Sekilas mengenai MMT (Modern Monetary Theory)

MMT atau teori moneter modern merupakan sebuah pendekatan dalam mengelola perekonomian. Teori ini dikembangkan sejak era 90-an oleh seorang pakar ekonomi Profesor Bill Mitchell dan beberapa orang akademisi asal Amerika Serikat seperti Profesor Randall Wray dan Stephanie Kelton, serta seorang bankir Warren Mosler. 

Masih belum dapat dipastikan apakah banyak masyarakat dan pemerintahan setuju dengan teori moneter modern ini. Namun, yang jelas teori yang mencetuskan ide untuk mencetak uang baru sebanyak-banyaknya guna menangani resesi global dalam waktu dekat ini dan telah menimbulkan polemik di antara para ekonom dunia. 

Landasan dari MMT sebenarnya adalah teori ekonomi yang dicetuskan oleh John Maynard Keynes di era 1930 hingga 1940-an. Mereka yang mengembangkan teori ini mengklaim diri mereka sebagai penerus teori ekonomi post-Keynessian yang kini dikenal sebagai teori moneter modern.

Gagasan utama dari MMT adalah bahwa pemerintah tidak perlu ragu atau takut akan munculnya defisit pada anggaran negara yang tinggi, inflasi, goyahnya nilai tukar mata uang, hingga pengeluaran yang terlalu besar untuk pemulihan ekonomi. Para pakar ekonomi pro-MMT menilai pemerintah dapat berperan besar dalam pengendalian masalah ekonomi, termasuk inflasi.

Dalam asumsi MMT, pemerintah dapat mencetak uang baru sebanyak yang dibutuhkan guna mendorong pertumbuhan ekonomi, membantu UMKM, mengurangi beban utang luar negeri, serta tersedianya lebih banyak lapangan kerja. Sederhananya: dalam kondisi mendesak seperti resesi ekonomi, pilihan mencetak uang baru dinilai jauh lebih baik dibandingkan dengan kembali berutang.  

Masih mengenai apa itu mmt (modern monetary theory), para ekonom yang mendukung teori moneter modern berpendapat bahwa pencetakan uang baru tidak akan langsung menimbulkan inflasi dan mendevaluasi mata uang negara. Menurut mereka, teori ekonomi konvensional justru telah gagal memulihkan perekonomian dunia. Dampaknya, dunia investasi goyah, utang-utang semakin menumpuk, tingkat pengangguran kian tinggi, dan ekonomi secara keseluruhan kian memburuk. 

Gagasan modern monetary theory memang cukup menggiurkan, terutama di kalangan milenial. Kaum muda Amerika Serikat dan Jepang sudah mulai melirik teori ini karena dianggap dapat memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat dengan produktivitas tinggi di masa kini.

Indonesia

Di Indonesia sendiri, ide pencetakan uang baru ini juga telah banyak disuarakan. Bahkan, Badan Anggaran DPR telah menganjurkan kepada pemerintah untuk segera mencetak uang baru sampai sejumlah Rp 600 triliun guna mengatasi masalah perekonomian yang produktif. Beberapa mantan menteri pun mengusulkan Bank Indonesia untuk mencetak uang baru hingga Rp 4.000 triliun.

Menteri Keuangan era SBY, Chatib Basri, menyebut bahwa Indonesia bisa saja menambal defisit APBN 2020 sebesar 5,07 persen terhadap PDB dari pembiayaan domestik. Salah satunya dengan menugaskan Bank Indonesia untuk melakukan cetak uang secara modern monetary theory (MMT). “Defisit anggarannya dibiayai oleh bank sentral kita bisa lakukan,” kata Chatib.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati menjelaskan dikeluarkannya SKB III karena Bank Indonesia sebagai otoritas moneter terpanggil untuk ikut berkontribusi membantu dalam penanganan pandemi Covid-19 dikarenakan situasi yang masih extraordinary. 

Namun, kerjasama tersebut tetap memperhatikan rambu-rambu dari sisi neraca keuangan dan kebijakan BI. “Pemerintah tetap memiliki pilihan, maka keterpanggilan BI dalam situasi extraordinary ini tetap dalam rambu-rambu BI, namun juga melihat dalam space kemampuan mengurangi beban pemerintah

SBN yang dibeli oleh BI adalah SBN yang bisa diperdagangkan (tradable) dan marketable. Selain itu, SBN yang dibeli bisa digunakan BI untuk ekspansi moneter seperti stabilisasi nilai tukar rupiah. “SKB III ini tetap mengadopsi prinsip yang selama ini kita jaga antara BI dengan pemerintah, yaitu bahwa kami masing-masing akan menjaga agar fiskal moneter menjadi instrumen kredibel dalam menjaga ekonomi,” ujar Menkeu Sri Mulyani.  

Sementara itu, Sri Mulyani mengatakan tujuan adanya SKB III diarahkan untuk pembiayaan kesehatan dan kemanusiaan akibat dampak yang ditimbulkan dari pandemi virus corona. Lebih lanjut SKB III burden sharing mengatur pembelian SBN oleh BI yang terbagi menjadi dua kali pembiayaan. Pertama pembelian SBN oleh BI dalam APBN 2021 sebesar Rp 215 triliun. Kedua untuk APBN 2022 sebesar Rp 224 triliun. 

Jumlah penerbitan SBN yang dibeli oleh BI tersebut terbagi dalam dua jenis cluster yakni cluster A mengatur sebanyak Rp 51 triliun nominal SBN yang beli oleh BI pada tahun 2021 dan Rp 40 triliun di tahun 2022.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, tahun 2023 adalah tahun pemerintah kembali ke jalur normal. Selain tak lagi burden sharing  BI, defisit fiskal juga dipatok kembali ke angka 3 persen. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi tahun 2023 dipatok pada kisaran 5,3 persen – 5,9 persen. Konsumsi masyarakat akan menjadi sumber pertumbuhan utama dengan target 5,1 persen usai menyusut menjadi 2 persen karena Covid-19.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo juga mengungkapkan, mengakhiri burden sharing pada tahun 2022. Kerja sama BI-pemerintah berakhir pada SKB III.

Prof Iwan Jaya Azis dalam acara EndGame Gita Wiryawan menjelaskan bahwa kebijakan ekonomi masih perlu ditopang oleh institusi, SDM dan modal sosial yang kuat untuk dapat berhasil menjawab tantangan global.

Prof Dr. Iwan Jaya Azis, Arek Suroboyo lahir 17 Februari 1953, ekonom dari Dyson School of Applied Economics Cornell University membedah berbagai pelajaran dari beberapa krisis keuangan, penyebab kesenjangan, hingga pandangannya mengenai mata uang kripto.

dari beberapa sumber informasi gandatmadi46@yahoo.com