Professor Jeffrey D. Sachs: Era Perdamaian Global dan Pembangunan Berkelanjutan yang baru

Diterbitkan oleh IDN-InDepthNews tgl 21 Nov 2023

PBB 21 November 2023 (IDN) — Dalam kesaksian saya, saya akan merujuk pada empat (perang): Perang Ukraina, yang dimulai pada tahun 2014 dengan penggulingan presiden Ukraina Viktor Yanukovich dengan kekerasan; Perang Israel-Palestina, yang berulang kali berkobar sejak tahun 1967; Perang Suriah, yang dimulai pada tahun 2011; dan Perang Sahel, yang dimulai pada tahun 2012 di Mali dan kini telah menyebar ke seluruh Sahel.

Perang-perang ini dan perang-perang lainnya yang terjadi baru-baru ini telah merenggut jutaan nyawa, menyia-nyiakan triliunan dolar pengeluaran militer, dan menghancurkan kekayaan budaya, alam, dan ekonomi yang dibangun selama beberapa generasi dan bahkan ribuan tahun. Perang adalah musuh terburuk pembangunan berkelanjutan.

Perang-perang ini mungkin tampak sulit untuk diselesaikan, namun kenyataannya tidak demikian. Memang benar, saya menyarankan agar keempat perang tersebut dapat diakhiri dengan cepat melalui kesepakatan di Dewan Keamanan PBB. Salah satu alasannya adalah perang besar harus dipicu oleh pihak luar, baik dengan pendanaan maupun persenjataan dari luar. Dewan Keamanan PBB dapat sepakat untuk menghentikan perang yang mengerikan ini dengan menahan pendanaan dan persenjataan dari luar. Hal ini memerlukan kesepakatan di antara negara-negara besar.

Alasan lain mengapa perang-perang ini dapat berakhir dengan cepat adalah karena perang-perang tersebut disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi dan politik yang dapat diatasi melalui diplomasi, bukan melalui perang. Dengan mengatasi faktor-faktor mendasar politik dan ekonomi, Dewan Keamanan dapat menciptakan kondisi perdamaian dan pembangunan berkelanjutan. Mari kita bahas masing-masing dari empat perang tersebut secara bergantian.

Perang di Ukraina

Perang di Ukraina memiliki dua penyebab politik utama. Yang pertama adalah upaya NATO untuk melakukan ekspansi ke Ukraina meskipun ada penolakan yang tepat waktu, berulang-ulang, dan semakin mendesak dari Rusia. Rusia menganggap kehadiran NATO di Ukraina sebagai ancaman signifikan terhadap keamanan Rusia.

Penyebab politik kedua adalah perpecahan etnis timur-barat di Ukraina, sebagian karena perbedaan bahasa dan sebagian lagi karena perbedaan agama. Menyusul penggulingan Presiden Yanukovych pada tahun 2014, wilayah etnis Rusia memisahkan diri dari pemerintahan pasca kudeta dan meminta perlindungan dan otonomi. Perjanjian Minsk II, yang disahkan dengan suara bulat oleh Dewan ini dalam Resolusi 2202, menyerukan otonomi daerah untuk dimasukkan dalam konstitusi Ukraina, namun perjanjian tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh Pemerintah Ukraina meskipun mendapat dukungan dari Dewan Keamanan PBB.

Penyebab ekonomi dari perang ini disebabkan oleh kenyataan bahwa perekonomian Ukraina menghadap ke arah barat dari Uni Eropa dan ke arah timur dari Rusia, Asia Tengah, dan Asia Timur. Ketika UE mencoba merundingkan perjanjian perdagangan bebas dengan Ukraina, Rusia menyatakan kekhawatirannya bahwa perdagangan dan investasinya di Ukraina akan terganggu kecuali jika perjanjian tiga arah dicapai antara UE, Rusia, dan Ukraina untuk memastikan bahwa perdagangan Ukraina-Rusia dan investasi akan dipertahankan seiring dengan perdagangan UE-Ukraina. Sayangnya, UE tampaknya tidak siap untuk bernegosiasi dengan Rusia mengenai perjanjian tiga arah tersebut, dan persaingan ekonomi Ukraina yang berorientasi timur-barat tidak pernah terselesaikan.

