Saran Jim Yong Kim, presiden World Bank agar kita cepat2 memanfaatkan cheap money tepat karena kita butuh Rp 6 ribu trilyun dalam lima tahun kedepan untuk membangun infrastructure. Hitungan gampang Rp 6 ribu trilyun tidak sampai 10% dari PDB. Debt Ratio kita sekarang masih dibawah 30 % dan menurut UU maksimum 60% dari PDB, sehingga dengan penambahan hutang Rp 6 triyun Debt Ratio terjelek kita maksimum 40% dari PDB – GG
Faisal Basri: Indonesia tetap di urutan ke 8 PDB Dunia.
( posted July 3 2017 )
Minggu lalu Bank Dunia memutakhirkan data produk domestik bruto (PDB) dunia untuk tahun 2016. Posisi Indonesia 2016 tidak berubah dibandingkan dengan 2015, yakni di urutan ke-8 sebagai produsen barang dan jasa berdasarkan purchasing power parity (PPP). Nilai PDB Indonesia berdasarkan PPP tahun 2016 telah menembus 3 triliun dollar AS. Jika pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2017 sekitar 5 persen dan Brazil diperkirakan di bawah 1 persen, maka tahun ini (2017) Indonesia akan naik satu peringkat menggantikan posisi Brazil. Dalam waktu tidak sampai 5 tahun Indonesia diperkirakan bisa menyusul Rusia, karena pertumbuhan PDB Rusia diperkirakan paling banter hanya sekitar separuh pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Berdasarkan PDB berdasarkan dollar AS yang berlaku (current US$), posisi Indonesia 2016 juga tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu di urutan ke-16 dengan nilai hampir satu triliun dollar AS. Indonesia merupakan satu-satunya anggota ASEAN yang terwakili dalam G-20.
Faisal Basri: Data PDB Terbaru dan Daya Beli
( Posted on August 7, 2017 )
Hari ini (7/8), Badan Pusat Statistik meliris data produk domestik bruto (PDB) terbaru untuk triwulan II-2017. Ternyata pertumbuhan ekonomi triwulan II-2017 sama sekali tidak beranjak dari capaian triwulan sebelumnya yaitu 5,01 persen.
Dari segi pengeluaran, penyumbang utama pertumbuhan ekonomi triwulan I-2017 adalah konsumsi non-pemerintah (55 persen), yang terdiri dari konsumsi rumah tangga (private consumption) sebesar 53 persen dan konsumsi LNPRT sebesar 2 persen. Konsumsi rumah tangga naik sangat tipis, dari 4,94 persen pada triwulan I-2017 menjadi 4,95 persen pada triwulan II-2017. Kalau daya beli masyarakat secara nasional turun, niscaya pertumbuhan konsumsi rumah tangga tidak akan naik. Jadi, data terbaru memperkuat tulisan sebelumnya berjudul Daya Beli Masyarakat Tidak Merosot. Walaupun mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 8,49, konsumsi LNPRT tidak membantu akselerasi pertumbuhan ekonomi karena peranannya dalam PDB sangat kecil, hanya 1,19 persen pada semester pertama 2017.
Yang cukup menggembirakan adalah peningkatan pertumbuhan investasi, dari 4,78 persen pada triwulan I-2017 menjadi 5,35 persen pada triwulan II-2017. Dalam empat tahun terakhir, pertumbuhan investasi tidak pernah setinggi triwulan II-2017. Meskipun demikian, pertumbuhan investasi sebesar itu bekum memadai untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi agar mendekati target RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) 2014-2019. Apalagi investasi didominasi oleh bangunan (sekitar tiga perempat) sedangkan investasi dalam bentuk mesin hanya sekitar 10 persen.
Tiga komponen pengeluaran lainnya mengalami penurunan pertumbuhan pada triwulan II-2017. Bahkan konsumsi pemerintah mengalami penurunan alias pertumbuhan negatif. Sangat boleh jadi penurunan itu disebabkan oleh pemotongan anggaran untuk mengantisipasi shortfall penerimaan pajak. Pada APBN-P 2017, penerimaan pajak dipangkas sebesar Rp 71 triliun dari Rp 1.499 triliun pada APBN 2017.
Yang juga kurang menggembirakan adalah penurunan pertumbuhan ekspor barang dan jasa dari 8,21 persen pada triwulan I-2017 menjadi 5,76 persen pada triwulan II-2017. Namun kinerja ekspor yang masih positif jauh lebih baik ketimbang 2015 dan 2016 yang pertumbuhannya negatif. Pertumbuhan impor barang dan jasa pun melambat. Perlambatan pertumbuhan ekspor dan impor mengakibatkan berlanjutnya kecenderungan penurunan derajat keterbukaan perekonomian Indonesia yang sudah berlangsung lebih dari 15 tahun.
