Mantan Menteri Keuangan periode 2013-2014 Chatib Basri mengatakan bahwa pemimpin Indonesia selanjutnya di 2024 harus dapat meningkatkan penerimaan pajak dan investasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di level 6-7 persen.
ICOR 6,8 Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 1 persen butuh tambahan investasi 6,8. Jadi kalau mau tumbuh 7 persen kita perlu investasi terhadap PDB 7 x 6,8 Angkanya sekitar 47 persen. Tabungan domestik (gross domestic savings) terhadap PDB masih sebesar 36 persen. Sementara kebutuhan investasi sebesar 47 persen, sehingga masih ada gap 11 persen dari GDP atau sekitar Rp1.800 triliun tambahan kekurangan,” ungkapnya.
Untuk itu, Chatib menyebutkan bahwa opsi yang bisa dilakukan pemerintah, yakni karena ada gap tabungan domestik maka harus dibiayai melalui penanaman modal asing (PMA). Misalnya, pada PMA yag berorientasi ekspor. “Pemerintah di 2024-2029 harus buat investasi asing masuk. Dia harus friendly sama investor. Artinya regulasi harus streamline, debirokratisasi, investment climate harus baik,”
Rasio Pajak dan Pertumbuhan PDB
Selain itu, pemerintah juga harus menaikan rasio pajak terhadap PDB sehingga bisa meningkatkan penerimaan pajak yang akan membantu pertumbuhan ekonomi. “Maka saya ingin mengatakan siapapun yang terpilih sebagai presiden pada 2024-2029 dan ke depan harus meningkatkan penerimaan pajak agar rasio tax GDP mengalami peningkatan,” pungkas Chatib
Tax ratio Indonesia terus mengalami penurunan dalam 20 tahun terakhir dari 12% pada 2003 menjadi 10,41% pada 2022. Idealnya 15%.
Dalam catatan Kementerian Keuangan, pendapatan perpajakan Indonesia naik dari Rp 210,79 triliun pada 2003 menjadi Rp 1.278,63 triliun pada 2021. Angkanya melesat enam kali lipat.
Sementara itu, PDB Indonesia berdasarkan harga konstan naik dari Rp 444,5 triliun pada 2003 menjadi Rp 11.118,98 triliun pada 2021. Angkanya melesat 26 kali lipat lebih.
Korupsi
Era Presiden SBY terbukti 4 Menteri terjerat korupsi dan di era Presiden Jokowi 5 Menteri
Indeks Persepsi Korupsi pada 2019 skornya mencapai 40 poin, turun menjadi 37 poin pada 2020. Kemudian naik lagi menjaid 38 poin, tetapi setelahnya turun beruntun masing-masing 34 poin pada 2022-2023.
Pada Indeks Korupsi 2023, menunjukkan bahwa Indonesia terus mengalami tantangan serius dalam melawan korupsi,” kata Wawan Suyatmiko, Deputi Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII)
diposting oleh gandatmadi46@yahoo.com