Dewan ini dapat mengakhiri Perang Ukraina dengan cepat dengan mengatasi penyebab politik dan ekonomi yang mendasarinya. Dari segi politik, negara-negara P5 (Permanent 5) harus setuju untuk memperluas jaminan keamanan ke Ukraina dan juga setuju bahwa NATO tidak akan melakukan ekspansi ke Ukraina, sehingga dapat mengatasi penolakan mendalam Rusia terhadap perluasan NATO. Dewan juga harus berupaya mencapai solusi pemerintahan yang langgeng terkait perpecahan etnis di Ukraina. Kegagalan Ukraina dalam melaksanakan perjanjian Minsk II, dan kegagalan Dewan Keamanan dalam menegakkan perjanjian tersebut, berarti bahwa solusi otonomi daerah tidak lagi memadai. Setelah hampir 10 tahun pertempuran sengit, adalah realistis bahwa beberapa wilayah yang dihuni oleh etnis Rusia akan tetap menjadi bagian dari Rusia, sementara sebagian besar wilayah Ukraina tentu saja akan tetap menjadi bagian dari Ukraina yang berdaulat dan aman.

Dari sisi ekonomi, ada dua pertimbangan, satu mengenai kebijakan dan satu lagi mengenai pembiayaan. Dari segi kebijakan, kepentingan ekonomi Ukraina yang kuat adalah bergabung dengan Uni Eropa sekaligus menjaga hubungan perdagangan dan keuangan terbuka dengan Rusia dan negara-negara Eurasia lainnya. Kebijakan perdagangan Ukraina harus bersifat inklusif dan tidak bersifat pengalih perhatian, sehingga memungkinkan Ukraina untuk berfungsi sebagai jembatan ekonomi yang dinamis antara Eurasia bagian timur dan barat. Dari sisi pendanaan, Ukraina memerlukan pendanaan untuk rekonstruksi dan infrastruktur fisik baru – seperti kereta api cepat, energi terbarukan, 5G, dan modernisasi pelabuhan.

Saya merekomendasikan agar Dewan Keamanan membentuk Dana Perdamaian dan Pembangunan yang baru (a new Peace and Development Fund), untuk membantu memobilisasi pendanaan guna membantu Ukraina dan zona perang lainnya untuk beralih dari perang menuju pemulihan dan pembangunan berkelanjutan jangka panjang.

Perang di Israel dan Palestina

Di sini juga perang dapat diakhiri dengan cepat jika Dewan Keamanan PBB menegakkan beberapa resolusi Dewan Keamanan PBB yang dibuat selama beberapa dekade yang menyerukan kembalinya perbatasan tahun 1967, diakhirinya aktivitas pemukiman Israel di wilayah pendudukan, dan solusi dua negara, termasuk DK PBB. resolusi 242, 338, 1397, 1515, dan 2334. Jelas bahwa Israel dan Palestina tidak dapat mencapai kesepakatan bilateral sejalan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB tersebut. Di kedua belah pihak, kelompok garis keras berulang kali membuat frustrasi kelompok moderat yang mengupayakan perdamaian berdasarkan solusi dua negara.

Oleh karena itu, sudah saatnya bagi Dewan Keamanan PBB untuk menegakkan keputusannya, dengan menerapkan solusi yang adil dan langgeng serta demi kepentingan Israel dan Palestina, daripada membiarkan kelompok garis keras di kedua belah pihak mengabaikan mandat Dewan ini dan sehingga mengancam perdamaian global.

Rekomendasi saya kepada Dewan ini adalah agar mereka segera mengakui Negara Palestina, dalam hitungan hari atau minggu, dan menyambut Palestina sebagai anggota penuh PBB, dengan ibu kota di Yerusalem Timur dan dengan kendali kedaulatan atas Situs Suci Islam. Dewan juga harus membentuk pasukan penjaga perdamaian, yang sebagian besar berasal dari negara-negara Arab tetangga, untuk membantu menjamin keamanan di Palestina. Hasil seperti ini merupakan keinginan besar komunitas internasional, dan merupakan kepentingan nyata baik Israel maupun Palestina, meskipun ada keberatan keras dari kelompok penolakan garis keras di kedua pihak yang berbeda pendapat.