Berdasarkan lapangan usaha, pertumbuhan negatif dialami oleh dua sektor, yaitu sektor listrik & gas serta sektor pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (public administration, defense, and compulsory social security). Kemunduran kinerja sektor listrik & gas kerap dijadikan salah satu hujah kemerosotan daya beli.
Sektor pertanian, kehutanan & perikanan mengalami kemerosotan pertumbuhan paling tajam, dari 7,12 persen pada triwulan I-2017 menjadi 3,33 persen pada triwulan II-2017, namun masih berada di sekitar trend pertumbuhan jangka panjangnya antara 3 persen sampai 4 persen.
Perlambatan pertumbuhan sektor industri manufaktur ternyata berlanjut. Padahal sektor ini merupakan penyumbang terbesar dalam PDB. Tanpa akselerasi industrialisasi, agaknya kian berat untuk membawa perekonomian Indonesia ke “jalur cepat” dengan pertumbuhan 7 persen sebagaimana target RPJM dan menjadikan Indonesia sebagai negara berpendapatan tinggi ketika merayakan seabad kemerdekaan pada tahun 2045
Sektor-sektor yang tumbuh lebih tinggi dari pertumbuhan PDB semuanya adalah sektor jasa. Rekor pertumbuhan tertinggi masih tetap dipegang oleh sektor informasi & komunikasi. Sektor ini kembali tumbuh dua digit setelah dua tahun berturut-turut sebelumnya tumbuh di bawah 10 persen.
Tak ayal, mayoritas sektor jasa yang tumbuh relatif tinggi membuat kesenjangan pertumbuhan antara sektor tradables (penghasil barang) dan non-tradables (penghasil jasa) kembali kian menganga. Bagi Indonesia yang pendapatan per kapitanya masih di bawah 4.000 dollar AS dan mayoritas pekerjanya berpendidikan SLTP ke bawah (termasuk yang tidak pernah sekolah sama sekali), pola pertumbuhan seperti itu dipandang kurang berkualitas dan bakal memperburuk ketimpangan pendapatan. China saja–yang pendapatan per kapitanya sekitar dua kali Indonesia–sumbangan sektor tradablenya masih relatif tinggi.
Sektor perdagangan besar, eceran, reparasi mobil & sepeda motor ternyata masih mencatatkan pertumbuhan positif pada triwulan II-2017 walaupun lebih rendah dari pertumbuhan triwulan I-2017, tetapi lebih tinggi dari 2015 dan 2016. Sangat boleh jadi, sinyalemen terjadi penurunan omzet perdagangan ritel tidak terjadi secara merata di seluruh jenis atau bentuk perdagangan. [Catatan: omzet adalah nilai nominal perdagangan, sedangkan perhitungan di dalam PDB menggunakan konsep nilai tambah.]
Kunci untuk menjaga agar paruh kedua 2017 tidak mengalami penurunan pertumbuhan adalah menjaga APBN. Tantangan terbesar ialah mencapai target penerimaan pajak pada APBN-P 2017 yang sudah terpangkas Rp 71 triliun dari yang tercantum pada APBN 2017. Pemangkasan ini lebih besar ketimbang perkiraan pemerintah sebelumnya sebesar Rp 60 triliun. Kemungkinan shorfall dari target yang sudah dipangkas masih cukup besar jika mengacu pada realisasi penerimaan pajak Januari-Mei. Ditambah lagi hari kerja efektif Juni sangat pendek sehingga kemungkinan besar penerimaan pajak pada bulan itu semakin jauh dari target. Perlu diingat, pada Januari-Mei masih ada amnesti pajak tahap terakhir dan bulan Maret yang secara alamiah menghasilkan penerimaan pajak realtif tinggi. Kedua faktor itu tidak ada lagi sampai akhir tahun 2017.
Faisal Basri is currently senior lecturer at the Faculty of Economics, University of Indonesia and Chief of Advisory Board of Indonesia Research & Strategic Analysis (IRSA). His area of expertise and discipline covers Economics, Political Economy, and Economic Development. His prior engagement includes Economic Adviser to the President of Republic of Indonesia on economic affairs (2000); Head of the Department of Economics and Development Studies, Faculty of Economics at the University of Indonesia (1995-98); and Director of Institute for Economic and Social Research at the Faculty of Economics at the University of Indonesia (1993-1995), the Commissioner of the Supervisory Commission for Business Competition (2000-2006).
Perlu untuk menyimak pendapat Joseph Stiglitz mengenai defisit APBN di video berikut.
Posted by gandatmadi46@yahoo.com