A.Moda Raya Terpadu (MRT)
Indonesia berhasil menggaet Jepang, Inggris, dan Korea Selatan (Korsel) dalam proyek pembangunan MRT di Jakarta. Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/ MoU) dengan tiga negara tersebut di Bali, Senin (14/11/2022) yang disaksikan oleh Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dan PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
Dicapai Memorandum of Cooperation (MoC) antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jepang tentang kelanjutan pembangunan MRT Jakarta East-West Line Phase 1 Tomang, Dukuh Atas, Senen, Perintis hingga Medan Satria. MRT koridor Timur-Barat akan membelah wilayah Jakarta mulai dari wilayah Balaraja (Banten) hingga Cikarang (Jawa Barat) sepanjang 87 km dengan jumlah 40 stasiun.
*Inggris
Menhub Budi bersama Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste Owen Jenkins menyaksikan penandatangan Letter of Intent (LoI) antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Inggris tentang Kerja Sama Pembangunan MRT Jakarta, dan LRT. Termasuk melalui Expression of Interest dari UK Export Finance untuk menyiapkan pendanaan sebesar US$ 1,25 miliar
*Korea Selatan
Menhub Budi bersama Menteri Pertanahan, Infrastruktur, dan Transportasi Korea Selatan Won Hee-Ryong serta Duta Besar RI untuk Korsel Gandi Sulistiyanto menyaksikan penandatanganan MoU terkait kerja sama pembangunan MRT Fase 4 Fatmawati-Kampung Rambutan.
B.Tol Trans-Sumatera
Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Turki menandatangani kontrak kerja sama Pembangunan Jalan Tol Trans-Sumatra di Bali, Senin (14/11/2022). Penandatanganan MoU dilakukan olehDirektur Operasi III PT Hutama Karya Koentjoro dengan Wakil Presiden Dewan Direksi ERG Insaat Ticaret ve Sanayi Mustafa Sani Erbilgin yang disaksikan langsung oleh Menteri PUPR BasukiHadimuljono.
Juru Bicara Kementerian PUPR Endra Satmawidjaja mengatakan alasan Turki menjadi negara mitra pada proyek ini dikarenakan Turki berpengalaman dan memiliki penguasaan teknologi yang baik dalam pembangunan jalan tol.
C. Proyek Transisi Energi
Indonesia mendapatkan pendanaan proyek berbasis energi terbarukan dalam mendukung pengembangan kendaraan listrik, teknologi, hingga pemensiunan PLTU dari negara G7 senilai US$ 20 miliar atau sekitar Rp 311 triliun (asumsi kurs Rp 15.564 per US$). Hal ini dilakukan dalam rangka mempercepat pelaksanaan transisi energi di Indonesia.
Selain itu,Climate Counselor to The Secretary at US Department of The Treasury Jepang dan AS serta Norwegia dalam enam bulan ke depan akan membantu Indonesia membuat rencana investasi komprehensif dalam payung Just Energy Transition Partnership (JETP) untuk mencapai Net Zero Emissions (NZE).
Note: Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa komitmen pendanaan ini masih akan dibahas lagi rinciannya dengan sejumlah pihak terkait karena ini merupakan kombinasi dari multilateral development bank, bilateral, dan juga filantropi, maupun hibah (grant). Namun dia menegaskan pendanaan US$ 20 miliar ini sudah pasti dari pihak internasional, tak ada dari institusi Indonesia.
Lantas, pendanaan ini untuk program apa saja? Apakah hanya untuk percepatan pemensiunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara atau juga untuk program lainnya? Sri Mulyani menyebut, program ini nantinya akan ditujukan untuk percepatan pemensiunan PLTU batu bara. Namun nanti akan dilihat apakah ada aset PLTU PLN yang sudah siap untuk dipensiunkan atau PLTU dari pengembang listrik swasta (Independent Power Producers/ IPP).
“Jadi akan dilihat berdasarkan yang kemarin disampaikan, dari PLN ada yang sudah siap berasal dari aset PLN sendiri, berasal dari IPP sudah diumumkan dari INA keterlibatannya, jadi per projek akan dilihat,” jelasnya.
D.Proyek Pemensiunan PLTU
PT PLN (Persero) mendapat dukungan dari Asian Development Bank (ADB) untuk rencana pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) melalui skema Energy Transition Mechanism(ETM). Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara PLN dan ADB terkait penjajakan pensiun dini PLTU pertama yang dimiliki produsen listrik swasta (IPP) yaitu PLTU Cirebon-1 melalui skema ETM.