Seperti kasus Ukraina, kegagalan Dewan ini untuk menegakkan resolusi-resolusi sebelumnya mengenai Israel dan Palestina telah membuat situasi saat ini jauh lebih sulit untuk diselesaikan. Permukiman ilegal Israel kini telah meluas hingga mencapai lebih dari 600.000 pemukim. Namun pelanggaran yang dilakukan Israel secara terang-terangan dan sudah berlangsung lama terhadap Dewan Keamanan PBB dalam hal ini bukanlah alasan bagi Dewan Keamanan PBB untuk tidak mengambil tindakan tegas saat ini, terutama karena Gaza sedang dilanda kebakaran, dan wilayah yang lebih luas adalah sebuah kotak api yang dapat meledak kapan saja.

Strategi ekonomi harus menyertai strategi politik. Yang terpenting, Negara Palestina yang baru dan berdaulat harus mampu bertahan secara ekonomi. Hal ini memerlukan beberapa langkah ekonomi:

Pertama, Palestina harus mendapatkan keuntungan dari cadangan minyak dan gas lepas pantai di wilayah perairan Palestina.

Kedua, Dana Perdamaian dan Pembangunan yang baru harus membantu Palestina untuk membiayai pembangunan pelabuhan modern di Gaza dan jalur jalan raya serta kereta api yang aman yang menghubungkan Gaza dan Tepi Barat.

Ketiga, sumber daya air penting di Lembah Yordan harus dibagi secara adil antara Israel dan Palestina, dan kedua negara harus didukung bersama untuk menjamin peningkatan besar dalam kapasitas desalinisasi guna memenuhi kebutuhan air kedua negara yang mendesak dan terus meningkat.

Keempat, dan yang paling penting, baik Israel maupun Palestina harus menjadi bagian dari rencana pembangunan berkelanjutan terpadu untuk Mediterania Timur dan Timur Tengah yang mendukung ketahanan iklim dan transisi kawasan menuju energi ramah lingkungan.

Perang di Suriah

Dewan juga dapat mengakhiri perang di Suriah. Perang Suriah pecah pada tahun 2011 ketika beberapa kekuatan regional dan Amerika Serikat bergabung untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Suriah Bashar al-Assad. Operasi pergantian rezim yang sangat salah arah ini gagal, namun memicu perang berkepanjangan dengan pertumpahan darah dan kehancuran besar-besaran, termasuk situs warisan budaya kuno. Dewan Keamanan harus memperjelas bahwa semua negara P5 (Permanent 5) dan negara-negara di sekitar Suriah sepakat sepenuhnya bahwa semua upaya perubahan rezim kini telah berakhir secara permanen, dan bahwa Dewan Keamanan PBB bermaksud untuk bekerja sama dengan Pemerintah Suriah dalam rekonstruksi dan pembangunan.

Dari sisi ekonomi, harapan terbaik Suriah adalah menjadi terintegrasi erat di kawasan Mediterania Timur – Timur Tengah, terutama melalui pembangunan infrastruktur fisik (jalan, kereta api, fiber, listrik, air) yang menghubungkan Suriah dengan Turki, Timur Tengah, dan negara-negara Mediterania. Seperti halnya Israel dan Palestina, program investasi ini harus didanai sebagian oleh Dana Perdamaian dan Pembangunan Berkelanjutan baru yang dibentuk oleh Dewan ini.

Perang di Sahel

Perang di Sahel memiliki akar yang mirip dengan perang di Suriah. Sama seperti negara-negara regional dan AS yang bertujuan untuk menggulingkan rezim Bashar al-Assad pada tahun 2011, negara-negara besar NATO juga bertujuan untuk menggulingkan rezim Moammar Qaddafi di Libya pada tahun 2011. Dalam mencapai tujuan ini, mereka jauh melampaui mandat PBB. Resolusi Dewan Keamanan PBB tahun 1973, yang mengizinkan perlindungan penduduk sipil Libya, namun jelas bukan operasi perubahan rezim yang dipimpin NATO. Penggulingan pemerintah Libya dengan kekerasan dengan cepat meluas ke negara-negara miskin di Sahel. Kemiskinan saja membuat negara-negara Sahel ini sangat rentan terhadap masuknya persenjataan dan milisi. Dampaknya adalah kekerasan yang terus berlanjut dan berbagai kudeta, yang sangat melemahkan kemungkinan perbaikan ekonomi.

