Informal Consultation 21 September 2015
World Food Programme Rome, Italy
Kurikulum sekolah pamongpraja di era kolonial Belanda seperti Osvia kemudian menjadi Mosvia, Mosviba kemudian di era Merdeka menjadi APDN dan terkini IPDN memberikan pengetahuan terutama hukum, pertanian & peternakan serta ekonomi rakyat. Oleh sebab itu karir para alumni banyak menjadi polisi, jaksa selain tetap di pemerintahan dalam negeri.
Akhir era Orla posisi2 kunci berada ditangan mereka namun setelah era Orba posisi2 kunci seperti Gubernur, Bupati, Walikota dari kalangan ABRI. Diera Reformasi ditangan politisi. Sudah waktunya kita introspeksi agar posisi2 kunci berada di tangan the man in the right place. Prof Bambang Hidayat membangunkan saya mengenai hal itu. Jabatan politik cukup sampai posisi Gubernur, sebagai pilihan rakyat lewat Pilkada sekaligus wakil Pemerintah Pusat.
Efisiensi anggara sudah terlihat didepan mata; milyaran rupiah dihemat dari Pilkada yg selama ini memilih 416 Bupati 99 Walikota sehingga total 515. Anggota DPRD untuk tahun 2014 berjumlah 2.137. Belum kalau dihitung dengan berbagai fasilitas yg diberikan kepada mereka serta dana untuk menunjang aktivitas mereka.
Kita benar2 membutuhkan Pimpinan Daerah yang memperoleh pendidikan sesuai kebutuhan daerah, berpengalaman mengelola wilayahnya mulai daerah tingkat yang kecil sampai ke wilayah yg lebih luas yaitu Kabupaten. Perlu disampaikan betapa kritisnya ketersediaan lahan bukan hanya Indonesia tetapi Global . Dan hal ini hanya bisa diatasi oleh aparat yg benar2 peduli terhadap wilayahnya
.Meningkatnya populasi global membuat tekanan pada industri pertanian meningkat untuk memenuhi permintaan pangan. Perkembangan penting bidang pupuk, bahan kimia dan biji-bijian telah menjadi kunci untuk membantu sektor ini menghadapi tantangan ini. Dengan populasi dunia diperkirakan tumbuh 1,2 miliar sebelum akhir dekade ini, dan asupan kalori harian yang tumbuh lebih dari 500 kalori per hari selama beberapa dekade terakhir, konsumsi makanan terus meningkat dan para petani semakin bergantung pada teknologi dan mekanisasi untuk mempercepat output. Pada tahun 2050, akan ada 3 miliar lebih orang untuk diberi makan, dimana pada saat permintaan produksi daging akan tumbuh hampir 75% dan produksi sereal harus meningkat sebesar 1 miliar ton.
EXECUTIVE SUMMARY
Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mengesankan dalam dekade terakhir telah mengurangi separuh persentase penduduk Indonesia yang hidup dalam kemiskinan ekstrim, namun kekurangan gizi, perubahan iklim dan bencana alam merupakan challange terhadap pencapaian ketahanan pangan dan gizi yang lebih baik bagi semua orang.
Kedaulatan pangan dan gizi sangat penting dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional untuk 2015 – 2019, dan Pemerintah mencari dukungan WFP ( World Food Program ) untuk dua dari lima arah kebijakannya yaitu memperbaiki nutrisi dan kualitas makanan, dan mengurangi dampak bencana terhadap keamanan pangan.
Rencana Strategis Indonesia (2016 – 2020) menetapkan usulan WFP untuk Pemerintah dalam mengurangi prevalensi kerawanan pangan yang parah dengan berfokus pada tiga Hasil Strategis:
- Pendekatan berbasis bukti akan memberi prioritas terhadap orang dan daerah yang paling rentan dengan sasaran mengurangi kerawanan pangan yang parah sebesar 1 persen per tahun.
- Konsumen akan didorong untuk menerapkan diet seimbang melalui kampanye nutrisis dan program perlindungan sosial yang peka terhadap nutrisi .
- Kapasitas logistik darurat Indonesia akan ditingkatkan untuk merespon secara tepat waktu dan terkoordinasi terhadap bencana.
Note: Kementerian Pertanian menargetkan pengurangan 1 persen per tahun untuk kerawanan pangan yang parah dari 19 persen pada tahun 2013 menjadi 12 persen pada tahun 2020. Perkiraan jumlah orang adalah 11 juta per tahun, berdasarkan perhitungan WFP, proyeksi penduduk Indonesia oleh Badan Pusat Statistik.