Penandatanganan dilakukan pada saat peluncuran ETM Country Platform di Nusa Dua, Bali pada Senin (13/11) lalu yang dihadiri Presiden ADB Masatsugu Asakawa, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Presiden Direktur Cirebon Electric Power (CEP) Hisahiro Takeuchi, dan CEO Indonesia Investment Authority (INA) Ridha D. M. Wirakusumah.
Presiden ADB Masatsugu Asakawa mengatakan, dalam nota kesepahaman tersebut, ADB sepakat untuk membuka diskusi perihal upaya mempercepat penghentian PLTU Cirebon-1 berkapasitas 660 megawatt (MW) milik CEP di Jawa Barat. Kolaborasi ini bertujuan untuk mencapai pengurangan emisi CO2 melalui model yang dapat ditiru dan diterapkan ke IPP lain di Indonesia serta daerah lain di Asia Pasifik dan sekitarnya.
Setelah kesepakatan tercapai di antara para pihak, ADB memberikan fasilitas pensiun dini dalam bentuk senior debt dengan syarat tenor perjanjian jual beli listrik antara CEP dan PLN akan dipersingkat melalui ETM. “Langkah ini sebagai komitmen ADB untuk mewujudkan wilayah Asia dan Pasifik yang makmur, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan, sambil melanjutkan upayanya untuk memberantas kemiskinan ekstrem. ETM juga memberikan contoh bagi negara lain untuk menempa jalan menuju target nol emisi. Di masa mendatang, ADB berkomitmen untuk mendukung upaya ini di seluruh Asia, dan Pasifik,” jelasnya.
E.Proyek Bisnis Hidrogen dan Amonia
PT Pertamina (Persero) dan perusahaan energi dan bahan kimia terbesar asal Arab Saudi, Saudi Aramco, menyepakati kerja sama proyek penyediaan hidrogen dan amonia. Hal ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antar kedua perusahaan yang dilakukan oleh Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati, dan Senior Vice President Downstream Aramco Mohammed Y. Al Qahtani pada B20 Summit 2022 di Bali, Senin (14/11/2022).
Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan alasan pengadaan proyek ini dikarenakan Indonesia yang masih bergantung pada bahan bakar fosil. Hal tersebut menjadi riskan mengingat transisi energi tidak boleh membahayakan ketahanan dan keterjangkauan energi.
“Karena itulah Pertamina mengembangkan program dekarbonisasi melalui CCUS (Carbon Capture, Utilizatin & Storage). Hidrogen dan Amonia diharapkan memainkan peran kunci dalam ekonomi netral iklim di masa depan, memungkinkan pembangkit listrik bebas emisi, transportasi berat, pemanasan dan proses industri,” jelasnya, dikutip dari keterangan resmi Pertamina, Selasa (15/11/2022).
Nota kesepakatan tersebut juga melibatkan studi kelayakan yang bertujuan untuk menilai kemungkinan kerja sama pengembangan amonia dan hidrogen bersih, termasuk potensi penangkapan, pemanfaatan, serta penyimpanan karbon (CCUS) pada lokasi yang disepakati.
F.Proyek Bisnis Kilang Tuban
Pertamina New and Renewable Energy (Pertamina NRE), Subholding New & Renewable Energy Pertamina bersama perusahaan listrik asal Arab Saudi, ACWA Power resmi menandatangani Joint Development Agreement (JDA) terkait penyediaan pembangkit tenaga listrik, uap, dan air pada proyek Grass Root Refinery and Petrochemical (GRR&P) Tuban, Jawa Timur. Penandatanganan JDA ini dilakukan oleh CEO Pertamina NRE Dannif Danusaputro dan CEO ACWA Power Paddy Padmanathan dalam acara B20 Summit di Bali pada Minggu (13/11/2022).
Proyek ini dibangun dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dari GRR&P Tubanyang berlokasi di Tuban, Jawa Timur.Dari perjanjian tersebut, disepakati kerja sama yang meliputi pengembangan pembangkit listrik kapasitas 575 Mega Watt (MW), pembangkit uap berkapasitas 3.288 ton per jam, dan desalinasi air dengan kapasitas 12.000 ton per jam.
“Kerja sama ini sangat strategis, di mana Pertamina NRE akan mengambil bagian dalam mendukung proyek GRR&P Tuban yang memegang peran penting untuk membangun ketahanan energi nasional. Kami sangat antusias untuk memberikan dukungan melalui penyediaan solusi rendah karbon,” ungkap Dannif, dikutip dari keterangan resmi Pertamina, Senin (14/11/2022).