Sep 6, 2023
Oleh DANI RODRIK
Dani Rodrik, Profesor Ekonomi Politik Internasional di Harvard Kennedy School, adalah Presiden Asosiasi Ekonomi Internasional dan penulis Straight Talk on Trade: Ideas for a Sane World Economy (Princeton University Press, 2017).
Apa yang dikecam sebagian orang sebagai proteksionisme dan merkantilisme sebenarnya merupakan upaya penyeimbangan kembali dalam mengatasi isu-isu penting nasional. Risiko terbesar terhadap perekonomian global bukan berasal dari reorientasi yang lebih luas – yang seharusnya disambut baik – namun dari persaingan Tiongkok-Amerika yang mengancam akan menyeret semua pihak dalam kondisi berantakan.
Era perdagangan bebas sepertinya sudah berakhir. Bagaimana perekonomian dunia akan berjalan di bawah proteksionisme?”
Ini adalah salah satu pertanyaan paling umum yang saya dengar saat ini. Namun perbedaan antara perdagangan bebas dan proteksionisme (seperti perbedaan antara pasar dan negara, atau merkantilisme dan liberalisme) tidak terlalu membantu dalam memahami perekonomian global. Hal ini tidak hanya salah menggambarkan sejarah terkini; mereka juga salah menafsirkan transisi kebijakan saat ini dan kondisi yang diperlukan untuk perekonomian global yang sehat.
“Perdagangan bebas” memberikan gambaran bahwa pemerintah mengambil langkah mundur untuk membiarkan pasar menentukan sendiri hasil perekonomiannya. Namun ekonomi pasar mana pun memerlukan peraturan dan regulasi – standar produk; pengendalian terhadap perilaku bisnis yang anti persaingan; perlindungan konsumen, tenaga kerja, dan lingkungan; fungsi pemberi pinjaman pilihan terakhir dan stabilitas keuangan – yang biasanya diumumkan dan ditegakkan oleh pemerintah.
Selain itu, ketika yurisdiksi nasional dihubungkan melalui perdagangan dan keuangan internasional, muncul pertanyaan tambahan: Peraturan dan regulasi negara manakah yang harus diutamakan ketika dunia usaha bersaing di pasar global? Haruskah peraturan tersebut dirancang ulang melalui perjanjian internasional dan organisasi regional atau global?
Dilihat dari sudut pandang ini, menjadi jelas bahwa hiper-globalisasi – yang berlangsung sekitar awal tahun 1990an hingga awal pandemi COVID-19 – bukanlah periode perdagangan bebas dalam pengertian tradisional. Perjanjian-perjanjian perdagangan yang ditandatangani selama 30 tahun terakhir tidak banyak membahas tentang penghapusan pembatasan perdagangan dan investasi lintas batas, melainkan tentang standar peraturan, peraturan kesehatan dan keselamatan, investasi, perbankan dan keuangan, hak kekayaan intelektual (IP), tenaga kerja, dan lain-lain. lingkungan hidup, dan banyak persoalan lain yang sebelumnya menjadi ranah kebijakan dalam negeri
Aturan-aturan ini juga tidak netral. Mereka cenderung memprioritaskan kepentingan perusahaan-perusahaan besar yang memiliki hubungan politik, seperti bank internasional, perusahaan farmasi, dan perusahaan multinasional, di atas segalanya. Bisnis-bisnis ini tidak hanya mendapatkan akses yang lebih baik ke pasar global; mereka juga merupakan penerima manfaat utama dari prosedur arbitrase internasional khusus untuk membalikkan peraturan pemerintah yang mengurangi keuntungan mereka.
Demikian pula, peraturan kekayaan intelektual yang lebih ketat – yang memungkinkan perusahaan farmasi dan teknologi menyalahgunakan posisi monopoli mereka – diselundupkan dengan kedok perdagangan yang lebih bebas. Pemerintah didorong untuk membebaskan aliran modal, sementara tenaga kerja masih terjebak di luar negeri. Perubahan iklim dan kesehatan masyarakat diabaikan, sebagian karena agenda hiper-globalisasi membuat hal-hal tersebut tersingkir, namun juga karena penciptaan barang publik di kedua bidang tersebut akan melemahkan kepentingan bisnis
Dalam beberapa tahun terakhir, kita telah menyaksikan reaksi negatif terhadap kebijakan-kebijakan ini, serta adanya pertimbangan ulang terhadap prioritas ekonomi secara umum. Apa yang dikecam sebagian orang sebagai proteksionisme dan merkantilisme sebenarnya merupakan upaya penyeimbangan kembali dalam mengatasi permasalahan nasional yang penting seperti perpindahan tenaga kerja, wilayah tertinggal, transisi iklim, dan kesehatan masyarakat. Proses ini diperlukan untuk memulihkan kerusakan sosial dan lingkungan yang diakibatkan oleh hiper-globalisasi, dan untuk membangun bentuk globalisasi yang lebih sehat di masa depan.