Hasil Strategis pertama diselaraskan dengan Tujuan Strategis 3, yang kedua diambil dari Sasaran Strategis 4, dan yang ketiga sesuai dengan Sasaran Strategis 1, Tujuan 3. Ketiga Hasil Strategis akan berkontribusi pada Sasaran Pembangunan Berkelanjutan 2: Mengatasi kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan memperbaiki gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan.
Country Strategic Plan didasarkan pada kajian strategis ketahanan pangan dan nutrisi yang dilakukan oleh lembaga penelitian nasional. Ini mencakup feedback dari Pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta dan mitra pembangunan, dan dirancang sesuai dengan Kerangka Kerja Kemitraan untuk Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Partnership for Development Framework ).
Hasil tinjauan strategis dan evaluasi portofolio Pemerintah (2009 – 2013) merekomendasikan bahwa WFP harus menghentikan distribusi makanan langsung, kecuali dalam tanggap darurat Tingkat 3, dan fokus pada saran kebijakan, pengembangan kapasitas dan berbagi pengetahuan untuk mendukung investasi Pemerintah dalam ketahanan pangan, nutrisi dan kesiapsiagaan darurat.
Konteks
Perekonomian Indonesia tumbuh rata-rata 5,5 persen antara tahun 2000 dan 2014 untuk menjadi yang terbesar di Asia Tenggara; Gini Index meningkat dari 0,31 pada tahun 2003 menjadi 0,41 pada tahun 2013. Biro Pusat Statistik melaporkan bahwa proporsi orang yang hidup dalam kemiskinan menurun dari 18,2 persen pada tahun 2002 menjadi 10,9 persen pada tahun 2014, namun tingkat pengentasan kemiskinan melambat dari 7 persen di tahun 2007 menjadi 5 persen pada tahun 2013. Tingkat kemiskinan di antara rumah tangga yang dipimpin oleh laki-laki turun lebih cepat ke tingkat yang lebih rendah daripada di antara mereka yang dikepalai oleh perempuan. Pada tahun 2013, 28 juta orang masih hidup dalam kemiskinan.
Indonesia dengan populasi 250 juta, terbesar keempat di dunia – adalah negara lower middle -income country peringkat 108 dari 187 dalam human development index 2014 dan 22 dari 76 dalam global hunger index 2014. Untuk mencapai Millennium Development Goal 1 dengan cara mengurangi separuh persentase populasinya yang hidup dalam kemiskinan dan kelaparan. Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) memproyeksikan bahwa kekurangan gizi akan menurun dari 19,7 persen antara tahun 1990 dan 1992 menjadi 7,6 persen antara tahun 2014 dan 2016. Sebagian besar indikator pertumbuhan ekonomi, harapan hidup dan pendidikan positif, namun kekurangan nutrisi – terutama keterlambatan pertumbuhan Stunting ) – masih tersebar luas.
Laju pembangunan ekonomi tidak diimbangi dengan kemajuan dalam pembangunan manusia: pada tahun 2014 hanya 1,1 persen produk domestik bruto dikeluarkan untuk kesehatan dan 1,2 persen untuk perlindungan sosial, lebih sedikit dibandingkan dengan negara-negara lain di wilayah ini. Survei kesehatan dasar 2013 melaporkan bahwa sepertiga dari populasi tidak memiliki akses terhadap air minum atau sanitasi yang aman.
Populasi diperkirakan mencapai 306 juta pada tahun 2035. Antara tahun 2013 – 2020, populasi usia kerja akan meningkat sebesar 14,8 juta, yang memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Biro Pusat Statistik mengantisipasi bahwa pada tahun 2035, 66,6 persen penduduk Indonesia akan tinggal di daerah perkotaan, dibandingkan dengan 49,8 persen pada tahun 2010
Indonesia mendekati target murid terdaftar 100 persen di bidang pendidikan dasar. Pada 2012 angka itu 92 persen untuk anak laki-laki dan 93 persen untuk anak perempuan. Tapi ada kesenjangan gender yang signifikan dalam tingkat drop out, terutama di tingkat menengah, dengan anak perempuan lebih mungkin untuk putus sekolah daripada anak laki-laki. Di daerah pedesaan terpencil 6,8 juta anak-anak, kebanyakan dari usia sekolah menengah, berada di luar sekolah.
Indeks ketimpangan gender di Indonesia menempatkannya ke-103 dari 187 negara. Kesetaraan gender dipromosikan, dan aksi untuk memberdayakan perempuan termasuk dalam 1995 Beijing Declaration and Platform for Action and the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. Kematian ibu, perkawinan anak usia muda dan akses yang tidak setara terhadap aset produktif, bagaimanapun, mempengaruhi ketahanan pangan dan nutrisi bagi wanita, pria, anak laki-laki dan perempuan yang paling rentan.
