Negara-negara yang ingin menjadi anggota OECD harus menunjukkan “kesiapan” dan “komitmen” untuk mematuhi dua persyaratan mendasar:
(i) masyarakat demokratis yang berkomitmen pada supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia;
(ii) (ii) perekonomian yang terbuka, transparan, dan pasar bebas.
Note:
Demokrasi adalah pemerintahan kolektif yang dilakukan oleh warga negara – “Tidak ada bos, kecuali satu sama lain.” Hal ini berarti menolak kekuasaan elit penguasa atau diktator – tidak peduli seberapa baik hati mereka. Artinya warga negara harus bertanggung jawab terhadap pemerintahannya.
Pemerintahan mandiri memberikan manfaat besar, termasuk hak kebebasan berekspresi dan berkumpul. Prinsip ini mengasumsikan kesetaraan pengaruh politik, yang dinyatakan dalam bentuk satu orang satu suara. Hal ini menyiratkan harapan bahwa warga negara akan memperlakukan satu sama lain sebagai pihak yang berbagi secara bermartabat dalam usaha bersama. Namun hal ini juga memerlukan biaya: upaya yang harus dilakukan oleh masyarakat.
Landasan Tindakan Pemerintah membangun kepercayaan dan memperkuat demokrasi:
Publikasi inovatif ini menyoroti tantangan penting tata kelola publik yang dihadapi negara-negara saat ini dalam melestarikan dan memperkuat demokrasi mereka, termasuk memerangi misinformasi dan disinformasi; meningkatkan keterbukaan pemerintah, partisipasi dan inklusivitas masyarakat; dan memikul tanggung jawab global serta membangun ketahanan terhadap pengaruh asing.
Forum Global & Pertemuan Tingkat Menteri OECD, Luksemburg, 2022
Para menteri dan perwakilan tingkat tinggi dari 38 negara OECD, Uni Eropa, serta negara-negara kandidat aksesi OECD, bertemu di Luksemburg pada tanggal 18 November 2022 untuk Rapat Menteri Tata Kelola Publik OECD tentang “Membangun Kepercayaan dan Memperkuat Demokrasi” guna mengusulkan tindakan nyata untuk mengatasi krisis ini. tantangan mendesak yang dihadapi negara-negara demokrasi saat ini.
Deklarasi Luksemburg
Pertemuan Tingkat Menteri ini diakhiri dengan diadopsinya Deklarasi Luksemburg tentang Membangun Kepercayaan dan Memperkuat Demokrasi yang mana para Menteri dan perwakilan tingkat tinggi menyatakan kembali komitmen mereka dan mendukung serangkaian tindakan nyata.
Outlook Anti-Korupsi dan Integritas OECD 2024
Laporan menganalisis upaya negara-negara anggota untuk menegakkan integritas dan memerangi korupsi. Berdasarkan data dari Indikator Integritas Publik, laporan ini menganalisis kinerja kerangka integritas suatu negara, dan mengeksplorasi bagaimana beberapa tantangan utama bagi pemerintah saat ini (termasuk transisi ramah lingkungan, kecerdasan buatan, dan campur tangan asing) meningkatkan risiko korupsi dan integritas bagi negara. negara.