Krisis Sahel saat ini adalah krisis ketidakamanan dan kemiskinan yang pertama dan terpenting. Sahel adalah wilayah semi-kering hingga hiper-kering, dengan kerawanan pangan kronis, kelaparan, dan kemiskinan ekstrem. Sebagian besar negara di kawasan ini terkurung daratan, sehingga menyebabkan kesulitan besar dalam transportasi dan perdagangan internasional. Namun pada saat yang sama, kawasan ini juga memiliki simpanan mineral bernilai tinggi dalam jumlah besar, keanekaragaman hayati dan potensi agronomi yang besar, potensi energi surya yang sangat besar, dan tentu saja potensi sumber daya manusia yang sangat besar yang belum terealisasi karena kurangnya pendidikan dan pelatihan.

Semua anggota P5, dan bahkan seluruh dunia, menderita akibat buruk akibat berlanjutnya perang ini. Semua pihak harus menanggung beban keuangan, ketidakstabilan ekonomi, risiko terorisme, dan risiko perang yang lebih luas. Dewan Keamanan berada dalam posisi untuk mengambil tindakan tegas untuk mengakhiri perang karena jelas bahwa kepentingan seluruh anggota Dewan Keamanan PBB, dan terutama semua negara P5, adalah untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung lama ini. sebelum konflik tersebut berkembang menjadi konflik yang lebih berbahaya.

Dewan Keamanan diberi wewenang yang cukup besar berdasarkan Piagam PBB jika Dewan Keamanan mempunyai tekad dari para anggotanya. Mereka dapat mengerahkan pasukan penjaga perdamaian, dan bahkan tentara jika diperlukan. Ia dapat menjatuhkan sanksi ekonomi kepada negara-negara yang tidak mematuhi Resolusi DK PBB. Hal ini dapat memberikan jaminan keamanan bagi suatu negara. Mereka dapat mengajukan rujukan ke Pengadilan Kriminal Internasional untuk menghentikan kejahatan perang. Singkatnya, Dewan pasti dapat menegakkan resolusi-resolusinya jika Dewan memilih untuk melakukannya. Demi perdamaian global, biarkan Dewan memilih untuk mengakhiri perang ini.

Dana Perdamaian dan Pembangunan

Dewan Keamanan PBB juga harus memperkuat perangkatnya dengan terlibat dalam pembangunan perdamaian ekonomi di samping keputusan-keputusan yang lebih umum mengenai perbatasan, penjaga perdamaian, sanksi, dan sejenisnya. Saya telah beberapa kali menyebutkan gagasan untuk membentuk Dana Perdamaian dan Pembangunan baru yang dapat digunakan oleh Dewan Keamanan PBB untuk menciptakan dinamika positif bagi pembangunan berkelanjutan, dan untuk mendorong investor lain – seperti Bank Dunia, IMF, dan Pembangunan Multilateral regional. Bank – untuk melakukan investasi bersama dalam upaya perdamaian.

Saya akan merekomendasikan tiga pedoman untuk dana baru tersebut.

Pertama, hal ini akan didanai oleh negara-negara besar dengan mentransfer sebagian pengeluaran militer mereka untuk upaya perdamaian global. Amerika Serikat, misalnya, kini membelanjakan sekitar $1 triliun per tahun untuk belanja militer, sementara Tiongkok, Rusia, India, dan Arab Saudi adalah pembelanja terbesar berikutnya, dengan gabungan pengeluaran militer yang jumlahnya sedikit lebih dari separuh pengeluaran AS, atau mungkin sekitar $600 miliar. Misalkan negara-negara ini mengurangi pengeluaran militer hanya sebesar 10% dan mengalihkan tabungannya ke Dana Perdamaian dan Pembangunan. Itu saja akan menghasilkan sekitar $160 miliar per tahun. Bahkan jumlah tersebut dapat dimanfaatkan dengan beberapa rekayasa keuangan untuk memungkinkan pinjaman tahunan sebesar $320 miliar per tahun, yang cukup untuk membantu zona perang saat ini untuk mulai melakukan pemulihan dan pembangunan.