Bantuan pembangunan resmi official development assistance (ODA) ke Indonesia turun dari USD 1,0 miliar di tahun 2009 menjadi USD 53,3 juta pada tahun 2013, namun bantuan ODA tetap stabil pada nilai USD 1,4 miliar selama periode yang sama. Pemerintah akan membiayai kegiatan menurut prioritas pembangunan dan akan mengadopsi kemitraan yang lebih setara dengan lembaga pembangunan. Pemerintah mencari mekanisme untuk memberikan kontribusi langsung terhadap program Perserikatan Bangsa-Bangsa di Indonesia, walaupun saat ini tidak ada cara legal untuk melakukannya.
Food and Nutrition Security
Skor indeks kelaparan global dari Institut Penelitian Kebijakan Pangan Internasional atau International Food Policy Research Institute (IFPRI) untuk Indonesia turun dari 16,1 di tahun 2000 menjadi 10,3 pada tahun 2014; Malaysia, Thailand dan Viet Nam mengurangi kerawanan pangan lebih cepat dan di tingkat yang lebih rendah
WFP membantu Badan Ketahanan Pangan (BKP) Departemen Pertanian untuk membuat atlas/map kerentanan keamanan pangan. Pada tahun 2015, 58 dari 398 kabupaten pedesaan ditemukan sangat rentan terhadap kerawanan pangan, namun ketahanan pangan secara keseluruhan meningkat antara tahun 2009 dan 2015 seperti yang ditunjukkan pada berbagai indikator keamanan pangan dan nutrisi. Kemajuan ini bisa stagnan jika tantangan akses terhadap pangan; malnutrisi; dan kerentanan terhadap bahaya terkait iklim tidak dibahas.
Access to Food
Produksi pertanian semakin meningkat seiring dengan tujuan Indonesia untuk mandiri dalam beras, jagung, kedelai, daging sapi dan gula. Sejauh ini produksi beras hanya meningkat cukup untuk memenuhi permintaan dalam negeri. Tapi banyak orang miskin tidak bisa mengakses beragam makanan bernutrisi.
Berbagai faktor sosio – ekonomi mempengaruhi ketahanan pangan dan nutrisi: ini termasuk tingkat kelambatan pengentasan kemiskinan, peningkatan ketimpangan pendapatan, pertumbuhan penduduk, urbanisasi dan meningkatnya partisipasi perempuan di angkatan kerja. Akses terhadap pangan terkendala oleh kemiskinan dan harga pangan yang tidak stabil, terutama di daerah miskin dan terpencil. Kebanyakan orang Indonesia, termasuk 60 persen buruh tani ( subsisten farmers ), membeli makanan mereka di pasar.
Biaya transportasi secara signifikan meningkatkan harga, terutama di daerah terpencil, mengurangi kapasitas rumah tangga miskin untuk membeli makananbernutrisi. Orang miskin biasanya mampu memenuhi kebutuhan kalori dasar, tapi tidak semua kebutuhan nutrisinya. Sebuah studi biaya-of-the-diet 2013 oleh WFP dan Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa hanya 25 persen rumah tangga di Timor Tengah Selatan yang mampu memenuhi kebutuhan gizi mereka dibandingkan dengan 80 persen di Surabaya di Jawa Timur.
Selama dekade terakhir proporsi pendapatan yang dikeluarkan untuk makanan menurun sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Rata-rata pembelian sereal turun, namun pengeluaran untuk makanan olahan meningkat. Pada tahun 2013 kebanyakan rumah tangga membeli makanan olahan, yang mencerminkan semakin pentingnya sektor swasta dalam ketahanan pangan dan nutrisi, dari produsen makanan lokal hingga perusahaan nasional dan multinasional. Kecenderungan terhadap makanan olahan lazim terjadi di kalangan keluarga makmur, mencerminkan urbanisasi dan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja; Ini juga merupakan faktor peningkatan secara pesat proporsi orang dengan kelebihan berat badan dan obesitas. Konsumsi makanan beragam secara perlahan: skor keragaman diet nasional meningkat dari 75,7 di tahun 2009 menjadi 81,4 di tahun 2013.
Survei kesehatan tahun 2013 menunjukkan adanya krisis nutrisi: di antara anak-anak di bawah 5 jumlah underweight meningkat dari 18,4 persen di tahun 2007 menjadi 19,6 persen pada tahun 2013, dan anak2 yg tumbuh kerdil ( stunting ) meningkat dari 36,8 persen menjadi 37,2 persen pada periode yang sama; Anak2 yg lemah ( Wasting ) menurun dari 13,6 persen pada tahun 2007 menjadi 12,1 persen pada tahun 2013, namun tetap serius menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Pada tahun 2014, United Nations Children’s Fund (UNICEF) melaporkan bahwa tingkat kelebihan berat badan dan wasting hampir sama pada anak di bawah usia 5 tahun.