Kebijakan industri, subsidi ramah lingkungan, dan ketentuan buatan Amerika yang diusung Presiden AS Joe Biden adalah contoh paling jelas dari reorientasi ini. Benar, kebijakan-kebijakan ini merupakan sumber kejengkelan di Eropa, Asia, dan negara-negara berkembang, karena kebijakan-kebijakan tersebut dianggap bertentangan dengan peraturan perdagangan bebas yang sudah ada. Namun mereka juga menjadi model bagi mereka – yang seringkali berada di negara yang sama – yang mencari alternatif terhadap hiper-globalisasi dan neoliberalisme.
Kita tidak perlu menelusuri sejarah terlalu jauh untuk menemukan analogi sistem yang bisa muncul dari kebijakan-kebijakan baru ini. Selama rezim Bretton Woods pasca tahun 1945, yang semangatnya masih bertahan hingga awal tahun 1980an, pemerintah masih mempertahankan otonomi yang signifikan atas kebijakan industri, peraturan, dan keuangan, dengan banyak negara yang memprioritaskan kesehatan perekonomian domestik dibandingkan integrasi global. Perjanjian perdagangan bersifat sempit dan lemah, sehingga hanya memberikan sedikit hambatan bagi negara-negara maju, namun lebih sedikit lagi hambatan bagi negara-negara berkembang. Kontrol dalam negeri atas aliran modal jangka pendek merupakan hal yang lumrah, dan bukan pengecualian
Meskipun perekonomian global lebih tertutup (menurut standar saat ini), era Bretton Woods terbukti kondusif bagi kemajuan ekonomi dan sosial yang signifikan. Negara-negara maju mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat selama beberapa dekade dan kesetaraan sosio-ekonomi yang relatif hingga paruh kedua tahun 1970-an. Di antara negara-negara berpendapatan rendah, negara-negara yang mengadopsi strategi pembangunan yang efektif – seperti Macan Asia Timur – tumbuh dengan pesat, meskipun ekspor mereka menghadapi hambatan yang jauh lebih besar dibandingkan negara-negara berkembang saat ini. Ketika Tiongkok bergabung dengan perekonomian dunia dengan sukses besar setelah tahun 1980an, Tiongkok melakukannya dengan caranya sendiri, mempertahankan subsidi, kepemilikan negara, pengelolaan mata uang, pengendalian modal, dan kebijakan lain yang lebih mirip dengan Bretton Woods daripada hiper-globalisasi
Warisan rezim Bretton Woods harus memberikan jeda bagi mereka yang percaya bahwa memberikan kelonggaran yang lebih besar kepada suatu negara untuk menjalankan kebijakannya sendiri akan merugikan perekonomian global. Memastikan kesehatan perekonomian dalam negeri adalah hal terpenting yang dapat dilakukan suatu negara untuk negara lain.
Tentu saja, preseden sejarah tidak menjamin bahwa agenda kebijakan baru ini akan menghasilkan tatanan ekonomi global yang baik. Rezim Bretton Woods beroperasi dalam konteks Perang Dingin, ketika hubungan ekonomi Barat dengan Uni Soviet sangat minim dan blok Soviet hanya memiliki sedikit pengaruh dalam perekonomian global. Akibatnya, persaingan geopolitik tidak menggagalkan perluasan perdagangan dan investasi jangka panjang.
Situasi saat ini sangat berbeda. Saingan utama Amerika saat ini adalah Tiongkok yang menempati posisi sangat besar dalam perekonomian dunia. Keterpisahan yang nyata antara Barat dan Tiongkok akan berdampak besar bagi seluruh dunia, termasuk negara-negara maju, karena ketergantungan mereka yang besar pada Tiongkok untuk pasokan industri. Oleh karena itu, ada banyak alasan bagus untuk mengkhawatirkan kesehatan perekonomian dunia di masa depan.
Namun jika perekonomian global menjadi tidak bersahabat, hal ini disebabkan oleh kesalahan manajemen Amerika dan Tiongkok dalam persaingan geopolitik mereka, bukan karena dugaan pengkhianatan terhadap “perdagangan bebas.” Para pengambil kebijakan dan komentator harus tetap fokus pada risiko yang benar-benar penting.
terjemahan bebas oleh gandatmadi46@yahoo.com