Oleh Prof Dani Rodrik
Negara-negara berkembang semakin khawatir bahwa Amerika Serikat akan meninggalkan rezim perdagangan multilateral. Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik, para pembuat kebijakan di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah khawatir bahwa runtuhnya rezim tersebut dapat menjadikan mereka tersandera oleh politik negara-negara besar, sehingga melemahkan prospek perekonomian mereka.
Kekhawatiran mereka bukannya tidak berdasar: kebijakan perdagangan AS telah berubah secara signifikan selama beberapa tahun terakhir. Apa yang tampak seperti serangkaian tindakan serampangan di bawah pemerintahan mantan Presiden Donald Trump – sanksi terhadap perusahaan-perusahaan Tiongkok, peningkatan tarif, dan subversi berpotensi fatal terhadap WTO – telah menjadi strategi yang luas dan koheren di bawah kepemimpinan Presiden Joe Biden saat ini.
Strategi ini, yang bertujuan untuk menyusun kembali peran Amerika dalam perekonomian global, mencakup dua hal penting. Pertama, AS kini menganggap Tiongkok sebagai saingan geopolitik utamanya dan memandang kemajuan teknologi Tiongkok sebagai ancaman keamanan nasional. Sebagaimana ditunjukkan oleh pembatasan besar-besaran yang dilakukan pemerintah terhadap penjualan chip canggih dan peralatan pembuatan chip kepada perusahaan-perusahaan Tiongkok, AS bersedia mengorbankan perdagangan dan investasi internasional untuk menggagalkan ambisi Tiongkok. Selain itu, pihaknya juga mengharapkan negara-negara lain melakukan hal yang sama.
Kedua, para pengambil kebijakan di AS berupaya untuk menebus pengabaian prioritas ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam negeri selama beberapa dekade dengan berfokus pada kebijakan yang mendorong ketahanan, rantai pasokan yang dapat diandalkan, lapangan kerja yang baik, dan transisi ke energi ramah lingkungan. AS tampaknya senang untuk mencapai tujuan-tujuan ini sendiri, meskipun tindakannya dapat berdampak buruk pada negara lain.
Contoh nyata adalah Undang-Undang Pengurangan Inflasi atau the Inflation Reduction Act (IRA), undang-undang transisi iklim yang penting dari pemerintahan Biden. Banyak negara di Eropa dan negara lain yang marah dengan subsidi energi ramah lingkungan senilai $370 miliar yang termasuk dalam IRA, yang menguntungkan produsen energi yang berbasis di AS. Pascal Lamy, mantan ketua WTO, baru-baru ini menyerukan negara-negara berkembang untuk bergabung dengan Uni Eropa dalam membentuk koalisi “Utara-Selatan” tanpa AS, untuk “menciptakan kerugian bagi [Amerika] yang akan membuat mereka mengubah posisi mereka. .”
Yang pasti, Eropa mempunyai ciri unilateralismenya sendiri, meskipun lebih lembut dibandingkan Amerika. Mekanisme Penyesuaian Perbatasan Karbon atau Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) Uni Eropa, yang bertujuan untuk mempertahankan harga karbon yang tinggi di dalam blok tersebut dengan menerapkan bea masuk terhadap impor yang intensif karbon seperti baja dan aluminium, dimaksudkan untuk menenangkan perusahaan-perusahaan Eropa yang akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam persaingan. Namun hal ini juga mempersulit negara-negara berkembang seperti India, Mesir, dan Mozambik untuk mengakses pasar Eropa.
Jadi, banyak hal yang perlu dikhawatirkan oleh negara-negara berkembang. Ketika AS dan Eropa berupaya mengisolasi Tiongkok dan menyusun kebijakan untuk mendukung agenda domestik baru mereka, kecil kemungkinan mereka akan mempertimbangkan kepentingan negara-negara miskin. Bagi negara-negara kecil berpendapatan rendah, multilateralisme tetap menjadi satu-satunya perlindungan terhadap solipsisme negara-negara besar.