Survei kesehatan tahun 2013 melaporkan tingkat stunting 29 persen bahkan di kelompok terkaya. Kelainan bawaan umum terjadi pada anak di bawah usia 5 tahun di semua kelompok pendapatan, dan kelebihan berat badan dan obesitas di kalangan orang dewasa meningkat untuk semua kelompok pendapatan.
Smallholder productivity, income, and sustainable food systems
Sustainability sistem pangan ditentukan oleh bagaimana makanan diproduksi, diproses, diangkut, dipasarkan dan dikonsumsi, dan terkendala oleh pertumbuhan demografis, urbanisasi, perubahan pola makan, bencana alam, keamanan air, pengelolaan sumber daya alam dan lahan, pasokan tenaga kerja pertanian , degradasi lingkungan dan perubahan iklim.
Pertanian menempati 39 persen dari populasi pekerjaan (working population ) , namun pangsa produk domestik brutonya ( PDB ) menurun dari 24 persen di tahun 1980 menjadi 14,4 persen pada tahun 2012. Sebagian besar petani adalah petani kecil, namun jumlahnya menurun sebesar 16 persen – 5 juta rumah tangga – di sepuluh tahun terakhir
Kemiskinan terkonsentrasi di daerah pedesaan: 14,3 persen penduduk pedesaan hidup di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan 8,3 persen orang di daerah perkotaan. Jutaan petani kecil, buruh tani dan nelayan tidak dapat memperoleh manfaat dari pertumbuhan ekonomi karena mereka diisolasi dari layanan penyuluhan pertanian, pasar dan layanan keuangan. Perempuan lebih rentan terhadap kemiskinan akibat ketidaksetaraan gender dalam distribusi pendapatan, akses terhadap kredit, kontrol atas properti dan sumber daya alam, dan akses terhadap penghidupan.
Lokasi Indonesia di persimpangan tiga lempeng tektonik meningkatkan risiko gempa bumi, letusan gunung berapi dan tsunami. Penipisan sumber daya hutan dan peningkatan emisi gas rumah kaca mengkuatirkan, dan perubahan iklim meningkatkan risiko banjir, kekeringan dan kenaikan permukaan air laut. Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BNPB); Badan Nasional Penanggulangan Bencana melaporkan bahwa antara tahun 2000 dan 2014, 1,6 juta ha tanah terdegradasi karena kekeringan, dan 1,3 juta ha rusak akibat banjir. Roadmap Sektoral Perubahan Iklim 2009 melaporkan bahwa perubahan iklim dapat mengurangi hasil panen padi antara 20,3 persen dan 27,1 persen, jagung sebesar 13,6 persen, kedelai sebesar 12,4 persen dan tebu 7,6 persen.
Lahan pertanian mengalami penurunan sebesar 436.630 ha – 1 persen – antara tahun 2008 dan 2012, terutama di lahan basah irigasi dan melalui konversi lahan pangan menjadi lahan non-pangan atau non-pertanian. Airnya melimpah: hanya 17,9 persen dari total pasokan air tahunan sebesar 691,3 miliar m³ yang digunakan, namun banyak daerah rawan kekeringan dan kekurangan akses terhadap air minum.
Government Frameworks
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (2005 – 2025) berfokus pada pengembangan, kemandirian, keadilan, demokrasi, perdamaian dan persatuan. Rencana tersebut dilaksanakan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMN 2015 – 2019 berfokus pada: i) pembangunan manusia termasuk nutrisi; ii) pembangunan sektor primer, termasuk kedaulatan pangan; dan iii) pengentasan kemiskinan dan pembangunan di daerah terpencil. Ini mengkoordinasikan kegiatan di antara para pemangku kepentingan dan struktur pemerintah melalui rencana aksi nasional mengenai isu-isu seperti nutrisi dan perubahan iklim.
Pemerintah telah menjadikan kedaulatan pangan sebagai prioritas pembangunan. RPJMN berfokus pada: i) memperkuat ketahanan pangan melalui peningkatan produksi; ii) menstabilkan harga; iii) meningkatkan kualitas konsumsi makanan dan nutrisi dengan mempromosikan makanan seimbang; iv) mengurangi dampak bencana terhadap keamanan pangan; dan v) meningkatkan kesejahteraan petani.
diposting oleh gandatmadi46@yahoo.com