Kedua, dana tersebut akan menekankan integrasi regional. Hal ini sangat penting untuk penciptaan perdamaian dan keberhasilan pembangunan. Ukraina akan dibantu untuk mengintegrasikan wilayah barat (ke UE) dan timur (ke Rusia, Asia Tengah, dan Asia Timur). Israel, Palestina, dan Suriah akan dibantu untuk berintegrasi dalam jaringan infrastruktur di kawasan EMME, sehingga memperdalam perdamaian dan pembangunan ekonomi. Negara-negara Sahel akan dibantu untuk menghilangkan isolasi dan kurangnya layanan dasar melalui jaringan infrastruktur jalan, kereta api, pelabuhan, fiber, dan listrik.

Ketiga, Dana Perdamaian dan Pembangunan akan bermitra dengan aliran pendanaan lain, seperti China’s Belt and Road Initiative, EU’s Global Gateway, the G7’s Global Partnership for Infrastructure and Investment, and increased lending by the Bretton Woods institutions and the regional development banks

Menariknya, Dana untuk Perdamaian dan Pembangunan dapat menjadi sarana untuk kemitraan investasi yang lebih besar yang menghubungkan Tiongkok, UE, Amerika Serikat, dan G7. Hal ini juga akan menjadi kontribusi terhadap perdamaian, tidak hanya di zona perang saat ini tetapi juga di antara negara-negara besar di dunia

Tepat di seberang jalan dari kami terdapat tembok Isaiah, dengan kata-kata visioner dari nabi besar Yahudi abad ke-8 SM: “Mereka akan menempa pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak mereka menjadi pisau pemangkas; bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang melawan bangsa, dan mereka juga tidak akan belajar perang.” Inilah saatnya untuk menghormati kata-kata Isaiah dengan mengakhiri perang-perang yang tidak berguna ini, memangkas pengeluaran militer dan mengubah tabungan menjadi investasi baru di bidang pendidikan, layanan kesehatan, energi terbarukan, dan perlindungan sosial.

Usulan untuk mengalihkan pengeluaran militer saat ini ke pendanaan pembangunan berkelanjutan di masa depan tidak hanya didasarkan pada kebijaksanaan abadi Isaiah, namun juga berdasarkan usulan para pemimpin agama dan negara-negara di dunia di Majelis Umum PBB. Paus Paulus VI dalam ensikliknya yang brilian Populorum Progresio (1967) menyerukan kepada para pemimpin dunia “untuk menyisihkan sebagian dari pengeluaran militer mereka untuk dana dunia guna meringankan kebutuhan masyarakat miskin.” Majelis Umum PBB membahas hal ini melalui Resolusi Majelis Umum PBB 75/43, yang menyerukan “komunitas internasional untuk mencurahkan sebagian dari sumber daya yang tersedia melalui penerapan perjanjian perlucutan senjata dan pembatasan senjata untuk pembangunan ekonomi dan sosial, dengan tujuan untuk mengurangi dampak buruk yang ditimbulkannya. kesenjangan yang semakin besar antara negara maju dan berkembang.”

Sebagai orang Amerika, saya bangga bahwa Presiden kita yang terhebat, Franklin Delano Roosevelt, adalah seorang visioner yang mengawasi pendirian lembaga besar ini. Saya sangat percaya pada kemampuan PBB, dan Dewan Keamanan, untuk menjaga perdamaian dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Ketika seluruh 193 negara anggota PBB, atau 194 negara anggota Palestina, hidup sesuai dengan Piagam PBB, kita akan memasuki Era Global Perdamaian dan Pembangunan Berkelanjutan yang baru

terjemahan bebas oleh gandatmadi46@yahoo.com

Post navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published.