Namun negara-negara berkembang sebaiknya menyadari bahwa kebijakan unilateral ini didorong oleh keprihatinan yang wajar dan sering kali ditujukan untuk memenuhi kebutuhan global. Perubahan iklim, misalnya, jelas merupakan ancaman nyata bagi umat manusia. Jika kebijakan AS dan Eropa mempercepat transisi ramah lingkungan, maka negara-negara miskin juga akan merasakan manfaatnya. Daripada mengutuk kebijakan-kebijakan ini, negara-negara berpendapatan rendah dan menengah harus mencari transfer dana dan pembiayaan yang memungkinkan mereka untuk melakukan hal yang sama. Misalnya, mereka harus meminta negara-negara Eropa menyalurkan pendapatan CBAM kepada eksportir negara-negara berkembang untuk mendukung investasi perusahaan-perusahaan ini dalam teknologi yang lebih ramah lingkungan.
Secara lebih luas, negara-negara berkembang harus ingat bahwa prospek perekonomian mereka terutama ditentukan oleh kebijakan mereka sendiri. Jika dunia tidak terjun ke dalam proteksionisme seperti yang terjadi pada tahun 1930-an, mereka kemungkinan besar tidak akan kehilangan akses ke pasar Barat. Terlebih lagi, negara-negara yang berorientasi ekspor seperti Korea Selatan dan Taiwan merekayasa keajaiban pertumbuhan mereka pada tahun 1960an dan 1970an, ketika negara-negara maju jauh lebih proteksionis dibandingkan sekarang atau di masa mendatang.
Benar juga bahwa model industrialisasi yang berorientasi ekspor telah kehabisan tenaga karena alasan-alasan yang tidak ada hubungannya dengan kebijakan proteksionis negara-negara Utara. Karena teknologi manufaktur saat ini sangat membutuhkan keterampilan dan modal, maka sulit bagi perusahaan yang terlambat untuk meniru keberhasilan yang dicapai oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Asia Timur (saya menyebut fenomena ini sebagai “de-industrialisasi prematur”). Model pembangunan di masa depan harus bergantung pada industri jasa dan usaha kecil dan menengah, dibandingkan pada ekspor industri, untuk membangun kelas menengah yang berkembang.
Fokus baru negara-negara maju dalam membangun perekonomian domestik yang berketahanan dan adil juga dapat memberikan manfaat bagi perekonomian global. Masyarakat yang kohesif kemungkinan besar akan mendukung keterbukaan terhadap perdagangan dan investasi internasional dibandingkan masyarakat yang terguncang oleh kekuatan hiper-globalisasi yang tidak egaliter. Seperti yang ditunjukkan oleh banyak penelitian, hilangnya lapangan kerja dan kemerosotan ekonomi regional sering kali dapat melahirkan politik etno-nasionalis.
Dalam letter to the next generation pada tahun 2019 oleh Christine Lagarde – yang saat itu menjabat sebagai Direktur Pelaksana IMF dan Presiden Bank Sentral Eropa saat ini – menyesalkan munculnya unilateralisme dan menekankan manfaat dari perjanjian pasca-1945. “Bretton Woods meluncurkan era baru kerja sama ekonomi global, di mana negara-negara membantu diri mereka sendiri dengan membantu satu sama lain,” tulisnya. Namun yang terjadi justru sebaliknya: rezim global mana pun yang sukses, termasuk sistem Bretton Woods, harus bersandar pada gagasan bahwa negara-negara dapat saling membantu dengan membantu diri mereka sendiri.
Singkatnya, ketika ingin mencapai pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan, negara-negara berkembang tidak boleh bertanya pada apa yang dapat dilakukan oleh negara-negara terkaya di dunia untuk mereka, namun apa yang dapat mereka lakukan untuk meningkatkan prospek ekonomi mereka sendiri.
Note: This article first appeared on Project Syndicate, and is published by special syndication arrangement at April 7, 2023
terjemahan bebas oleh gandatmadi46@yahoo.com