukan LPI tertuang dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam beleid ini, pemerintah dimandatkan untuk membentuk LPI yang diharapkan bisa mengakomodasi kebutuhan dana pembangunan di tanah air
Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi (LPI) di lantik pada Rabu, 27 Januari 2021 oleh Presiden Jokowi. Dewan Pengawas dipimpin Menkeu dan Menteri BUMN sebagai wakil.
4.Aspirasi 30 Agustus 2019
PT Tuban Petrochemical Industries (Tuban Petro) didirikan untuk menyelesaikan utang tersebut hingga 2021, dengan menerbitkan Obligasi Berseri (MYB). Oleh karena Petro Tuban gagal bayar maka sahamnya diambil alih oleh Pemerintah. Dengan konversi utang, kepemilikan saham milik pemerintah di Tuban Petro akan menjadi 95,9 persen dari posisi sekarang yakni 70 persen.
PT Pertamina (Persero) ditunjuk oleh pemerintah menjadi pengelola Tuban Petrochemical Industries. Hal ini dilakukan setelah Pemerintah mengonversi utang pokok Tuban Petro menjadi saham.
Konversi piutang menjadi saham ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menkeu Sri Mulyani menjelaskan, konversi ini dengan mempertimbangkan bahwa industri petrokimia dibutuhkan untuk mendukung perekonomian. “Jadi kita punya minyak, tapi kita tidak punya petrochemical. Kita industri hilirnya banyak banget, tapi di tengah kosong,
Grup Petro Tuban terdiri atas 1.TPPI, 2. PT Polytama Propindo, dan 3. PT Petro Oxo Nusantara (PON).
TPPI didirikan tahun 1995 oleh Hashim Djojohadikusumo, bersama dengan Njoo Kok Kiong alias Al Njoo dan Honggo Wendratno, dengan komposisi saham: Hashim Djojohadikusumo dengan saham 50% di TPPI, sisanya dimiliki oleh Al Njoo dan Honggo. Pada tahun 1998 seluruh saham pendiri di TPPI diserahkan kepada BPPN untuk menyelesaikan utang piutang grup Tirtamas (sebagai pemilik) kepada para pihak yang sebagian besar adalah BUMN dan institusi keuangan negara.
5.Aspirasi 13 Juli 2018
Perundingan Inalum dengan Freeport McMoran. Empat poin utama perundingan telah tuntas disepakati dan akan menjadi peta jalan pengembangan PTFI ke depan. Empat poin tersebut adalah:
(a). Divestasi saham sebesar 51 persen untuk kepemilikan peserta Indonesia, sesuai Kontrak Karya dan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba);
(b) Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) selama 5 (lima) tahun;
(c). Stabilitas penerimaan negara, sesuai Pasal 169 dalam UU Minerba, peralihan Kontrak Karya PTFI menjadi IUPK akan memberikan penerimaan negara yang secara agregat lebih besar daripada penerimaan negara melalui Kontrak Karya; dan
(d) Perpanjangan Operasi Produksi 2 x 10 tahun, sesuai ketentuan perundang-undangan. Setelah PTFI menyepakati empat poin di atas, maka PTFI akan mendapatkan perpanjangan masa operasi maksimal 2 x 10 tahun hingga tahun 2041.
Inalum akan mengeluarkan dana sebesar 3,85 miliar dolar AS untuk membeli hak partisipasi dari Rio Tinto di PTFI dan 100 persen saham FCX di PTIndocopper Investama, yang memiliki 9,36 persen saham di PTFI. Harga pembelian US$ 3.85 berdasarkan perhitungan sejumlah lembaga keuangan seperti HSBC, Morgan Stanley, Credit Swiss, Deutche Bank.
Pendanaan pembelian saham PTFI dilakukan melalui penerbitan obligasi global senilai USD 4 miliar. Dari jumlah ini, USD 3,85 miliar digunakan untuk pembayaran saham dan sisa USD 150 juta untuk refinancing.
Adapun obligasi global Inalum terdiri dari empat masa jatuh tempo dengan tingkat kupon rata-rata sebesar 5,991 persen. Adapun rinciannya:
1. USD 1 miliar dengan kupon sebesar 5,230 persen dan tenor hingga 2021
2. USD 1,25 miliar dengan kupon sebesar 5,710 persen dan tenor hingga 2023
3. USD 1 miliar dengan kupon sebesar 6,53 persen dan tenor hingga 2028
4. USD 750 juta dengan kupon sebesar 6,757 persen dan tenor hingga 2048
Data menyebutkan jika BNP Paribas dari Perancis, Citigroup dari Amerika Serikat dan MUFG dari Jepang menjadi koordinator underwriter dalam penerbitan obligasi ini serta CIMB dan Maybank dari Malaysia, SMBC Nikko dari Jepang dan Standard Chartered Bank dari Inggris sebagai mitra underwriter.
Untuk penerbitan Global Bond ini, Inalum mendapatkan rating Baa2 dari Moody’s dan BBB- dari Fitch. Bond ini telah terdaftar di Singapore Exchange Securities.
Inalum menilai penerbitan obligasi ini lebih kompetitif dan stabil dibanding dengan pinjaman dari sindikasi perbankan asing dengan tingkat resiko suku bunga yang dapat melonjak di saat ketidakpastian ekonomi global.
Sri Mulyani menyebut negosiasi pengambilalihan Freeport berjalan alot. Sejak pertengahan 2017 hingga Desember 2018 digelar 34 kali pertemuan dan rapat.
gandatmadi46@yahoo.com