Indonesia must derisk its infrastructure projects
Dimuat di Jakarta Post tgl 19/8/2020.
Singapore-based infrastructure investment advisory group’s executive director Seth Tan mengatakan Pemerintah Indonesia harus fokus pada pengurangan risiko yang terkait dengan proyek infrastruktur dan memprioritaskan jenis infrastruktur tertentu untuk menarik investor asing selama krisis kesehatan global yang sedang berlangsung.
Dia menambahkan bahwa konsorsium investor yang mapan lebih memilih proyek infrastruktur berisiko rendah daripada yang sangat menguntungkan, dan bahwa pemerintah harus berusaha menarik jenis investor tersebut daripada mereka yang hanya mencari keuntungan tinggi.
Dari pengalaman saya mengerjakan proyek di luar Asia, proyek yang memiliki internal rate of return [IRR] sedikit di bawah tingkat keuntungan 20 persen masih bisa mendapatkan konsorsium yang sangat kredibel baik dari sisi ekuitas maupun utang.
Selain itu, jenis konsorsium itu juga akan menghasilkan sistem pendukung yang tepat dan hasilnya akan bagus, ”ujarnya. Pemerintah mengandalkan sektor swasta untuk mengambil bagian dalam mengembangkan, mendanai, dan mengelola proyek infrastruktur ambisius negara di bawah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) di tengah keterbatasan anggaran negara.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan bahwa negara akan membutuhkan investasi infrastruktur senilai US $ 429,7 miliar, setara dengan 6,1 persen dari PDB, antara tahun 2020 dan 2024. Namun, pemerintah mungkin hanya mampu membiayai 30 persen proyek dengan menggunakan Anggaran negara, menurut direktur strategi pembiayaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Herry Trisaputra Zuna, menambahkan pihaknya mengharapkan tambahan dana datang dari sektor swasta dan sumber pendanaan nonkonvensional.
Krisis kesehatan global yang sedang berlangsung juga telah menyebabkan penurunan investasi asing langsung (FDI) Indonesia untuk triwulan kedua berturut-turut tahun ini, turun 6,9 persen year-on-year (yoy) menjadi Rp 97,6 triliun pada periode April-Juni. Tan mengatakan Indonesia telah menunjukkan peningkatan dalam upaya menurunkan risiko proyek infrastruktur melalui skema seperti viability gap fund (VGF) dan public-private partnership (PPP), yang diproyeksikan dapat menarik investasi asing meskipun tidak terlalu menguntungkan.
VGF adalah subsidi pemerintah yang digunakan untuk mendanai sebagian pembangunan infrastruktur guna meningkatkan kelayakan finansial proyek. “Menurut saya Indonesia berhasil dalam hal ide karena beberapa hal seperti VGF, dan ide lainnya, membantu mendorong lebih banyak proyek PPP. ”kata Tan.
Selain menjalankan proyek-proyeknya, ia menambahkan bahwa pemerintah Indonesia juga harus memfokuskan pembangunan infrastrukturnya pada kesehatan masyarakat, pengelolaan sampah, pembangunan perkotaan, konektivitas logistik, dan konektivitas digital, karena daerah-daerah tersebut diperlukan untuk menghasilkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, terutama di era pandemi pasca-COVID-19.
Jika pemerintah melakukan upaya yang tepat di sektor-sektor yang difokuskan kembali ini akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi,” katanya. Dalam pidato tahunannya di DPR pada 14 Agustus, Presiden Joko “Jokowi” Widodo berjanji untuk mengalokasikan Rp 414 triliun ($ 27,7 miliar) pada rancangan APBN 2021 untuk pembangunan infrastruktur, dengan fokus pada pemulihan ekonomi, perbaikan penyediaan layanan dasar dan konektivitas.
Usulan tersebut lebih tinggi Rp 281,1 triliun dari alokasi untuk pembangunan infrastruktur dalam APBN Perubahan 2020. “Belanja infrastruktur [pada 2021] akan diarahkan untuk memperkuat infrastruktur digital kita, meningkatkan efisiensi logistik dan konektivitas, serta proyek infrastruktur padat karya yang mendukung pariwisata dan pengembangan kawasan industri,” kata Presiden. “Selain itu, kami juga akan mengembangkan fasilitas kesehatan untuk masyarakat dan memberikan pelayanan dasar seperti air bersih, sanitasi dan perumahan,” tambahnya.
Indonesia and USA agreement
The United States Treasury Secretary Steven T. Mnuchin and Indonesian Finance Minister Sri Mulyani Indrawati have signed an agreement to bolster cooperation between the two countries on infrastructure development.
The Cooperation Framework to Strengthen Infrastructure Finance and Market Building, signed by the ministers remotely on Friday, is designed to support infrastructure development through market-oriented, private-sector investment. Under the new framework, both countries will address regulatory barriers as well as market and legal barriers to private-sector investment by focusing on the development of financial instruments, project finance, the local debt market and capital markets.
Note
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti: Rasio infrastruktur terhadap PDB sebesar 43 persen, masih di bawah sebagian besar negara maju, sementara rasio pengeluaran logistik (biaya transportasi) terhadap PDB sebesar 24 persen, tinggi dibandingkan dengan kawasan.
diposting oleh gandatmadi46@yahoo.com